PAPUA  

Pemprov Papua Gelar Rapat Koordinasi Bahas Isu Lintas Batas RI – PNG

Jayapura, Teraspapua.com – Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengeloaan Perbatasan menggelar Rapat Koordinasi penanganan isu – isu lintas batas RI -PNG di Kota Jayapura. Rapat berlangsung di hotel Horison Entrop, Selasa (27/4/2021).

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua, Suzanad Wanggai ketika ditemui awak media mengemukakan, rapat koordinasi hari ini secara khusus untuk bahas isu – isu lintas batas di kota Jayapura.

banner 325x300

“Kalau diihat, lintas batas kita sangat panjang, dari utara sampai Selatan. Tapi secara khusus hari ini kita bicarakan isu – isu yang ada di kota Jayapura.

Menurut Suzanad Wanggai ada dua hal yang kita bicarakan yaitu kita menyikapi terkait dengan jalur jalur nonformal atau jalur tidak resmi di sekitar PLBN dan sepakati untuk tidak ada perlintasan di jalur itu.

Kemudian kita akan membuka jalur resmi (PLBN). Saat rapat semua pihak sudah kita tanya dan sudah siap untuk buka jalur resmi, nanti kita akan menyampaikan kepada pemerintah PNG.

“Jadi kita sepakat satu minggu dua kali, nantinya bagaimana dari pihak PNG. Forum ini kita sepakat dan kita akan menyampaikan kepada pemerintah mereka, seperti apa mekanisme di lapangan,” ujarnya.

Yang jelas ujar Wanggai, bahwa semua pihak sudah siap, fungsi pelayanan Karantina, Imigrasi , Bea Cukai dan juga Security semuanya sudah siap. Hal-hal lain di lapangan nanti kita lihat ke depan.

Kemudian dijelaskan Susanad Wanggai, terkait isu adanya penebangan kayu oleh perusahaan Malaysia yang berada di PNG. Kita minta informasi dari kepala Kampung Mosso untuk menyampaikan laporannya seperti apa.

“Kami juga sudah menyampaikan hasil koordinasi, setelah mendapat informasi dari Dinas Kehutanan Provinsi bahwa ada penebangan. Kemudian kami langsung melakukan koordinasi dengan pihak Konsul RI di Vanimo,” jelasn Wanggai.

Intinya lanjut Susanad, tindak lanjut melakukan joint verifikasi, itu artinya verifikasi bersama dengan pemerintah PNG.dalam hal ini instansi teknis terkait untuk melihat di titik mana.

Jadi tidak asal diverifikasi di kita secara internal, tetapi juga dengan pihak PNG juga, karena kita harus jaga perbatasan dan jaga hubungan baik yang sudah ada antara Indonesia dan PNG.

Jika ada laporan, itu tidak langsung mengkomplain, tetapi harus duduk bersama dan turun ke lapangan bersama untuk melihat situasi yang ada,” pungkas Wanggai.

(Let).