Jayapura,Teraspapua.com – Komisi I DPR Papua siap Kolaborasi dengan 19 OPD yang merupakan mitra kerjanya, guna mendukung apa yang menjadi program program pemerintah Papua.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh, Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long, kepada awak media diruang kerjanya usai sidang Rapat Paripurna Penetapan Komisi Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPR Papua masa jabatan tahun 2024-2029, Selasa (04/02/2025).
Dijelaskan Tan Wie Long, saya hari ini dipercayakan sebagai ketua Komisi I selama 2,5 tahun ke depan. Tugas yang paling kami prioritaskan bagaimana di lembaga DPR ini, benar benar sejalan dan mendukung apa yang menjadi program program pemerintah Papua, dan seluruh stakeholder yang ada.
“Program kerja yang akan dilaksanakan di Komisi I tidak sendiri akan tetapi akan bersama-sama dengan Wakil Ketua Komisi, Sekretaris dan seluruh Anggota. Kami akan bekerja untuk melayani masyarakat sesuai tugas dan fungsi bagaimana menerima dan meresap aspirasi masyarakat, mengenai APBD tahun 2025 dan tahun 2026,” terangnya.
Jadi untuk memulai semua rangkaian program kerja, Along sapaan akrabnya mengatakan, akan perkenalan dengan seluruh Mitra kerja di Provinsi Papua, selanjutnya akan melakukan kunjungan kerja di setiap Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi yang berkaitan dengan pemerintahan.
“Harus ada saling keterkaitan, kami tetap dukung dan mengawasi apa yang menjadi program dari Pemerintah Provinsi Papua dan, sehingga harus membutuhkan kerja secara maksimal terutama dalam melakukan pengawasan di dalam APBD tahun 2025,” tuturnya.
Kendati demikian, Komisi I akan mengejar hal hal yang menjadi kursial yang selama ini belum terselesaikan terutama permasalahan tanah. “Kami akan membuka diri mendengar, membicarakan dan menyelesaiakan secara bersama-sama persoalan tanah di Papua ini. Persoalan tanah selama ini mungkin tidak diselesaikan antara pihak pemilik, pihak ketiga atau pihak pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya akan lebih banyak melakukan kegiatan diberbagai Kabupaten/Kota Provinsi Papua, yang mungkin banyak persoalan-persoalan yang belum selesai terutama orang asli papua.
“Kami harus memperhatikan hal ini karena mungkin selama ini tidak terlalu diperhatikan mengenai hak hidup, masalah pendidikan masalah kesehatan, walupun itu bukan di bidang kami akan tetapi kami punya tanggungjawab untuk menyampaikan kepada pemerintah,” pungkasnya.
