Jayapura,Teraspapua.com – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) secara nasional, Mahasiswa di Kota Jayapura, ibu kota Provinsi Papua lakukan unjuk rasa, ke DPR Papua, meminta agar pemerinta pusat kembali evaluasi kebijakan tersebut.
Massa mahasiswa dari KAMMI, IMM, PMKRI dan GMKI Kota Jayapura yang sempat melakukan orasi di halaman DPR Papua ini, kemudian diterima oleh Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, di ruang Banggar DPR Papua.
Mereka menyampaikan aspirasi agar pemerintah melakukan evaluasi kembali terhadap kenaikan harga BBM, lantaran berdampak sangat besar terutama inflasi yang akan dirasakan oleh rakyat.
Selain itu, akan berdampak pada kenaikan transportasi dan harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya. Apalagi, masih dalam pandemi Covid-19 yang belum berakhir, sehingga akan menambah susah masyarakat dengan adanya kenaikan harga BBM, terutama bagi warga di Papua, termasuk pelaku UMKM
“Menyikapi hal itu, Mega Nikijuluw mengatakan, jika pihaknya menerima aspirasi tersebut. Dimana mereka meminta agar DPR Papua ikut mengawasi atau sidak ke pasar untuk memastikan dampak kenaikan BBM terhadap bahan kebutuhan pokok,” kata Mega usai menemui pendemo.
Mega berharap Satgas Pangan Provinsi Papua, termasuk didalamnya institusi Polri untuk bersama-sama mengecek ke lapangan terhadap harga dan pelaku usaha yang nakal melakukan penimbunan BBM atau bahan kebutuhan pokok agar ditindak dengan tegas.
“Jangan mereka menggunakan kesempatan masyarakat yang susah, disusahkan lagi ulah mereka, sehingga mereka meminta DPR Papua mengawal agar tidak ada kenaikan harga bahan kebutuhan secara tidak wajar paska kenaikan BBM,” tandasnya.
Selain itu, Mega mengimbau kepada para pedagang agar tidak menaikan harga seenaknya. Meski, dengan kenaikan BBM itu, pasti akan berdampak juga terhadap harga bahan kebutuhan.
Mega meminta Tim Pengendali Inflai Daerah (TPID) Provinsi Papua untuk turun mengendalikan inflasi akibat dampak kenaikan BBM, dengan melakukan pasar murah atau operasi pasar.
“Kami akan turun sidak mengecek ketersediaan dan harga kebutuhan pokok dalam waktu dekat,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Papua, Mustakim HR menambahkan, jika kenaikan BBM itu, pasti akan berdampak terhadap kenaikan harga bahan kebutuhan dan terjadi inflasi.
“Kalau yang lalu, memang ada kelangkaan minyak goreng. Namun, hanya komoditi itu saja yang naik harganya. Tapi, kalau BBM naik, pasti akan naik harga bahan kebutuhan, akibat kenaikan biaya produksi,” katanya.
Meski Mendagri meminta kepada kepala daerah untuk mengendalikan inflasi pasca terjadinya kenaikan BBM, namun tidak bisa dihindari kenaikan harga, karena mekanisme pasar akan naik.
“Kita prehatin dan tidak bisa berbuat banyak, sehingga kita menghimbau kepada pelaku usaha agar tidak menaikan harga berlebihan,” ujarnya.
Selain itu, Mustakim meminta kepada Pertamina untuk mendistribusikan BBM yang ada, apalagi dari informasi 14 hari ke depan stok BBM di Papua aman, namun kenyataannya di sejumlah SPBU terjadi antrian.
“Ini ada apalagi, BBM sudah naik. Lepas saja dipasaran supaya tidak ada antrian. Jangan sampai kejadian itu berdampak dua kali kenaikan harga barang, karena susahnya mendapatkan BBM. Nah, itu yang harus kita hindari,” tandasnya.
“Oleh karena itu, Pertamina harus jujur kepada publik. Ada apalagi ini? Kalau Pertamina berdalih bahwa ada spekulasi para sopir truk akan diisi, itu tidak mungkin. Jika ada, kan bisa dipidana. Jadi, jangan berspekulasi. Pertamina jangan asal ngomong, harus transparan kepada publik. Jika memang ada, maka Satgas Pangan harus menindak itu, karena Satgas Pangan diketuai dari Polda Papua,” pungkasnya
(tp-02)
