Nilai PMDN Kota Jayapura Januari – November 2023 Capai 5, 7 Triliun

Kepala DPMPTS Kota Jayapura, Fillep C. Hamadi, SE

Jayapura, Teraspapua.com -Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Jayapura, Papua mencatat Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN di wilayah ini pada 1 Januari hingga 9 November 2023 mencapai Rp 5. 783.580.229.547.

Kepala DPM-PTS Kota Jayapura, Fillep C. Hamadi, SE kepada Teraspapua.com mengatakan, triwulan 3 PMDN ada di angka Rp5, 7 triliun.

banner 325x300banner 325x300

“Sektor penyumbang paling banyak yaitu Perdagangan dan Pariwisata. Terutama ritel-ritel, Minimarket dan toko-toko,” kata Fillep kepada Teraspapua.com, di kantor DPRD Kota Jayapura, Senin (27/11/2023).

Sementara yang lagi masuk menanamkan investasi di kota Jayapura yaitu Alfamidi dan Indomaret. Bahkan, senin besok akan diresmikan Indomaret cabang kota Jayapura.

Fillep mengatakan, dengan kehadiran Indomaret, akan memberikan peluang kerja dan juga sebagai penyumbang PAD.

“Dari tahun 2021 sampai 2023, Alfamidi sudah membuka 29 toko dan satu gudang. Bahkan dalam waktu dekat akan di beroperasi lagi 7 unit, dan sedang dibuat kajian berdasarkan permintaan dari management Alfamidi untuk berinvestasi di kota Jayapura,” ujar Fillep Hamadi.

Dikatakan, untuk Alfamidi sendiri menyerap tenaga kerja sesuai data pada DPMPTSP sebanyak 272 pekerja, sehingga mengurangi angka pengangguran yang tentu mendapat peluang kerja.

“Jadi, kehadiran Alfamidi cukup membantu untuk mengurangi angka pengangguran di kota Jayapura bagi para pencari kerja. Seraya berharap, Indomaret setelah masuk bisa memberikan kontribusi PAD, membuka peluang kerja bagi putra-putri Port Numbay, Papua dan masyarakat di kota Jayapura,” papar dia.

Begitu juga bidang-bidang usaha lain yang masuk dan memberikan warna investasi di kota Jayapura, karena potensi kota Jayapura hanya ada di bidang jasa dan Perdagangan,” imbuhnya.

Lanjut Fillep, sebagai dinas yang mengkoordinir investasi penanaman modal, membuka peluang dan akan memberikan fasilitas untuk membantu percepatan berusaha dalam hal pelayanan perizinan yang lebih cepat kepada semua investor yang ingin menanamkan modal di kota Jayapura.

“Sehingga, kota Jayapura betul-betul bisa menjadi kota tujuan investasi di wilayah Indonesia Timur. Pasalnya kota Jayapura tidak mempunyai sumber daya alam yang bisa menyumbang PAD secara signifikan,” ungkapnya.

Fillep juga menambahkan, ada beberapa usulan yang masuk seperti pengembangan Rumah Sakit Swasta dalam hal ini Rumah Sakit militer dan juga rumah sakit pendidikan dan pihak Universitas Cendrawasih sementara dibahas dengan bagian tata ruang PUPR dan Dians Lingkungan hidup untuk kajian-kajian. Sehingga masyarakat kota Jayapura mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih baik.

Menurut Dia, kota Jayapura Papua kota Jayapura satu-satunya yang baru menerapkan pembayaran izin usaha bagi tenaga kesehatan yang praktek di luar rumah sakit.

“Seperti dokter, bidan, paramedis yang bekerja di luar rumah sakit atau praktek di apotek-apotek sekarang wajib memiliki izin usaha mandiri. Dan sudah diterapkan sejak tahun 2023, karena banyak tenaga kesehatan yang sudah mendapatkan izin usaha mereka, khusus untuk tenaga tenaga dokter dan tenaga medis,”ujarnya.

Jadi itu juga memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah untuk menambah PAD kota Jayapura.

Fillep Hamadi juga mengatakan, dengan berkurangnya sumber pendapatan kota Jayapura akibat keluarnya undang-undang terbaru nomor 21 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan, maka retribusi alat tangkap dan ijin trayek hilang, hanya adan retribusi izin membangun

“Dan untuk tahun 2024 dari IMB akan bergeser ke Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG,” terangnya.

Fillep Hamadi mengakui, kemudahan investasi yang diberikan melalui sistem online tentu terkoneksi membuat investor menjadikan kota Jayapura sebagai tujuan investasi, sehingga dengan terbangunnya Mall pelayanan publik semua pelayanan terintegrasi di satu tempat.

“Di tahun 2024 Kami sedang membuat aplikasi untuk rekomendasi by aplikasi kepada semua OPD teknis. Kami juga membatu menerapkan tanda tangan digital yang ada pada DPMPTSP, yang didorong kepada teman-teman OPD teknis untuk bisa digunakan untuk mempermudah dikeluarkannya rekomendasi-rekomendasi oleh OPD teknis,” pungkas Fillep Hamadi.

(Har)