Jayapura,Teraspapua.com – Dalam rangka mensukseskan PON XX ditanah Papua, untuk memastikan kesiapan dari venue-venue PON XX khusunya di Klaster Kota dan Kabupaten Jayapura, Dewan Perwakikan Rakyat Papua (DPRP), lakukan kunjungan.
Namun, setelah akan melakukan kunjungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dinas terkait tak hadir, maka rombongan DPR Papua yang dipimpin lansung oleh Ketua DPR setempat Jhony Banua Rouw, batal lakukan kunjungan ke venue PON XX.
Maksud dan tujuan kami kunjungan ke venue PON, kami hanya ingin memastikan apakah venue PON ini benar-benar sudah rampung, jika ada kekurangan kita bisa mencari jalan bersama pemerintah dalam hal ini eksekutif untuk menyelesaikannya, ujar Banua Rouw, kepada awak media, Kamis (29/7/2021).
Sebab, lanjut kata Banua Rouw, komisi-komisi sudah melakukan kordinasi dengan dinas terkait masih terdapat banyak masalah yang belum di selesaikan, seperti akses jalan masuk, pagar pengaman, penataan kawasan dan ada venue yang belum bisa di pakai sama sekali.
Hal lain, listrik aja sebagian belum ada, air tidak ada. Nah bagaiman kita bisa melaksanakan PON kalau hal-hal seperti ini tidak siap, terang Banua Rouw.
“Menurutnya, ini sangat memalukan nama Papua. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa suksesnya PON adalah harga diri orang Papua, kalau masih terdapat banyak masalah”.
Oleh karena itu, hal ini yang ingin kita pastikan, sebab dalam rapat Banggar kemarin dengan TAPD kita telah sepakati bahwa semua yang menjadi temuan oleh komisi-komisi dan dinas-dinas dari sekian banyak masalah butuh kebijakan yang khusus.
Bagaimana kita mau ambil kebijakan khusus, sedangkan hari ini TAPD dan Dinas terkait tidak hadir bersama dengan kami, apa lagi hari ini kita dengar ada bebera lokasi venue yang masih di palang, karena soal pergantian hak ulayat, jujur kami sangat kecewa, tandas Banua Rouw.
Ditegaskannya, hari ini kami sudah mengambil keputusan sampai dengan waktu berikutnya. “Silahkan kalau eksektutif bisa melakukan semuanya lakukanlah, namun satu hal yang perlu di ketahui oleh eksekutif tidak boleh menggunakan dana rakyat tanpa persetujuan DPR Papua, karena DPR Papua adalah wakil rakyat”,
Kami DPR Papua bekerja memakai jadwal yang pasti, sehingga pengeluaran anggaran kita harus tahu dipergunakan untuk apa, dan juga harus tepat sasaran dan bermaafaat bagi rakyat, pungkasnya.
(trp**)
