Jakarta,Teraspapua.com – Menyikapi dinamika Sosial Politik di Tanah Papua saya berharap Pemerintah Pusat (Pempus) tidak menyikapi berlebihan, namun tetap fokus pada penyelesaian berbagai pelangaran HAM Yang di lakukan tanpa ada penyelesaian tuntas hingga saat ini.
Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Fraksi Partai GERINDRA, Yan P. Mandenas,S.Sos., M.Si. dalam press lirisnya, Jumat (04/12/2020).
Menurutnya, jika Masyarakat Papua terus menyuarakan Aspirasi Papua Merdeka, hal ini merupakan Respon Panjang dari cara-cara penanganan persoalan papua, yang tidak tuntas bahkan papua ibarat daerah Oprasi Militer yang tidak pernah tuntas dalam penaganan Konflik sosial politik.
Bahkan sanggat di sayangkan cipta kondisi terus terjadi di Tanah Papua dengan sejumlah kejadian yang menyakitkan hati Masyarakat Papua oleh Oknum- Oknum yang tidak bertangung jawab, yang berakibat pada Respons masayarakat papua seakan tidak mendapatkan tempat dan keadilan yang layak di Negeri nya sendiri.
“Dengan melihat korban Rakyat papua ibarat makluk Yang tidak berharga dimata Pemerintah pusat, saya berharap Pemerintah Pusat segera mengintropeksi diri tentang berbagai sikap Pemerintah yang tidak konsisten terhadap penaganan berbagai persoalan Papua, mulai dari Penaganan Kemanan, Konflik Sosial Politik, Korupsi, Pembangunan manusia Papua, Pemberdayaan Orang Asli Papua dan Peyelesaian Pelangaran HAM di Papua Yang tak kunjung usai, tegas Mandenas.
Dirinya berharap penaganan papua bukan sekedar Implementasi kebijakan semata terhadap Pembangunan di Papua, namun yang terlebih penting tidak terjadi diskriminasi yang berlebihan terhadap Rakyat papua dalam segala perilaku Aparat yang ada di daerah maupun luar daerah, termasuk kelompok masayarakat tertentu yang sanggat diskriminatif terhadap Masayarakat Papua khususnya dalam penanganan Masalah soasial Politik yang sering mendapatkan reaksi dari masayarakat papua di seluruh pelosok Tanah Air.
Dirinya pun menghimbau agar pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang relevan yang dapat di terima seluruh Rakyat papua, tanpa harus menutupi dosa Pemerintah terhadap perilaku oknum-onum Aparat yang terus menerus mencoreng institusinya dengan perilaku yang tidak menunjukan Profesionalisme tugas mereka terhadap Rakyat papua.
Lebih lanjut dikatakannya, apapun tuntutan Rakyat Papua hari ini merupakan ungkapan kekecewaan mereka terhadap berbagai Kejadian dan kejangalan yang tak kujung usai di Tanah Papua, sepanjang Pemerintah mampu menunjukan konsistensi terhadap penyelesaian kompleksitas masalah di Papua, saya yakin akan ada solusi Damai di Tanah Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Rakyat Papua butuh perlakuan yang Adil, tanpa keadilan terjadi di Tanah papua saya yakin eskalasi Politik di Tanah papua tidak akan berkahir karena Rakyat Papua butuh aman, nyaman dan damai di negerinya sendiri.
Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan Konflik di papua selama ini kalau bukan Pemerintah lewat arogansinya dalam berbagai kebijakan yang sering lalai dalam penerapan di lapangan, sehingga Pemerintah jangan menutupi dosa dan kejahatan Negara terhadap Rakyat Papua.
Tapi mari kita jadikan Rakyat papua sebagai subject Pembangunan lewat partisipasi mereka sehingga masayarakat papua akan selalu merasa di hargai dan diberikan tempat oleh Pemerintah, imbuhnya.
Disisi lain, lanjut kata Mandenas Evalusi dan Dialog harus terus di lakukan melalui perangkat Pemerintah yang ada, saya berharap perilaku aparat perlu di benahi total lewat kebijakan satuan oranganisasi yang relevan terhadap sikap dan keinginan Rakyat Papua, pungkasnya.
(Matu)
