Jayapura,Teraspapua.com – Pernyataan Presiden untuk mengganti pembantunya dalam kabinet, jika tidak mau bekerja dengan benar untuk rakyat. Kebijakan tersebut mendapat dukungan dari Ketua Umum (Ketum) Pemuda Adat Papua (PAP) Jan Christian Arebo.
“Presiden layak mengganti menteri yang membangkang, ataupun mengabaikan perintah,” tegas Arebo di Jayapura, Jumat (7/2/2025).
Dirinya menilai, jika menteri – menteri yang tidak loyal jika dipasangkan, ini akan menggagalkan kepemimpinan Presiden yang tentu akan bertujuan pada kudeta Presiden.
Dijelaskan Arebo, kita semua tau bahwa ada beberapa loyalis mantan Presiden Jokowi yang masih menjadi mentri di kabinet Prabowo, sebut saja Mentri BL. Beliau ini loyalis Jokowi yang klaim diri sebagai OAP. Namun pada kenyataannya orang tersebut bukan OAP, hanya merantau dan tinggal di tanah Papua hingga besar lalu studi ke Ibu kota Provinsi Papua, yang mana saat ini menjabat sebagi Mentri ESDM.
“Baru 100 hari kerja sudah buat gaduh dan menentang kebijakan Presiden terkait tabung gas LPG, bahkan pernyataan yang disampaikan ini membuat kegaduhan hingga kurangnya simpati masyarakat terhadap Presiden. Sehingga muncul opini bahwa kebijakan Presiden terkait tabung gas LPG menyengsarakan rakyat,” terangnya.
Arebo menegaskan, sikap dan kebijakan yang bertentangan dengan keinginan Preseden. Ini sangat merugikan Presiden sehingga mentri tersebut layak di ganti.
Lanjut kata Arebo, masih banyak anak – anak Papua yang punya potensi diangkat sebagai Menteri, contohnya Bapak Albert Yoku (Kordinator BP3OKP Prop Papua) Bapak Komjend Pol Purn Paulus Waterpauw, Bapak Jhon Gluba Gebze yang punya histori dengan Bapak Prabowo juga Bapak Baltazar Kambuaya akademisi Uncen yang juga mantan menteri, kemudian bapak Maikel Manufandu dan Bapak Jhon Wempi Wetipo.
Menurutnya, nama – nama diatas adalah anak anak Papua yang punya kapabilitas dan integritas yang baik, bisa diangkat menjadi Menteri karena tidak ada kepentingan terselubung dalan menjabat sebagi Menteri dalam membantu Presiden.
“Jika menteri ini loyal kepada Presiden Prabowo maka sudah pasti tidak akan menentang dan mengabaikan perintah Presiden, namun sebaliknya jika Menteri ini melawan dan mengabaikan perintah Presiden. Maka patut diwaspadai bahwa Menteri tersebut sengaja dipasang untuk menggulingkan kepemimpinan Presiden, lewat kebijakan kebijakan yang merugikan dan menyengsarakan rakyat,” pungkasnya.
