Jayapura,Teraspapua.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura, Joni Y.Betaubun,SH,MH minta kepada Dinas Sosial setempat agar dalam menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak covid-19 agar harus melibatkan Dewan.
Pasalnya anggaran untuk bantuan sembako ini dari APBD kota yang merupakan uang rakyat , sehingga harus melibatkan anggota Dewan dalam penyaluran sembako tersebut.
“ DPRD Kota Jayapura minta kepada kepala dinas Sosial Kota,Irawadi dan jajaran agar dalam menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat kota agar harus mengundang Dewan “ terang Joni Y.Betaubun,SH,MH saat menggelar pertemuan dengan Kadis Sosial di kantor DPRD,Jumat ( 24/4/2020).
Sebagai wakil rakyat yang juga adalah lembaga pengawasan lanjut Betaubun, Dewan merasa berkepentingan untuk turun langsung bersama dengan pemerintah kota dalam hal ini Dinas Sosial dalam melakukan penyaluran bantuan.
Bahkan diharapkan,untuk pembagian sembako ini jangan setengah-setengah.Pembagian harus habis dan dipastikan semua warga harus memperoleh paket sembako itu”imbuhnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga mengungkapkan,terkait penyaluran oleh Kelurahan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan beberapa kepala Kelurahan yang mana Dana Kelurahan mereka terbatas sehingga tidak bisa melayani semua warga.
“ Untuk itu kami minta penjelasan dari kepala dinas sosial ,serta diminta semua pendistribusian sembako yang bersumber dari APBD maupun APBN harus minta kehadiran DPRD untuk melakukan fungsi kontrol”tandasnya.
Di tempat yang sama kepala dinas sosial, Irawadi sebelumnya menyampaikan permohonan maaf kepada bapak ibu anggota DPRD kota Jayapura karena selama penyaluran bantuan ini tidak dilibatkan.
“ Ini mungkin kelalaian kami, mengingat terlalu banyak orang yang ingin 1 hari itu harus dibantu dan ternyata kita tidak bisa bantu 1 hari banyak orang namun harus butuh proses dan butuh waktu “akui Irawadi.
Irawadi menjelaskan,untuk jaring pengaman sosial program pemerintah pusat yang ada di kota Jayapura yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang didalamnya juga ada program bantuan sosial sembako kepada 6.742 keluarga penerima manfaat (KPM).
“ Sudah tersalur pada bulan Januari, Februari untuk Maret dan April ada 5.972 yang sudah tersalur yang sisa itu error karena KPM tidak bisa menggesek kartu karena saldonya nol dan kartunya rusak “terang Irawadi.
Kemudian lanjut Irawadi,ada tambahan perluasan dari program tersebut berjumlah 4.448 KPM dan sementara kartunya ada di Bank BNI .Mungkin satu minggu ini baru disampaikan ke masyarakat.
Selanjutnya ada juga Bantuan Langsung Tunai atau BLT dari pemerintah pusat .Untuk jumlah alokasi kita ada 12.052 KPM yang dialokasikan ke Pemerintah Kota dan diberikan waktu hanya 4 hari untuk mevalidasi nama-nama penerimah.
Terkait bantuan sembako kepada warga terdampak covid-19 dijelaskan Irawadi .Untuk kota Jayapura bantuan yang disiapkan ada 10 ribu yang sudah diajukan anggaran ke keuangan .Kita siapkan gudang di Angkatan Laut.
“ Yang sudah siap data ada 6.750 ,sementara baru 3 Kelurahan yang mengeluarkan sembako sementara 22 kelurahan lain belum “jelasnya.
Lanjutnya , terkait dengan bantuan dari pemerintah provinsi Papua dalam hal ini Disperindagkop yang alokasi sembako masuk ke kota Jayapura 3.000 paket. Yang sudah disalurkan kepada TKBM,Gojek PHRI dan beberapa tempat di wilayah ini.
Diungkapkan Irawadi ,bahwa data yang digunakan oleh Disperindakop provinsi untuk menyalurkan bantuan yaitu dari Pemkot Jayapura melalui Disnaker kota Jayapura.
Sementara untuk Dinas Sosial Provinsi Papua menurut laporan ada 650 paket yang sudah disalurkan ke komunitas-komunitas dan beberapa lokasi juga di kota Jayapura “pungkasnya.
(Ricko).
