Jayapura, Teraspapua.com – Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen (BP YPK) di tanah Papua memfasilitasi pertemuan dengan Ketua dan pengurus PSW Kabupaten Merauke. Pertemuan berlangsung di gedung kota emas BP YPK di tanah Papua, jalan Argapura, Kamis ( 5/10/2023).
Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Ketua BP YPK, Joni Y. Betaubun, SH, MH di damping Ketua Dewan Pengawas, Kristhina R. I Luluporo, S, IP, M. AP, Sekertaris, Pdt Syahnur Abbas, S, Th., M, Direktur Eksekutif, Dra. Christina Dwisunu Widyastuti, M.Pd, Wakil Sekertaris, Dr. Yustus Pondayar, SH., MH dan Drs. Obed Rumabar, M. Pd, Koordinator Wilayah IX BP YPK, Drs. Albert Alexander Rapami, M. AP dan pengurus lainnya.
Ketua Pengelola Sekolah Wilayah atau PSW Merauke versi GPI, Soleman Jambormias dan pengurus, hadir untuk sama-sama berbicara dari hati ke hati guna pelayanan YPK di bagian Selatan Papua.
Sebelumnya Joni Y. Betaubun memberikan kesempatan kepada Ketua PSW Merauke untuk memberikan pejelasan klarifikasi terkait wacana dualisme YPK.
Dari hasil pertemuan, akhirnya Ketua PSW Merauke, Soleman Jambormias, S. Pd,. M. Pd meyepakati untuk bersama BP YPK di Tanah Papua, dalam memberikan pelayanan pendidika di wilayah Selatan yang ditandai dengan penandatangan surat pernyataan bersama Ketua BP YPK di Tanah Papua.
“Kami PSW YPK Kabupaten Merauke mengklarifikasi berbagai hal yang terjadi, dalam pelayanan pendidikan. Semua hal kita sudah bicara dari hati ke hati, lalu sudah diluruskan semua,” kata Soleman usai pertemuan.
Mudah-mudahan kita kembali di Merauke pelayanan kita melalui PSW YPK, tetap jalan. Penekanan hari ini adalah BP YPK itu satu, ketuanya Joni Y. Betaubun.
Sementara kata Soleman, soal urusan lain-lain itu adalah urusan dua Sinode. GKI dan GPI. Kalau Sinode GPI mau mereka punya jalan dibawa kita ketemu baik-baik dengan Sinode gKU.
“Kami ini tetap sebagai pekerja di bawah tetap melaksanakan dan kita BP YPK hanya satu, kita jalan seperti biasa kalau ada perintah lanjut dari dua Sonode setelah mereka bertemu itu soal lain,” ujarnya.
Disebutkan, ketika Ketua BP YPK turun di Merauke, kita sudah sepakat bahwa saya tetap jalan sebagai ketua PSW YPK sampai masa bakti selesai 1 Oktober 2024.
Kita tetap mendukung BP YPK dibawah kepemimpinan Joni Y. Betaubun, dan ibu direktur yang ada. Sebenar kata dia tidak ada polemik, cuma karena keadaan dua lembaga ini buat seolah-olah kita YPK jalan dalam dualism.
Ditegaskan, hari ini kita sudah luruskan semua hal dan kita satukan tekad, bahwa kita cuman satu BP YPK. Kantornya ada di Argapura, kita jalan semua satu.
Sementara Koordinator Wilayah IX BP YPK, Albert Alexander Rapami, pada prinsipnya kami akan melaksanakan apa yang sudah diamanatkan oleh BP YPK, mengawasi PSW dan jalan pelaksanaan pendidikan di wilayah Selatan Papua.
“Kami sangat mengharapkan adalah BP YPK hanya satu di tanah Papua, beberapa waktu lalu ada pelantikan BP YPK versi Sinode GPI di tanah Papua. Kami harapkan dengan pertemuan ini Sinode GPI di tanah Papua dapat mencabut kembali dan mengklarifikasi terhadap pelantikan BP YPK di tanah Papua versi GPI pada tanggal 9 Juli 2023,” jelasnya.
Sehingga biarlah kedua lembaga sinode ini yang akan berbicara lebih lanjut, bagaimana keputusan-keputusan yang akan diambil. Biarkan BP YPK di tanah Papua tetap berjalan untuk mengawasi pelaksanaan pendidikan di wilayah Selatan Papua maupun kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap pelaksanaan pendidikan.
Ditempat yang sama Ketua BP YPK di Tanah Papua, Joni Y. Betaubun menyebutkan, pertemuan BP YPK di tanah Papua mengundang Ketua PSW Merauke, Soleman Jambormias bersama pengurus untuk menyelesaikan masalah dualisme YPK.
“Mari kita jalan sama-sama untuk mengurus pendidikan di Papua Selatan. Jadi BP YPK hanya satu yang kantor pusat ada di Argapura, dan PSW Merauke yang kantornya ada di Merauke,” harap Betaubun.
Tadi juga kita menandatangani surat pernyataaan yang menyatakan YPK hanya satu di tanah Papua, buka dua,” pungkas Betaubun.
Beikut kutipan sebagian pernyataan yang dibuat Ketua BP YPK dan Ketua PSW Merauke. Dalam surat pernyataan tersebut Soleman Jambormias bertindak sebagai pihak pertama yang menyatakan bahwa BP YPK Tanah Papua adalah satu.
BP YPK di tanah Papua yang diangkat dan dilantik oleh majelis pekerja Sinode gereja Protestan Indonesia di Papua yang disebut BP YPK versi GPI untuk sementara tidak melaksanakan surat keputusan tersebut.
Pihak pertama juga bersedia untuk tidak mengeluarkan surat atas nama BP YPK di tanah Papua versi GPI.
Pihak pertama tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat, melantik dan memberhentikan kepala sekolah. Tapi sebatas mengusulkan calon kepala sekolah kepada BP YPK dan selanjutnya direkomendasikan oleh BPYK di tanah Papua kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk dipertimbangkan dan ditetapkan.
Sementara Ketua BP YPK di Tanah Papua Joni Y. Betaubun yang bertindak sebagai pihak kedua menyatakan bersedia memfasilitasi pertemuan antara Ketua Sinode GKI dan Sinode GPI melalui gubernur provinsi Papua Selatan dan penyelesaian masalah YPK di tanah Papua.
Pihak kedua bersedia melakukan mengawasi dan mengevaluasi seluruh proses penyelenggaraan perkantoran dan pengelolaan keuangan PSW YPK Merauke melalui koordinator wilayah IX Papua Selatan.
(Har/Ricko).
