Jayapura,Teraspapua.com – Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, S.IK, akan melakukan penyesuaian dan langkah – langkah cepat untuk mengimpelentasikan kebijakan Presiden dan pimpinan Polri di Papua.
Menurutnya, pesan Kapolri yang para Kapolda harus lakukan terkait dengan agenda pemerintah yaitu penanganan covid-19, ini merupakan agenda prioritas yang harus kita laksanakan.
“Yang paling penting impelementasi kalau kita tulis – tulis saja tidak perlu karena yang penting impelementasinya termasuk termasuk terobosan yang dilakukan pejabat Kapolda lama Komjen Pol. Paulus Waterpauw, selaku Kapolda baru dan anak Papua kami akan eksekusi itu,” jelas Kapolda Mathius Fakhiri kepada wartawan usai sertijab dan firewille Kapolda lama dan baru di Mapolda Papua, Senin (8/3/2021).
Fakhiri mengaku akan membangun komunikasi dengan Wakapolda serta Pejabat Utama (PJU) Polda Papua untuk mengimplementasi kebijakan Presiden dan pimpinan Polri.
“Mudah – mudahan kami dua ini pekerja lapangan dan saya yakin bahwa nanti didukung para PJU semua program prioritas Pemerintah pusat maupun pimpinan Polri akan secepatnya kami implementasikan di tanah Papua,” ujarnya.
Disinggung soal penanganan daerah konflik di Papua, Kapolda menegaskan tetap melakukan pendekatan kesejahteraan diutamakan apalagi Wakapolda Papua ini pernah di satgas binmas noken akan berkolaborasi dengan satgas nemangkawi yang ditugaskan pimpinan Polri melakukan langkah – langkah penegakkan hukum terhadap KKB
“Saya waktu menjabat Wakapolda Papua sudah ditegaskan bahwa langkah penegakkan hukum secara tegas kami lakukan, kita tidak akan mundur selangkah pun tetapi tentunya dengan cara – cara yang shof,” tegas Kapolda.
Dana Otsus
Soal dana otsus, dimana Pemerintah Provinsi meminta Kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan dugaan penyalahgunan dana otonomi khusus Papua sebesar Rp. 1,8 Triliun.
Kapolda mengatakan akan membangun komunikasi kerjasama dengan pemerintah karena penegakkan hukum jangan sampai membuat pemerintah dia stagnan tetapi kepolisian akan tegas apabila mereka yang berkepentingan dengan roda pemerintah yang coba – coba menyalahgunakan anggaran di Papua kami akan tegakkan hukum tanp ragu – ragu.
“Ya, kami lihat Pemerintah Provinsi Papua masih salah dalam mempresentasi karena itu ada dugaan penyalahgunaan dana otsus,” kata Kapolda.
“It’s oke kalau pemerintah daerah merasa demikian tapi saya Kapolda baru akan membangun komunikasi supaya bisa sejalan sinergi dalam membangun tanah Papua bukan melakukan korupsi karena kita diperintah untuk mendorong dan menjaga itu,” pungkasnya.
(Matu)
