Jayapura,Teraspapua.com – Terkait dengan isu Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, yang menyatakan bakal menambah tiga wilayah baru di Papua sehingga ke depan terdapat lima provinsi.
Menangapi hal tersebut Wakil Ketua I DPR Papua Dr Yunus Wonda, mengatakan pemekaran bukan solusinya, pemekaran juga bukan suatu hadiah, justru pemekaran itu akan jadi bencana bagi orang Papua.
“Kenapa saya katakan bencana bagi orang Papua, karena hari ini ada dua provinsi diatas tanah ini, yakni Papua dan Papua Barat. Contoh Papua Barat disana itu orang Papua kalau kita mau jujur, hampir orang Papua sudah tidak kelihatan, begitu juga di kabupaten/kota. Berapa sih jumlah anggota parlemen di DPR-DPR. Salah satu contoh di Kabupaten Jayapura untuk 5 kursi hanya 9 orang Papua, di Merauke dari 35 kursi hanya 4 orang Papua, begitu juga di Keerom,”ungkap Yunus Wonda lewat telephone selulernya Senin (14/09/2020).
Menurutnya, itu bukan ukuran, sehingga harus berdalil untuk bicara soal pemekaran. Yang dua Provinsi saja, orang Papua sudah hampir hilang diatas tanah mereka sendiri, lalu kita mau bahas pemekaran lagi?.
“Pemerintah pusat jangan pernah bikin persoalan di Papua lagi. Sudah cukup bikin masalah diatas tanah ini. Jadi Mendagri, Menkopolhukam harus datang ke Papua duduk bersama lalu bicara dengan orang Papua. Harus buka ruang dan duduk bersama tokoh-tokoh Papua,” kata Wonda.
Lebih lanjut dikatakannya, saat ini kita tidak bicara masalah Papua merdeka atau NKRI harga mati. Tapi hari ini bagaimana berbicara soal perlindungan terhadap orang Papua yang jumlahnya semakin hari semakin habis.
“Apakah itu hadiah untuk orang Papua?. Bukan, jadi stop bicara pemekaran di pusat, sebab jumlah kami orang Papua sudah habis. Buat pemekaran, berarti orang Papua habis di tanah mereka sendiri. Sebaiknya datang duduk bicara kira-kira maunya orang Papua itu apa. Apakah kita rubah otonomi khusus. Itu yang harus kita bicarakan, bukan bicara terus mengambil kesimpulan pemekaran jadi solusi. Pemekaran bukan solusi, justru pemekaran membawa petaka dan bencana bagi orang Papua,” tegas Wonda.
Wonda,meminta pemerintah pusat dalam hal ini Menkopolhukam dan Mendagri harus ke Papua duduk dan dengar apa yang sebenarnya orang Papua inginkan.
“Jangan hanya berkoar di pusat, tapi harus datang ke Papua dan bicara langsung dengan orang Papua. Terkait masalah orang Papua, dia harus bicara menyangkut kepentingan negerinya sendiri. Jadi, pemerintah pusat jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa koordinasi dengan orang Papua dulu, seakan-akan pemekaran itu merupakan jawaban satu-satunya dan pemekeran itu adalah hadiah terbaik untuk orang Papua. No, pemekaran itu adalah bencana alam untuk orang Papua.
Dan saya mau sampaikan hari ini kepada seluruh orang Papua, catat dalam agenda kita masing-masing ketika pemekaran ini terjadi, maka orang Papua sudah tidak ada diatas tanahnya lagi,” tandasnya.
“Kami lembaga resmi DPR dan MRP saja tidak pernah dikasih ruang untuk bicara dengan Menkopolkam maupun Mendagri. Padahal yang punya persoalan itu kami di Papua, dan yang mengerti tentang persoalan tersebut kami yang ada di Papua. Apalagi terkait dengan situasi, kami pun yang ada di Papua mengerti hal itu,” ujar Wonda.
Ditambahkannya, selain itu kami juga punya perwakilan di DPR RI, sehingga mereka harus libatkan dan fasilitasi mereka juga agar mereka bisa libatkan kami juga yang di Papua semua.
“Hal itu dilakukan supaya ruang dialog ini bisa terbuka, kemudian di diskusikan, lalu dibicarakan bahwa kedepan seperti apa orang Papua punya mau,” pungkasnya.
(Matu)
