Jayapura, Teraspapua.com – Ketua Komisioner V Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Dr,. Drs. Benhur Tomi Mano, MM mengatakan, alumni Pamong Praja, IPDN, APDN, STPDN, dan IIP akan menggelar seminar pada tanggal 1 Juni 2023 mendatang.
“IKAPTK akan membuat seminar nasional dengan melihat fenomena yang terjadi di DOB. Khusus untuk Papua dengan topik “ Strategis peningkatan PAD provinsi Papua pasca pemekaran,” kata Benhur Tomi Mano kepada Teraspapua.com di sela-sela acara Halal Bihalal yang digelar dikediamnnya Jalan Jeruk Nipis Kotaraja, Distrik Abepura Kota Jayapura Papua, Senin (1/5/2023).
Menurut mantan Wali Kota Jayapura dua periode itu, APBD Provinsi Papua dari Rp7 Triliun, dengan adanya DOB maka turun menjadi Rp3 Triliun. Sehinggah bagaimana kita mendobrak, membantu Provinsi Papua Dalam APBD dan juga PAD-nya, maka kami akan membuat seminar nasional dengan topik strategi peningkatan PAD provinsi pasca pemekaran DOB.
“Dalam seminar nanti IKAPTK akan menghadirkan para pembicara, yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani yang akan membicarakan bagaimana tata kelola keuangan,” ungkap BTM sapaan akrabnya.
Selain itu kata BTM, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang akan berbicara tentang bagaimana meningkatkan investasi daerah.
“Seminar akan dibuka oleh Plt Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun. Saat itu juga kata Tomi Mano akan dilakukan seminar penyelamatan gugusan cyclop. Dengan pembicara mantan Bupati Kabupaten Jayapura (1991-2001) Yan Piet Karafir dan mantan Gubenrur Papua Barnabas Suebu,” kata BTM/
Seminar yang bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila 1 Juni itu merupakan komitmen IKAPTK untuk memberikan sumbangsih kepada bangsa dan Negara, lewat pikiran-pikiran para alumni Pamong Praja.
Untuk itu kepada seluruh Pamong Praja, mari kita bersama-sama mensukseskan seminar nasional ini “ajak Benhur Tomi Mano.
BTM pun menambahkan, Alumni Pamong Praja ikut membantu pemerintah pusat dalam kajian-kajian ilmiah orang-orang Pamong Praja, yaitu memberikan kontribusi, masukan kepada pemerintah pusat saat pemekaran provinsi Papua.
’Kami buat seminar nasional dan semua pikiran-pikiran, ide-ide kita. Tim saya kita bawa langsung kepada Menteri Dalam Negeri dan juga bapak Muldoko. Semua gagasan-gagasan dari IKAPTK 80% diterima dalam kelanjutan otonomi khusus jilid 2 dan pemekaran wilayah DOB dalam seminar nasional,” ujarnya.
Setelah itu kami juga membuat implementasi Otsus di 7 wilayah adat, bagaimana implementasi Otsus dilaksanakan di wilayahnya masing-masing dalam seminar nasional yang digelar di Hotel Horison Kotaraja.
“Bagaimana Otsus jilid II itu bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing, yang merupakan kontribusi dari IKAPTK,” jelas Tomi Mano.
(Har)
