Mulia,Teraspapua.com – Konflik atau perang antar kedua kubu pendukung pasangan calon (paslon) Bupati Puncak Jaya yang terjadi pasca Pilkada hingga kini telah memakan korban tewas sebanyak 9 orang dan 428 orang luka-luka.
“Jumlah korban meninggal dunia dari kedua kubu paslon itu, dari kubu paslon 01 ada 5 orang yakni YW, AW, PW, NE dan LT. Sedangkan, korban dari pendukung paslon 02 yakni AK, KM, EA, Y dan terakhir kami belum mendapatkan data lengkap. Jadi, dari kedua kubu paslon itu masing-masing 5 korban,” ungkap Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare didampingi Pj Bupati Puncak Jaya Yopi Murib, SE, MM, Karo Ops Polda Papua Tengah, Kombes Pol Raymon M Masengi, Dirreskrimum Kombes Pol Adi Tri Widiyanto, Dir Binmas Kombes Pol Deni Herdiana, Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara dan Dandi 1714 Puncak Jaya Letkol Inf Irawan Setya Kusuma dalam pers release di Mapolres Puncak Jaya, Selasa, 11 Maret 2025.
Untuk korban luka-luka sebanyak 428 orang, terdiri dari 301 orang korban dari pendukung paslon 01 dan 127 orang korban dari pendukung paslon 02.
Sedangkan, bangunan yang terbakar akibat konflik kedua pendukung paslon Bupati Puncak Jaya itu, sebanyak 179 unit bangunan, diantaranya 177 rumah, 1 bangunan SD Pruleme dan Kantor Balai Desa Trikora.
Sementara itu, kendaraan yang terbakar sebanyak 28 unit, terdiri dari 6 unit mobil double cabin, 1 truk dan 11 motor.
Kapolda Alfred Papare menyebut jumlah pengungsi seluruhnya sebanyak 1.933 orang yang tersebar beberapa posko pengungsian, diantaranya Polres Puncak Jaya 47 orang, Kodim 1714 Puncak Jaya 431 orang, halaman GIDI Mulia 509 orang, Sekolah Al Kitab Mulia 900 orang, Masjid Al Mujadidin 38 orang, Polsek Mulia 23 orang dan Koramil Mulia 8 orang.
Selain itu, Kapolda Alfred Papare mengungkapkan razia alat perang yang berhasil disita dari masyarakat kedua kubu paslon bupati, diantaranya 8.789 anak panah, 460 tali busur panah, 497 busur panah,18 kapak, 2 pucuk senapan angin, 2.500 katapel, 1 katapel rakitan, 1 unit HT, 10 atribut kepala perang, 6 buah meriam kaleng dan 512 parang.
Menurutnya, konflik antarak kubu paslon bupati Puncak Jaya nomor urut 01 dan nomor urut 02 terjadi mulai 27 November 2024 pada saat pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan suara. Kemudian konflik itu berlangsung hingga pecah perang pada 5 Februari 2025, lanjut pada 12 Februari 2025 dan 3 Maret 2025.
“Dari serangkaian konflik ini, aksi saling serang antara massa kedua kubu paslon mengakibatkan banyak korban baik korban jiwa maupun materiil. Dengan melihat situasi seperti itu, saya bersama dengan Forkompinda untuk mengambil alih melakukan tindakan kepolisian untuk menghentikan konflik ini,” katanya.
Kapolda Alfred Papare mengungkapkan bahwa sudah ada 6 orang yang diduga sebagai kepala perang telah diamankan.
“Kegiatan razia dan penangkapan kepala perang, sudah ada 6 orang yang kita amankan dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan dan nanti kita akan tetapkan tersangka apabila terbukti sebagai penanggungjawab atau sebagai kepala perang. Saat ini masih dalam pemeriksaan. Setelah selesai, akan kita sampaikan kembali,” ujarnya.
Soal kesepakatan damai kedua paslon Bupati Puncak Jaya yang dimediasi oleh Gubernur Papua Tengah, Senin, 10 Maret 2025, diakui Kapolda Alfred Papare sudah dilaksanakan.
‘Namun, proses hukum yang akan dilaksanakan tetap berlanjut. Sebab, kita juga ingin ada pertanggungjawaban hukum terhadap dampak yang mereka lakukan dari kedua kubu paslon bagi masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Maka tadi kami sampaikan terkait dengan korban materiil milik dari masyarakat yang tidak terlibat dalam aksi tersebut,” imbuhnya.
Sementara itu, Pj Bupati Puncak Jaya Yopi Murib, SE, MM menghimbau kepada seluruh masyarakat Puncak Jaya, intelektual, mahasiswa, tokoh gereja dan tokoh-tokoh masyarakat bahwa apa yang dilakukan Kapolda Papua Tengah bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan kedamaian di Puncak Jaya, sehingga masyarakat bisa kembali beraktifitas seperti biasa.
“Oleh karena itu, mulai hari ini dan seterusnya tetap akan dilakukan razia,” katanya.
Untuk itu, Pj Bupati Yopi Murib meminta warga dari Kabupaten Puncak yang ada di Sinak, Yambi, Ilu dan daerah lain yang ingin perang untuk tidak datang ke Mulia, sebab aparat keamanan akan menindak tegas.
“Jadi, jangan ada lagi keinginan untuk perang,” tandasnya.
Terkait dengan penyelesaian perang secara adat, Pj Bupati Yopi Murib menegaskan hal itu akan dilakukan setelah pelantikan bupati definitif.
“Saya menghimbau kepada seluruh warga dan ASN, saya mohon kembali untuk beraktifitas seperti biasa,” imbuhnya.
Dandim 1714 Puncak Jaya Letkol Inf Irawan Setya Kusuma menegaskan jika unsur TNI selalu siap memback up aparat kepolisian dalam penegakan hukum termasuk melakukan razia alat perang.
“Kegiatan razia dan sweeping ini tentu tidak sampai disini saja, tapi terus berlanjut sampai betul-betul Mulia ini bersih dari potensi-potensi konflik, termasuk alat perang,” katanya.
Dandim menghimbau kepada seluruh masyarakat Puncak Jaya untuk beraktifitas seperti biasa dan TNI bersama Polri akan menjamin kondusifitas di Kabupaten Puncak Jaya. Apalagi, ada kesepakatan perdamaian antara kedua paslon bupati yang difasilitasi Gubernur Papua Tengah.
Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara meminta kepada masyarakat dari kedua kubu paslon bupati untuk menghentikan peperangan.
“Kami menghimbau kepada seluruh warga terutama pendukung paslon yang bukan domisili di Kota Mulia, agar segera kembali ke distrik dan kampungnya masing-masing. Kami dari aparat keamanan TNI dan Polri, didukung pemerintah daerah akan terus melakukan razia sampai dengan situasi kamtibmas di Puncak Jaya betul-betul kondusif. Stop perang dan segera kembali ke distrik dan kampungnya masing-masing,” pungkasnya.
