Jayapura,Teraspapua.com – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Sinut Busup.menanggapi desakan dari berbagai pihak yang ingin agar Pemerintah Provinsi Papua memfasilitasi kepulangan warga yang terkena dampak pembatasan penerbangan dan pelayaran penumpang di Kota Jayapura.
Sekertaris Komisi IV DPR Papua ini juga mengatakan, pemulangan masyarakat yang terjebak tidak bisa sepenuhnya dibebankan ke Pemerintah Provinsi Papua.
Sehingga alangkah baiknya beban biaya pemulangan warga menjadi tanggungjawab pemprov, Pemkab/Pemkot dan warga sendiri.
“Jadi contoh, warga mau pulang ke Yahukimo harga tiket pesawat Rp950 ribu berarti Pemprov tanggung Rp300 ribu, Pemkab Rp250 ribu dan sisanya menjadi tangungan warga. Inikan lebih ringan,” jelas Sinut Busup saat ditemui awak media di Aston Hotel, Senin (08/06/2020).
Sinut pun menyarankan, Pemerintah Provinsi Papua segera mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) mengenai pembiayaan subsidi pemulangan warga ke daerah asalnya.
“Tapi ini khusus untuk warga yang terjebak masih di areal Papua saja. Sedangkan untuk yang di luar tidak. Karena biayanya cukup besar,” ujarnya.
Dirinya menegaskan, siapapun bisa menerima subsidi ongkos tiket untuk pulang ke daerahnya. Yang penting warga tersebut merupakan warga kabupaten di Tanah Papua.
“Jadi tidak hanya untuk orang asli Papua (OAP). Warga pendatang juga boleh. Yang penting memang betul-betul mereka ini yang terjebak lockdown,” tuturnya.
Sinut pun berharap, agar dalam pemulangan bisa menggunakan pesawat hercules milik TNI-AU.
“Jadi pemprov dan pemkab/pemkot mungkin bisa lakukan rapat koordinasi,” pungkasnya.
(Matu).
