Jayapura,Teraspapua.com – Komisi II DPR Papua yang membidangi Ekonomi, gelar rapat bersama mitra OPD rumpun ekonomi. Rapat tersebut membahas tiga agenda yakni, Raperdasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi tahun Anggaran 2022, kemudian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun Anggaran 2022, dan rancangan KUA/PPAS perubahan APBD tahun Anggaran 2023.
Rapat tersebut berlangsung di Hotel gran Tabi, dan pimpin oleh Ketua Komisi II DPR Papua, Mega Nikijuluw, didampingi anggotanya, Mustakim HR, Orgenes Kawai, John NR Gobai, Hosea Genonga, Siti Susanti, dan Nikius Bungiangge, Selasa (13/06/2023).
“Hari ini kami gelar rapat bersama 6 mitra OPD kami, tapi kami agendakan selama dua hari. Hari ini bersama 3 OPD yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja,”ujar Ketua Komisi II DPR Papua, Mega Nikijuluw, kepada sejumlah awak media.
Kemudian lanjut Mega Nikijuluw, besok akan dilanjutkan dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan dilanjutkan dengan Dinas Pertanian dan Pangan.
Dijelaskan Nikijuluw, rapat hari ini pihaknya mengevaluasi Anggaran APBD tahun 2022, capaian kinerja dari setiap OPD terkait. Ini kami harus bahas karena tahun 2022 APBD induk Provinsi Papua mendapat predikat wajar dengan pengecualian sehingga, kami harus mengetahui program dan capaian yang sudah dilaksanakan oleh mitra OPD kami dalam penyerapan anggaran tahun 2022.
“Berdasarkan hasil rapat evaluasi dengan tiga dinas pada hari ini, ada dinas yang penyerapan anggaran tahun 2022 sudah mencapai 100 persen, dan masih 87 persen,” terangnya.
Untuk APBD Anggaran perubahan tahun 2023, lanjut kata Nikijuluw, dimana kami mengevaluasi ternyata penyerapan anggaran dari 6 dinas terkait yang merupakan mitra kami dari bulan Maret – Juli pencapaiannya masih 37 persen, dikarenakan karena keterlambatan transfer dana Otsus.
Oleh karena itu pihaknya berharap agar pemerintah Pusat secepatnya menggelontorkan dana Otsus, karena dana itu akan digunakan untuk kebutuhan dasar dari masyarakat di Tanah Papua.
“Dan juga harapan kami capain kerja dari mitra OPD kami, bisa diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya sebelum agenda APBD tahun 2023 pada akhir Juni ini,” tandasnya.
(Mami/Vhian)
