Jayapura,Teraspapua.com – Manajemen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, wajib hukumnya untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan, karena pengaduan dari Mahasiswa Papua dari Kota studi dibeberapa negara, beasiswa mereka terlambat dikirim, tidak hanya itu mereka tidak merasakan terkontrol oleh BPSDM Papua.
Demikian disampaikan Sekretaris Komisi V DPR Papua, Fauzun Nihayah didampinggi anggotanya Natan Pahabol, dan Deki Nawipa usai melakukan pertemuan dengan Mahasiswa Papua dari Kota Studi Filipin, Amerika, Kanada, Kanada, Rusia, Australia dan Newseland. Pertemuan tersebut, berlansung dilantai 8, gedung II DPR Papua, Senin (23/8).
Menurutnya, kalau tidak diikuti oleh sebuah menejemen yang baik dari BPSDM, ini akan menjadi sebuah mimpi dan membuang uang saja, sedangkan harapan besar kita Pendidikan menjadi salah satu hal yang urjen untuk membangun Papua, tetapi nyatanya manajemen BPSDM sendiri masih jauh dari harapan.
Oleh karena itu, dirinya berharap harus adanya kontrol yang jelas dari BPSDM, terhadap anak-anak Papua yang mengikuti pendidikan diluar negeri.
Kembali Fauzun juga, meminta agar grand desain yang di BPSDM Provinsi Papua harus jelas, artinya kalau ini adalah beasiswa afirmasi tentu harus ada evaluasi, dan pengunaan anggarannya harus jelas. “Karena ada temuan BPK tahun anggaran 2020, terhadap BPSDM diduga kurang lebih 2,6 Milyard. Ternyata tidak tepat sasaran yang BPSDM lakukan”.
Dijelaskan Fauzun, berdasarkan penelusuran BPK bahwa pada periode tahun anggaran 2020, terdapat 237 penerima beasiswa afirmasi yang berdasarkan https.//pddikt.kemdikbud.oo.id/, tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa aktif, namun tetap menerima biaya hidup bulanan.
Dan ternyata, dalam pertemuan tadi kami dengan Mahasiswa, mendapat laporan yang disampaikan oleh Mahasiswa Papua asal kota studi Filipina, ada temannya yang sudah tidak kulia, ternyata biaya hidupnya masih jalan,” bebernya.
Sementara itu, anggota Komisi V DPR Papua Natan Pahabol, menjelaskan, dalam pertemuan tadi ada sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh sejumlah mahasiswa Papua yang berstudi diluar negeri.
Semua keluhan mereka telah kami dengar, dan kami akan sampaikan ke pimpinan Komisi, kemudian kami akan jadwalkan untuk mengundang BPSDM Provinsi Papua, dan juga para mahasiswa yang hari ini menemui kami, untuk duduk dan diakusi bersama terkait kendala-kendala yang mereka hadapi.
Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada BPSDM segerah menyiapkan data, berapa jumlah mahasiswa yang berstudi diluar negeri yang sudah selesai, dan bekerja dimana saja.
Kemudian, berapa orang yang sudah selesai namun belum mendapat lapangan pekerjaan, dan berapa yang gagal, ini harus jelas,” desak Pahabol.
Selanjutnya, lanjut kata Pahabol, saat ini berapa jumlah Mahasiswa kita yang masih menempuh pendidikan diluar negeri, dan terakhir berapa jumlah anggarannya,” tandasnya.
Masih ditempat yang sama, anggota Komisi V DPR Papua Deki Nawipa, menuturkan, BPSDM ini adalah mitra dari Komisi V, dalam beberapa pertemuan kami selalu ingatkan, bahwa ketika mereka melakukan kunjungan ke Mahasiswa yang berstudi diberbagai negara, harus melibatkan kami Anggota Dewan sebagai fungsi kontrol.
Namun sampai detik ini, terkesan BPSDM tidak menggubris apa yang kami sampaikan, akhirnya hari ini kami menemukan sejumlah masalah, yang mana Mahasiswa Papua yang berstudi diluar negeri, sehingga hari ini mereka datang mengaduh kepada kami Komisi V.
Dengan adanya masalah-masalah yang mereka sampaikan kepada, kami menilai kepala Kepala Biro BPSDM Papua bekerja tidak maksimal, sampai-sampai Mahasiswa ini harus datang menemui kami, kalau kerjanya maksimal tentu tidak terjadi seperti ini.
“Untuk itu, Nawipa menegaskan Gubernur Papua Lukas Enembe, harus memberikan catatan khusus kepada Kepala Biro BPSDP,” ucapnya.
Kemarin beberapa kepala OPD diberhentikan karena bekerja tidak maksimal. Kami rasa Kepala Biro BPSDM juga harus diganti tidak usah menugguh, kerena Badan ini meyangkut SDM tanah Papua,” pungkasnya.
Sementara itu, mewakili para Mahasiswa Papua yang berstudi di luar negeri Kadir Yelipele, asal Kota studi Filipin yang mengambil jurusan penerbangan mengatakan, keluhan kami adalah pemerintah tidak membiayai kami dengan baik, oleh sebab itu kami datang bertemu dengan Komisi V DPR Papua.
“Pengalaman yang saya alami, tidak diberikan rilis untuk terbang, dengan alasan pemerintah tidak membayar sehingga kami harus pulang ke Indonesia,” ungkapnya.
Setelah kami kembali ke Indonesia, kami sudah bertemu dengan BPSDM, namun mereka mengatakan bahwa kami sudah tidak dibiayai lagi, padahal SK kami sedang aktif.
Dalam SK itu, kontraknya kami dibiayai selama 5 tahun dalam satu kali keberangkatan, namun setelah diberangkat kami tidak dibiayai, sehingga kami tidak meneruskan kulia kami, dengan alasan pemerintah tidak membiayai, mulai dari tahun 2015 sampai saat ini,” lugasnya.
(Vmt)
