Jayapura,Teraspapua.com – Komisi II DPR Papua lakukan rapat kerja Bersama mitra SKPD rumpun ekonomi, membahas R-KUA dan R- PPAS Provinsi Papua tahun 2024.
Rapat kerja tersebut berlangsung di Hotel Fox, dan dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw SH, MH, Kamis (16/11/2023).
Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw SH, MH menjelaskan, rapat kerja ini merupakan program rutin kita setiap tahun APBD yang harus kita bahas terutama APBD Induk untuk 2024 yang masih berpua plafon sementara KUAPPAS.
“Dari KUAPPAS ini, kita dapat mengetahui setiap rencana kerja yang diprogramkan oleh SKPD-SKPD yang ada dalam rumpun ekonomi yang bermitra dengan Komisi II DPR Papua,” ujarnya.
Lebih lanjut kata Nikijuluw, hari ini kami membahas dengan 8 dinas yang merupakan mitra kerja kami Komisi II DPR Papua, yang dimana nomen klatur dalam pembahasan ini sudah berbeda misalnya dinas perindakop naker itu jadi satu, namun dalam KUAPPS yang kami dapat, dinas ini sudah terbagi dua, yakni Dinas Perindag dan industry dan juga Dinas tenaga kerja koperasi dan UKM, sehingga menjadi 8 dinas dalam runmpun ekonomi.
“Setiap rencana kerja yang di buat oleh dianas-dinas ini RKAnya sesuai dengan hasil yang ada di KUAPPAS. Sehingga, apa yang sudah ditetapkan itu bisa terakomodir nanti didalam penetapan buku APBD induk 2024,” harapnya.
Karena, lanjut kata politisi PDI Perjuangan itu, kalau kita melihat ada penambahan-penambahan anggaran yang signifikan yang diberiukan oleh pemerintah Provinsi Papua.
Misalnya di dinas Kehutanan dan lingkungan hidup, dalam KUAPPAS penambahannya sesuai pagu anggaran 2024 Rp 60 miliar sekian, namun setelah pertemuan dengan dinas Kehutanan dan lingkungan hidup pagu anggaranya ada penambahan sampai Rp 84 miliar.
Menurutnya, penambahan anggaran untuk dinas ini memang wajar. Karena kinerja dan juga penyerapan anggaran sangat bagus dan berdampak lansung kepada masyarakat, serta menyumbang PAD kepada Pemerintah Provinsi Papua.
“Saya rasa dinas Kehutanan dan lingkungan hidup menjadi motivasi kepada dinas-dians yang lain khususnya di rumpun ekonomi. Diamana dians-dinas lain bisa mampu untuk bekerja menyerap anggarannya 100 persen, juga ada peningkatan kerja dilapangan untuk meningkatakan PAD kita yang ada di tanah Papua,” imbuhnya.
Terlepas dari itu, Nikijuluw juga berharap, ada penambahan dana kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, karena paguh anggrannya hanya 18 miliar. Kemudian di tambah dana Otsus hanya 2 miliar sekian, ini tidak cukup. Sedangkan mereka mempunyai banyak UPTD.
Katanya, ada 8 UPTD ini membutuhkan anggaran, karena dari UPTD ini bisa memberikan kontribusi untuk menambah PAD kita. Contohnya UPTD yang ada di Biak mau ekspor ikan ke Narita, kalau tidak didukung dengan anggaran yang mempuni bagimana mereka bisa mengeksport ikan.
“Oleh karena itu, ini adalah satu catatan kami kepada TAPD, kalau dana yang tidak terkafer, bisa ditambah kepada Dinas Kelautan dan Perikanan,” tandasnya.
