Jayapura, Teraspapua.com – Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial, Dr. Benhur Tomi Mano, MM dan menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jayapura Papua Yang ke-113 yang dipusatkan di Kampung Yoka Distrik Heram sebagai pusat pemerintahan pertama.
Pantau Teraspapua.com, Tenaha Ahli Menteri Sosial ini hadir bersama istri, Ibu Kristhina R. I Luluporo Mano, S, IP. MAP, Selasa (7/3/2023).
Ketika diminta tanggapan oleh para wartawan terhadap bertambahnya usai ibu kota Provinsi Papua ini, Benhur Tomi Mano (BTM) mengucapkan selamat ulang tahun Kota Jayapura yang ke-113. Kota ini aman dan damai untuk semua orang.
BTM secara gamblang pada kesempatan itu menegaskan, Penjabat (Pj) Wali Kota bukan diangkat oleh rakyat, tapi ditunjuk oleh pemerintah pusat.
“Dua tugas yang harus dia lakukan yang pertama, melanjutkan, meningkatkan tugas-tugas dari Wali Kota terdahulu. Pj Wali Kota tidak bisa membuat kebijakan-kebijakan baru, karena RPJMD Wali Kota harus diselesaikan dan tuntaskan,” Kata BTM kepada awak media.
Yang kedua, lanjut BTM, tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pj Wali Kota Jayapura adalah menangani, menyelesaikan tugas, pemilihan Legislatif, kepala daerah, Presiden, Gubernur dan Wali Kota.
“Mantan Wali Kota Jayapura dua periode ini menjelaskan, tugas PJ Wali Kota harus menjaga ketertiban dan keamanan kota Jayapura. Sebagai seorang pamong, saya tela melihat beberapa kemunduran dari kota Jayapura selama masa transisi, sehingga mendapat raport merah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,’ Jelas Tomi Mano.
“Kemunduran ini harus diperbaiki, apalagi kota Jayapura tahun 2022 hanya mendapatkan sertifikat Adipura, itu artinya konsistensi dalam menjaga kota agar tetap indah dan bersih jauh dari kenyataan, padahal semenjak BTM pimpin kota ini, 8 kali berturut-turut menyabet piala Adipura,” Paparnya.
Saya juga minta harus mempertahankan WTP murni dalam hal laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Papua. Karena kota Jayapura sebagai barometer pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan di tanah Papua,” Imbuhnya.
Bahkan ungkap BTM, inflasi kita pun turun dan anjlok padahal itu hal mudah yang harus dilakukan oleh seorang Pj Wali Kota Jayapura.
“Saya sebagai anak negeri Port Numbai pertama yang membuka, merintis membuka merintis supaya anak-anak Port Numbay lainnya bisa meneruskan jabatan walikota Jayapura ke depannya lebih baik,” Ucapnya.
Frans Pekey hanya memperbaiki, melanjutkan dan menata pemerintahan, pembangunan dan infrastruktur di kota Jayapura, sehingga ranking 10 nasional dari 57 kota tidak boleh turun, ini harus dijaga dan dipertahankan dan Pj Wali Kota dan harus fokus.
“Jangan membuat kebijakan dan program-program yang baru, karena RPJM yang ditetapkan bersama DPRD kota Jayapura. Tidak boleh keluar dari rencana strategis pembangunan kota Jayapura 2024. Seperti pendidikan kita telah bekerja sama dengan Universitas Brawijaya Malang, ini harus ditata dengan baik anak-anak di sana,” Ujarnya.
Tapi bukan lagi membuka program baru dengan Roy Surya, bagaimana kita harus memperbaiki meningkatkan SDM guru-gurunya dengan baik, infrastruktur, sekolah-sekolah karena dana Otsus untuk kota Jayapura tahun 2023 terlampau besar,” Lanjut Tomi Mano.
Harus saya garis bawahi bahwa PJ Walikota bukan dipilih oleh rakyat tapi ditunjuk oleh pemerintah pusat, dan sewaktu-waktu bisa dicopot jabatannya karena mendapat nilai merah akibat tidak menyelesaikan tugas pemerintahan dengan baik, sebagai seorang Pj Wali Kota dia harus mengerti dengan baik.
Menurut Tomi Mano, tahun lalu anggaran Pemkot Jayapura terbatas, ikat pinggang, akibat covid yang melanda kota Jayapura dan saat itu pula dan otonomi khusus masih ditangani oleh pemerintah provinsi Papua
“Tapi, saat ini dana otsus diserahkan langsung kepada kabupaten kota jadi 200 kali lipat untuk pemerintah kota Jayapura, hal ini harus digunakan dengan baik yang pertama untuk kesehatan masyarakat kota Jayapura pendidikan dan penataan infrastruktur,” paparnya.
Dikatakan dengan dana Otsus cukup besar ini tentu masyarakat kota Jayapura akan sejahtera dan mandiri ke depan yang lebih baik. Itu harapan saya di 113 Tahun kota Jayapura.
“Seperti hari ini kita bisa lihat bagaimana saya menjaga kerukunan dan toleransi umat beragama di kota Jayapura, sehingga mendapatkan penghargaan dari Menteri Agama yang nantinya Tugu toleransi akan diresmikan oleh Wamenag, karena kota Jayapura merupakan ibu kota provinsi Papua,” kata BTM.
Ditegaskan BTM, kegagalan ini bukan dinilai oleh dirinya tapi oleh pemerintah pusat yaitu kota Jayapura mendapat nilai merah. Padahal pesan Mendagru saat pelantikan di Kementerian Dalam Negeri kepada Penjabat untuk menjaga hal ini.
Namun perlu dicatat, untuk menjaga hal itu sebagai walikota dua periode yang begitu sukses tentu pejabat Walikota harus banyak berkomunikasi apa tugas-tugas yang belum diselesaikan yang harus dituntaskan.
Tentu yang paling penting adalah menjaga koordinasi, komunikasi apa-apa yang dilakukan ke depan untuk menjaga kota Jayapura yang lebih baik dan menjadi tolak ukur pembangunan di tanah Papua.
“Terkait WTP, BTM harap kepada OPD pengelola keuangan harus menata keuangan dengan baik sehingga kita bisa mempertahankan WTP murni agar tidak turun ke disclaimer. Karena yang saya tinggalkan sudah 8 kali berturut-turut memperoleh WTP,” imbuhnya.
