Jayapura,Teraspapua.com – Ganguan SMPJS atau terputusnya kabel FO ruas Sarmi Biak, mengalami ganguan jaringan. Akses internet di tiga daerah yang ada di Papua, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Sarmi, sama sekali tidak bisa mengunakan akses internet yang ada, masyarakat di tiga daerah tersebut hanya bisa sms dan voisce.
Hampir dua pekan, internet di tiga daerah tersebut belum juga normal. Khususnya di Kota Jayapura dan sekitarnya masyarakat berkerumun dibeberapa titik mencari signal, untuk mengakses internet, bahkan anak-anak sekolah pun ikut mencari signal untuk mengerjakan tugas.
Menyikapi persoalan tersebut, Komunitas Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) Papua pun angkat bicara, Ketua MP3 Dedi Pattiwael mengatakan dengan terganggunya jaringan di Wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya, kami merasa bahwa ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. Telkomsel Wilayah Papua dan Maluku di Kota Jayapura dan sekitarnya.
Pasalnya putus kabel optic bukan baru saja terjadi di tahun ini, tetapi seakan sudah menjadi langanan, ini membuat kerugian bukan hanya materi tapi lebih dari pada itu hak dasar pengguna sebagai konsumen yang diatur oleh UU Konsumen dan itu berdampak pada konsekwensi Hukum, ujar Pattiwael kepada media ini, didampinggi rekannya Stenli Kaisiri, Kamis (20/05/2021).
Bahkan lanjut kata Pattiwael, kerugian ini terjadi pada anak-anak sekolah atau Pelajar yang benar-benar membutuhkan jaringan internet sebagai wadah belajar tatap muka dengan guru, sesuai kondisi pandemi saat ini. Jadi bahasa yang lebih tepat menurut kami adalah “diskriminasi hak publik dan hak pendidikan pelajar”,.
Atas kejadian ini, kami meyarankan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, agar membuka peluang bagi provider lain untuk bersaing secara sehat di Papua. Sehingga jika terjadi putusnya kabel optic milik PT Telkom ada provider lain yang bisa membeckup, dan pelayanan internet benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat diatas tanah Papua, tandas Pattiwael.
Sementara itu, ditempat yang sama Stenli Kaisiri mengatakan pihaknya menilai ada ketidakadilan dalam proses seleksi pimpinan pada PT. Telkomsel Wilayah Papua dan Maluku.
Menurutnya, hanya nama saja tetapi pucuk pimpinannya selalu dari luar Papua dan Maluku pada hal sudah ada anak Papua dan Maluku yang siap memimpin Telkomsel diatas tanahnya sendiri.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga kami memberikan saran sekaligus rekomendasi kepada Bapak Menteri BUMN untuk memberdayakan anak-anak diwilayah paling Timur Nusantara untuk menjadi pemimpin di PT Telkom Papua dan Maluku, pungkasnya.
(Matu)
