Jayapura, Teraspapua.com – Ketua dan anggota Komisi C DPRD Kota Jayapura, melakukan kunjungan kerja, guna memastikan program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Tabungan Negara (BTN) di tahun 2022.
Kungker komisi C di Perbankan yang merupakan mitra kerja, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C, Ismail Bepa. Ladopurab, didampingi Sekertaris Komisi dan anggota komisi.
Wakil Ketua I, Jhon Y. Betaubun dari fraksi PDI Perjuangan turut mendampingi agenda awal tahun komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan itu.
Ketua Komisi C, Ismail B. Ladopurab menegaskan, dalam kunjungan ini kami tetap meminta progress dari program CSR BTN untuk tahun 2022.
“Memang, semua itu telah dipaparkan oleh Branch Manager BTN KC Jayapura, Bindu Tarias Marbun, namun kami minta ada perlakuan khusus terhadap kota Jayapura,” kata Ismal kepada Teraspapua.com usai Kungker, Selasa (25/1).
Lanjut politisi Partai Solidaritas Indonesia itu juga mengakui, Branch Manager BTN juga menyampaikan keluhan, dimana jumlah aset mereka yang begitu tinggi di kota Jayapura namun tidak seimbang dengan keberpihak pemerintah kota Jayapura dalam memberikan dukungan pembiayaan atau pengelolaan dana lewat BTN.
Untuk itu, Dewan khususnya komisi C yang mempunyai mitra kerja akan terus berkoordinasi sehingga apa yang menjadi usulan prioritas untuk CSR di kota Jayapura dapat diakomudir oleh BTN pusat.
Sementara ditempat yang sama Branch Manager BTN KC Jayapura , Bindu Tarias Marbun menyebutkan, CSR merupakan program setiap BUMN termasuk BTN yang ikut peduli terhadap program itu.
“Memang, di tahun 2022 ini harapannya bisa bersinergi dengan pemerintah kota dan dengan kunjungan pimpinan Dewan dan komisi C ini, harapannya ada peningkatan terhadap penyaluran CSR.
Jadi, bidangnya bisa pendidikan kesehatan demikian juga lingkungan hidup,” imbuhnya.
Sehingga dibutuhkan kerjasama antar kemitraan pemerintah kota Dewan dan BTN. Marbun juga mengakui, program CSR selama ini tersentralisasi dari pusat. Walaupun kita diarahkan seperti itu, tapi pada akhirnya usulan – usulan daerah cenderung lebih didengar.
Sementara terkait dengan perekrutan orang asli papua dan Port Numbay sebagai karyawan BTN, Bindu Tarias Marbun mengatakan sebenarnya program BUMN sudah ada. Jadi di kota Jayapura ini secara total ada 30 persen.
“Memang sama sekali kita tidak memikirkan perbedaan, tapi setiap ada lowongan bahkan yang terbaru sekarang ada program menteri BUMN yaitu penerimaan pegawai di daerah khusus Papua,” jelas Marbun.
Jadi, kita memberikan warna baru bahwa dan kota Jayapura dan masyarakat di sini ini menjadi bagian dari BUMN itu sendiri,” tandasnya.
(wate)
