Jayapura,Teraspapua.com – Komisi II DPR Papua gelar rapat kerja bersama mitra SKPD terkait bidang ekonomi dalam hal ini Dinas Perindagkop Nakes, dan Dinas Kebudayaan pariwisata, guna evaluasi program kerja yang sudah dilaksanakan oleh setiap OPD terkait dalam LKPJ tahun 2021.
Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR Papua Mega F Nikijuluw, didampingi Danton Giban (Sekretaris) dan sejumlah para anggota yakni Petrus Pigay, Siti Susanti dan Jhon Gobay. Berlangsung di Hotel Horizon Kotaraja, Senin (23/05/2022).
“Hari ini kami Komisi II bidang ekonomi, gelar rapat kerja dengan mitra terkait, dimana kita evaluasi program kerja yang sudah dilaksanakan oleh setiap OPD terkait dalam LKPJ tahun 2021. Setelah kami melihat LKPJ yang sudah diserahkan kepada kami, kegiatan dan realisasi anggaran ada yang sudah 100 persen namun ada juga yang belum,” ujar Ketua Mega F Nikijuluw, kepada Teraspapua.com usai kegiatan tersebut.
Dijelaskan Mega Nikijuluw, untuk Dinas Kebudayaan pariwisata, dalam rapat ini hampir sebagaian besar jawabannya program kerjanya sudah mencapai 100 persen. Namun kenyataan ril dilapangan masih banyak keluhan dan permasalahan.
“Salah satunya, cagar budaya dan taman budaya, mereka tidak bisa mengelolanya dengan baik karena terbentur dengan dana yang sangat minim, itu yang menjadi permasalahan di dinas kebudayaan dan pariwisata,” terang Mega Nikijuluw.
Sedangkan, lanjut Mega Nikijuluw, Papua ini cukup unik dimana ada tujuh suku, sehingga kami berharap taman budaya yang ada di expo waena ada perhatian.
Dimana dapat direnovasi dengan baik, sehingga seni budaya dari tujuh suku yang ada dapat dipusatkan ditempat tersebut. Jika ada wisatawan yang datang, mereka bisa melihat seni budaya dari masing-masing suku yang ada di Papua ditempat tersebut.
Dengan banyaknya wisatawan yang datang, menurutnya ini bisa mendongkrak PAD kita. Oleh sebab itu, kami berharap kegiatan yang belum terealisasi namun ada dalam programnya tahun 2021, anggarannya bisa dimasukan di APBD perubahan tahun 2022. Sehingga program-program prioritas yang memang ada di dinas ini bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.
Lebih lanjut dijelaskan Nikijuluw, untuk rapat denga Dinas Perindakop Naker. Penekananya untuk rumah produksi, salah satunya rumah produksi buah merah yang ada di Kabupatrn Mimika.
“Yang mana pada tahun 2021 sudah dibangun, namun pekerjaan sudah limit sehingga dana harus dikembalikan kepemerintah. Oleh karena itu pihaknya berharap di tahaun 2022 ini, bisa dikembalikan anggarannya di dalam APBD perubahan untuk dilajutkan pembangunannya,” Imbuhnya.
Banyak hal yang harus dibenahi oleh dinas terkait, sehingga apa yang diharapkan oleh gubernur dalam RPJMD 2019-2023 dapat tercapai,” pungkas politisi PDI Perjuangan Papua itu.
(tp-02)
