Jayapura,Teraspapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, gelar rapat internal membahas APBD 2025 pasca diperiksa Kemendagri.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPR Papua sementara Tan Wie Long, berlangsung di ruang banggar DPR setempat, Selasa (7/1/2025).
Dijelaskan Tan Wie Long, rapat internal DPR Papua ini membahas APBD 2025 yang sudah diharmonisasi atau yang sudah diperiksa oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Di dalam dokumen APBD 2025 yang dikirim melalui Kemendagri itu, setelah kami baca dan pelajari dan mencermati, banyak temuan-temuan yang direkomendasikan oleh Kemendagri untuk supaya dievaluasi,” terang pria yang akrab di sapa Along.
Oleh karena itu, lanjut kata Along didalam agenda rapat tadi itu, kami akan melaksanakan rapat dengan eksekutif besok, Rabu, 8 Januari 2025, untuk duduk bersama-sama membedah kembali hasil evaluasi yang sudah diperiksa oleh Kemendagri.
Tentu pihaknya berharap pihak eksekutif juga harus ada keterbukaan. Artinya, keterbukaan itu begini, ada hal-hal yang dievaluasi, ada hal-hal yang dikoreksi oleh Kemendagri, kita berharap eksekutif harus konsekuen dan gentle untuk supaya bisa menerima apa yang sudah dikoreksi oleh Kemendagri.
Dikatakan Along, kami di DPR Papua sangat perhatian tentang agenda-agenda kegiatan kami sepanjang tahun 2025 ada beberapa pos tidak ada anggarannya.
“Jadi, ini kan aneh bin ajaib, karena anggaran yang sudah kita sama-sama bahas dan tetapkan itu, kenapa kok sampai ada satuan – satuan kerja kami yang tidak diakomodir anggarannya,” herannya.
Contohnya, kegiatan pelayanan, kegiatan rapat-rapat komisi dengan mitra, itu sama sekali belum ada. Terkait dengan kegiatan pimpinan dan anggota DPR Papua untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan monitoring fungsi pengawasan, itu juga tidak ada. Oleh karena itu, ini menjadi keprihatinan kami di lembaga DPR Papua.
Untuk itu, pihaknya berharap dalam rapat bersama eksekutif pada Rabu, 8 Januari 2025, kita minta mari kita berdiri sama tinggi duduk sama rendah, ada beberapa item itu kita lihat perjalanan dinasnya justru jauh lebih banyak daripada kita di DPR Papua. Padahal, kita di DPR Papua ini kan dalam kutip banyak perjalanan daerah terkait monitoring fungsi pengawasan. Tetapi ini tidak, kami DPR Papua justru sangat kecil.
Itu menjadi pertanyaan kami, tetapi dalam kesempatan ini, agar besok kami akan duduk bersama eksekutif untuk melakukan harmonisasi, apa yang disampaikan oleh Kemendagri terkait tentang masalah rambu-rambu yang disampaikan kepada kami berasal dari dokumen yang sudah ada dari Kemendagri, itu akan kami minta supaya harus ditinjau ulang dan harus bisa dirubah.
“Sebab, jika tidak itu akan menjadi temuan-temuan dan akan diperiksa juga oleh BPKP dan juga masuk didalam ranah hukum,” tegasnya.
Ditambahkan Along, kami lembaga DPR Papua akan menyampaikan ini besok melalui pimpinan definitif, karena kami hari ini akan melantik pimpinan definitif, sehingga besok pimpinan definitif beraktifitas terkait pembahasan APBD 2025 dengan eksekutif.
