Timika, Teraspapua.com -Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen (BP-YPK) di Tanah Papua, terus melakukan terobosan – terobosan untuk melihat sejumlah persoalan yang terjadi pada sekolah-sekolah YPK di Tanah Papua.
Joni Y. Betaubun yang dipercayakan Sinode GKI di tanah Papua untuk menakodai BP YPK, terus pasang dada untuk melihat persoalan-persoalan yang terjadi di semua jenjang pendidikan YPK. Baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK, dengan melakukan FGD.
Kendati dengan kecepatan kerja yang begitu cepat, tentu membutuhkan support melalui dana 4% atau dana pendidikan dari Sinode GKI di Tanah Papua.
Bahkan saat menggelar FGD dengan para guru, kepala sekolah dan komite sekolah YPK di Kabupaten Mimika, mereka langsung menyoroti BP YPK dengan dana 4 %.
Sehingga Sekretaris Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta (Pdt) Samuel Koirewoa merespon bersama Ketua Klasis GKI Mimika janji untuk memperjuangkan itu ke Sinode agar dana 4% segera direaliasi ke BP YPK.
Pendeta Samuel menyebutkan. dana 4%, sejak awal memang diperuntukkan untuk YPK di tanah Papua untuk membantu kerja-kerja BP YPK.
“Tapi hasil sidang Sinode GKI ke XVIII di Waropen, dinaikkan menjadi 10% dengan keputusan untuk dana pendidikan,” terang Pdt Samuel, usai pelaksanaan FGD BP YPK bersama guru dak kepala sekolah YPK Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Sabtu (23/9/2023).
Hanya saja, dana pendidikan itu harus diperkuat dengan sebuah regulasi dengan harapan dana 10% itu ada regulasi yang bisa dipakai sebagai alat ukur.
Disebutkan, sampai dengan saat ini masih disebut dengan 4%. Hanya saja, Badan Pekerja Sinode masih ada dalam rapat untuk mengatur secara jelas peruntukan dana 10% berdasarkan regulasi yang dibuat.
Kembali ditegaskan, dana 4% dari sisi penerapan diperuntukan oleh BP YPK, seraya berharap Badan Pekerja Sinode sebagai pendiri YPK dapat merealisasikan 4%, supaya dapat membantu BPY PK yang saat ini kepengurusan baru dengan energi star yang sangat luar biasa.
“Jadi, di bawah pimpinan Joni Y. Betaubun tentu BP YPK, sangat energik untuk bergerak cepat dan sudah melakukan terobosan-terobosan untuk menolong pendidikan dasar sampai dengan menengah atas. Dimana ungkap dia, BP YPK sudah berjalan dengan optimal,” paparnya.
Sehingga sebagai sekretaris Departemen, saya sangat berharap Ketua Sinode GKI di tanah Papua bisa mendukung BP YPK, untuk menyalurkan dana 4% atau dana pendidikan YPK bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Supaya biaya pendidikan dapat berjalan dengan baik.
“Saya selaku sekretaris departemen, akan terus mengawal dana 10%, supaya YPK bisa mendapat kontribusi dari hasil sidang sinode berkaitan dengan dana pendidikan,” ujarnya.
Kembali ditegaskan, dana 4 % sejatinya harus masuk di BP YPK, karena masih disebut dengan 4 %, namun regulasi belum keluar kendati keputusan sidang sinode Waropen sudah memutuskan itu adalah dana pendidikan.
Tetapi lanjut Pdt Samuel, harus diikutkan oleh sebuah aturan, namun itu yang belum kita miliki, sehingga terjadi multi tafsir untuk persoalan dari 4% atau dana pendidikan.
“Jadi, hari Rabu tanggal 27 Septemebr 2023, kita akan rapat untuk kemudian mensinkronkan, persepsi kita bersama bahwa dana pendidikan atau masih dalam 4% yang nanti diperuntukkan untuk YPK,” tandasnya.
Sementara Ketua Klasis GKI Kabupaten Mimika, Pdt. Junus Maurits Bonsapia menambahkan, masalah dana 4% berdasarkan keputusan Sidang Sinode Waropen sebagaimana yang sudah di-update oleh sekretaris departemen itu menjadi pergumulan Klasis Mimika.
“Sampai sekarang kita sudah setor, tapi bagaimana dana 4 % yang ditingkatkan menjadi 10%. Ada regulasi dan mekanisme yang jelas untuk kami di Klasis, supaya kami pastikan juga bahwa kewajiban kami sudah setor dan juga hak sekolah-sekolah YPK di Kabupaten Mimika bisaddisalurkan,” ujarnya.
(Har/Ricko)
