Teraspapua.com, Jayapura – Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop menilai sikap Bupati Eltinus Omaleng telah mencederai demokrasi dan kebebasan rakyat serta kebijakan yang tidak pro masyarakat adat Kabupaten Mimika.
Ketua Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop, Yafet Mangal Beanal, mengatakan berbagai kebijakan yang diputuskan Bupati Eltinus Omaleng sama sekali tidak pro terhadap rakyat yang telah memilihnya.
Menurutnya, Eltinus dipilih menjadi Bupati dengan harapan melakukan pelayanan, komunikasi dan mendengarkan serta mengayomi rakyatnya sehingga terlayani secara baik.
“Jadi, ini sudah menjadi hukum wajib bagi seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpin. Bahkan termasuk rakyat yang tidak memilihnya pada saat Pilkada Mimika setahun lalu. Hal itu tidak harus menjadi ukuran dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya,” kata Yafet.
Tetapi kenyataannya yang terjadi malah melakukan intimidasi verbal, berupa ancaman tidak bangun rumah, tidak memberikan program atau tidak memberikan proyek.
“Kami masyarakat FPHS Tsingwarop tidak mendapat pelayanan yang semestinya. Sebagai pemimpin maka semestinya tidak boleh melakukan hal seperti itu terhadap rakyatnya. Kami berharap sebagai Bupati, dia harus melakukan tugasnya dengan tulus dan tidak melakukan tembang pilih,” kecam Yafet.
Contoh, kata Yafet, seperti penunjukan kepala kampung yang seharusnya melalui prosedur yaitu dilakukan secara musyawarah adat kampung dan melakukan pemilihan secara langsung, namun yang terjadi malah berlawanan dengan aturan yaitu penunjukan sesuka hati oleh yang bersangkutan.
Walaupun di kampung tidak merekomendasikan kandidat tersebut, namun Bupati langsung memberikan SK tanpa melalui prosedur yang ada.
“Sikap yang dimunculkan Bupati Mimika, seakan-akan mencederai demokrasi dan kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat serta membuat gab atau jurang pemisah atara rakyatnya sendiri dengan pejabat atau birokrat di Mimika,” jelasnya.
Akibatnya berdampak pada pelayanan yang tidak berjalan sesuai harapan rakyat banyak.
“Kami dari Forum Pemilik Hak Sulung bukan musuh Bupati, namun kami ini rakyat yang memilih Bupati. Tetapi saat ini, apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan harapan rakyat banyak,” sambungnya.
Dikatakan, pihaknya akan menempuh berbagai macam cara agar Bupati Mimika kembali ke aturan sesungguhnya sebagai kepala daerah pengayom masyarakat.
“Sebelum demo di kantor Bupati, kami sudah kirim utusan untuk komunikasi dengan yang bersangkutan namun tidak dihiraukan. Sampai demo terjadi juga kami tidak mendapatkan respons dari Bupati Kabupaten Mimika, untuk memanggil FPHS Tsingwarop guna berdiskusi dan komunikasi,” sesalnya.
Ironisnya, kata Yafet, Bupati Omaleng cerita di keluarganya dan gereja dengan membuat narasi yang kurang terpuji sebagai seorang pejabat teras di Kabupaten Mimika ini.
Bupati bahkan menciptakan jarak antara dia dengan rakyatnya, bahkan keluarganya.
“Kami merasa tidak etis sehingga kami sudah beberapa kali berkirim pesan sebagai upaya menyelesaikan persoalan ke Pemerintah provinsi dan pusat sebagai pimpinan Bupati Omaleng,” akuinya.
Namun yang terjadi arahan dan surat dari Pemerintah pusat maupun Provinsi juga tidak dihiraukan bahkan tidak ditindaklanjuti.
Artinya Bupati juga tidak menganggap ada provinsi dan negara di atas Kabupaten Mimika yang besar ini.
“Kami akan terus mendesak Bupati untuk segera menggelar pertemuan guna menindaklanjuti permintaan provinsi dan negara, lewat Menteri dan juga perintah dari Istana,” kata Yafet.
Ricko
