Jayapura, Teraspapua.com – Pergeseran anggaran dari PB PON XX Kepada Sub PB PON Kota Jayapura baru akan di finalkan pada tanggal 13 Juni mendatang.
“Untuk sementara, angkah yang disepakati sebesar Rp124 Milyar. Tapi ada perubahan perubahan dari setiap bidang PB PON, sehingga tanggal 11 Juni 2021 mendatang baru di finalkan,” terang ketua Sub PB PON Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano usai rapat pleno pergesaran program dan anggaran di Hotel Horison, Kamis ( 3/6/2021).
Lanjut dikatakan, dalam Pleno tadi telah dibahas bersama anggaran yang harus digeser ke Kota Jayapura dan yang tetap dilaksanakan oleh PB PON XX. Tadi sudah ada kesepakatan sementara.
Menurutnya, dalam pleno terlahir dan rapat-rapat diskusi untuk penyesuaian dari bidang satu, dua, tiga dan bidang empat. PB PON dengan Sub PB PON, maka Kota Jayapura sebagai penyelenggara.
“Marilah kita menggunakan anggaran ini dengan baik untuk sukses penyelenggaraan, ekonomi, administrasi dan sukses pertanggungjawaban bisa kita lakukan dengan baik,” harapnya.
Wali Kota Tomi Mano juga menuturkan Kota Jayapura ada 15 Venue dan 16 cabang olahraga (Cabor) serta 22 disiplin. Dari venue tersebut ada yang masih nol persen seperti Paralayang, Layar, Dayung. Bakhan ada yang sudah 100% namun masih kurang peralatan yang harus dibenahi.
‘Ditargetkan bulan Juli mendatang semuanya sudah rampung 100 %,” jelasnya.
Seperti ditambahkannya, Lapangan Tenis yang masih di palang oleh masyarakat adat dan kami sudah lakukan koordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua untuk segera lakukan perubahan nama lapangan, diganti dengan nama Sian Soor sesuai permintaan masyarakat adat, sesuai nilai – nilai kearifan lokal.
Kemudian venue Dayung di pantai Enggros, juga ada masalah yang harus segera diselesaikan. Semua ini kita sudah koordinasi dengan masyarakat adat, sembari mengajak untuk sama-sama mendukung PON XX. Ditargetkan bulan juli mendatang venue dayung rampung 100 persen.
Selanjutnya dikatakan Tomi Mano untuk Goru Waringin Kotaraja yang masih dalam proses pekerjaan rencananya minggu kedua bulan Juni ini sudah selesai.
“Kami dari Kota Jayapura menambahkan dana Rp3,5 Miliar untuk penyelesaian Gor Waringin Kotaraja,” jelasnya.
Tomi Mano juga menyampaikan terima kasih dari tim pendamping dari universitas cendrawasih dan tim legal.
Ketua I PB PON Yusuf Yambe Yabdi juga mengatakan, pergeseran program dan anggaran ini merupakan satu kebijakan yang luar biasa yang harus dilakukan oleh PB PON.
“Jadi, kami menyelesaikan TD Meeting dalam rangka rapat penyelesaian THB dari 14 – 17 Februari 2021, kemudian kita lanjutkan dari tanggal 7 – 9 april 2021,” urainya.
Di dalamnya dibicarakan tentang bagaimana pelayanan terhadap Wasit, Juri dan Panpel yang tidak bertempat tinggal di Kota Jayapura.
Sementara di CD Meeting kita bicara tentang pelayanan terhadap kontingen dari 34 provinsi.
“Maka, perlu dilakukan harmonisasi atau pembagian kewenangan untuk bagaimana bisa menjalankan pelayaran secara optimal,’ ujarnya.
Kewenangan yang nanti dibagi itu, tentu dipindahkan dengan anggaran, hari ini rapat pleno pelimpahan kewenangan dari PB PON XX kepada Sub PB PON Kota Jayapura.
Yang di dalamnya ada urusan – urusan yang sifatnya bagaimana mendukung sukses pelayanan terhadap kontingen, wasit, juri dan Panpel,” sambungnya.
Menurutnya, hal yang perlu di garis bawahi, bahwa di dalam kewenangan yang diberikan ada kewenangan yang pembiayaanya oleh APBN dan APBD.
“ Jadi pembiayaan oleh APBN adalah hal-hal yang berurusan dengan konsumsi, akomodasi, transportasi, SDM di mana PB PON XX mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan dilanjutkan kepada Pemerintah Pusat.
Ditambahkan, akselerasi urusan untuk mendapatkan kepastian alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk mendukung logistik, kita sangat berharap kepada kinerja Pemerintah Provinsi Papua.
“Jadi bagaimana pemerintah Propinsi Papua melakukan komunikasi yang intens dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Olahraga,” kata Yambe.
Menurutnya, usulan Pemerintah Provinsi Papua untuk mendukung PB PON dalam konteks kepastian akomodasi, konsumsi, transportasi dan SDM saat ini dalam proses review BPK RI,” pungkasnya.
(Let)
