Jayapura,Teraspapua.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI memberikan penghargaan kepada Pemerintah Papua sebagai Provinsi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik untuk kawasan se Nusa Tenggara, Maluku dan Papua tahun 2020.
Selain meraih penghargaan TPID terbaik, Pemprov Papua juga mendapat piagam penghargaan dari Kemenkeu atas keberhasilan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut dari BPK RI.
Penjabat Sekda Papua Doren Wakerwa mengapresiasi atas penghargaan dari Kementerian Keuangan terhadap Pemprov Papua dan tujuh kabupaten/kota yang juga meraih penghargaan.
“Kami sampaikan terimakasih kepada Kementerian Keuangan atas penghargaan ini,” ucapnya Selasa (27/10/2020).
Doren berharap kedepan kerjasama terus ditingkatkan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi, sebab saat ini Pemprov Papua dalam penyusunan telah menggunakan sistem akrual dalam penyusunan APBD.
“Kerjasama ini serta sinergitas akan terus kita tingkatkan dan kita harapkan dukungan dan perhatian supaya kedepan dapat lebih baik,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Syaiful, mengatakan ada 8 Pemda di Provinsi Papua mendapat penghargaan.
Diantaranya, Pemprov Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Asmat, Jayawijaya, Merauke, Mimika dan Kabupaten Kepulauan Yapen yang juga meraih hal yang sama karena berhasil meraih WTP lima kali berturut-turut.
“Dengan adanya pemberian penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Kementerian Keuangan dengan Pemda dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di Provinsi Papua. Dengan harapan dapat dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat,” kata Syaiful.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD tahun 2019, terdapat 17 Kabupaten/kota yang berhasil meraih WTP. Dimana, WTP merupakan opini terbaik dalam audit laporan keuangan Pemda.
“Dari 29 kabupaten/kota termasuk provinsi, 60 persen Pemda di Provinsi Papua memperoleh WTP,” sambungnya.
Jika dibandingkan tahun opini atas LKPD tahun 2018, dimana terdapat 11 dari 30 (36,7 persen) Pemda memperoleh WTP, sehingga terdapat peningkatan kualitas yang signifikan sebesar 23,3 persen.
“Kementerian keuangan akan menyiapkan tenaga keuangan untuk mendampingi dan membantu kepala daerah dalam mengelolah keuangan termasuk semua hal terkait dengan tata kelolah yang baik,” Jelasnya.
Sementara itu, Penjabat Sekda Papua Doren Wakerwa mengapresiasi atas penghargaan dari Kementerian Keuangan terhadap Pemprov Papua dan tujuh kabupaten/kota yang juga meraih penghargaan.
“Kami sampaikan terimakasih kepada Kementerian Keuangan atas penghargaan ini,” ucapnya.
Doren berharap kedepan kerjasama terus ditingkatkan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi, sebab saat ini Pemprov Papua dalam penyusunan telah menggunakan sistem akrual dalam penyusunan APBD.
“Kerjasama ini serta sinergitas akan terus kita tingkatkan dan kita harapkan dukungan dan perhatian supaya kedepan dapat lebih baik,” pungkasnya.
(Matu)
