Komisi IV DPR Papua Tinjau Lokasi Longsor Jalan Ring Road, Joni Betaubun Minta PUPR Segera Ditangani

Jayapura, Teraspapua.com – Komisi IV DPR Papua meninjau lokasi longsor yang terjadi di Jalan ring road, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Kamis (6/2/2025).

Komisi yang membidangi infrastruktur ini ingin memastikan langsung kondisi jalan ring road yang tertimpa longsor tersebut. Pasalnya, jalan yang selama ini digunakan sebagai jalan alternatif bagi masyarakat kota Jayapura ini harus segera ditangani.

Ketua Komisi IV Joni Y. Betaubun pimpin langsung peninjauan tersebut yang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi, Edward Norman Banua, Sekertaris Komisi, Jefry Hendry Bisai dan anggota komisi yakni, Jansen Monim, Frangklin E. Wahey, Yermias Y. Yanggu Wouw, Albert Merauje, Martinus Pasang, H Wagus Hidayat dan Wakil Ketua III DPRP, Supriadi Laling.

Sementara Pemerintah Provinsi Papua, yakni Kepala Dinas PUPR, Amos Wenda, Kepala Dinas Pehubungan David Telenggen. Turut juga Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Novdi J.
Rampi didampingi Kabid Cipta Karya, Beni Matulessy.

“Yang pertama kita minta adalah pembersihan bahu jalan dari material yang longsor, dan terima kasih karena hari ini Kadis PUPR memerintahkan jajarannya untuk mengeksekusi,” kata Ketua Komisi IV, Joni Y. Betaubun kepada awak media.

Lanjut dikatakan Betaubun, penanganan longsor ini tidak ada perencanaan karena force mayor kejadian di luar dugaan, sehingga segera ditangani.

“Rakyat sangat membutuhkan eksen-eksen pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya jalan ring road ini bukan digunakan untuk masyarakat kota saja, namun masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi dan masyarakat yang datang dari Kabupaten lain yang ada di Provinsi Papua,” ujarnya.

Jadi ini bukan pelayanan untuk satu dua orang tapi ini untuk semua orang yang ada di Provinsi Papua,” imbuhnya.

Untuk itu kami, 9 anggota Komisi IV dan Wakil Ketua III DPR Papua memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah provinsi Papua melalui Pj Sekda, Kadis
PUPR, tapi juga Dinas Perhubungan dan Kades PU Kota Jayapura,” tandasnya.

Sementara Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, Amos Wenda mengatakan, setelah melihat situasi longsor saya langsung perintahkan teman-teman di dinas PUPR untuk melakukan pembersihan bahu jalan dari material longsor.

“Sore ini kita akan bertemu dengan Penjabat Sekda Provinsi Papua selaku ketua tim anggaran untuk membicarakan anggaran guna menyelesaikan lokasi longsor,” kata Wenda.

Wenda mengakui, konstruksi bangunan yang longsor karena tidak diimbangi dengan keseimbangan struktur yang kuat. Perencanaan tidak sesuai, dan tulangan yang ada yaitu besi 8 yang kekuatannya tidak seberapa dari berat gunung.

Maka ke depan kami akan menggunakan besi 16 standar SNI supaya membuat konstruksi terasering dan setiap terasering harus ada saluran air.

“Saya juga berterima kasih kepada Baperinda Provinsi Papua karena penanganan ini tidak masuk melalui perencanaan karena ini darurat,” akuinya.

Wenda juga mengungkapkan prediksi anggaran untuk menyelesaikan lokasi longsor tersebut sekitar 5-7 miliar,” tukasnya.

Pada kesempatan tersebut Wenda juga memberikan apresiasi kepada DPR Papua dalam hal ini Komisi IV.

Ditempat yang sama Kadis PU Kota Jayapura, Novdi J. Rampi juga mengatakan, penanganan darurat yang pertama adalah mengatasi material yang turun, jalan sampai mengganggu arus lalu lintas.

“Tindakan yang kedua adalah melakukan perencanaan secara utuh dan mencari titik masalahnya. Masalahnya ada di mana sehingga mengakibatkan terjadinya longsor, kemudian dibuat perencanaan yang baku dan diajukan ke dalam penganggaran,” ujarnya.

Menurut Novdi, harus melibatkan Balai Jalan, karena titik soklik  yang loser tersebut ditangani oleh Balai Jalan. Minta pandangan mereka, dan pada akhirnya semua itu harus ditangani secara tepat, mengingat ketinggian terasering cukup lumayan, jadi harus dibuat perencanaan secara utuh.

Menjadi  tanggung jawab pemerintah kota adalah menjaga agar arus lalu lintas terkendala

“Sehingga jika ada material yang jatuh ke atas bahu Jalan maka segera harus ditangani, dan secepatnya ditangani oleh pemerintah provinsi Papua  agar kenyamanan berlalulinta dijamin,” pungkas Novdi

(Har)