Jayapura, Teraspapua.com – Anggota Komisi I DPR – RI, Yan P. Mandenas melalukan kunjungan kerja ke Papua, pada agenda itu, Yan Mandenas melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kota Jayapura. Turut juga staf ahli Kepresidenan, Laos Deo Calvin Rumayom.
Pantau media ini pertemuan yang berlangsung di ruang rapat wali kota itu, lebih fokus membahas isu di wilayah perbatasan RI-PNG.
Walil Wali Kota, Ir . H. Rustan Saru, MM di dampingi Asisten Bidang Pemerintahan Evert Merauje menerima kunjungan kerja anggota Komisi II Yan P. Manendas dan staf ahli Kepresidenan, Laos Deo Calvin Rumayom.
Hadir Kepala PLBN Skouw Yan Z. Numberi, Asisten III Setda Kota Jayapura, Amos Salosa, Kepala Pemerintahan Kampung Mosso dan Ondoafi Skow Mabo.
“Dengan kunjungan ini beberapa hal mengenai Inpres nomor 1 Tahun 2021, beberapa Kementerian terkait dengan program kegiatan, kita minta agar itu didorong, dipercepat pelaksanaan dan penanganann teknis di lapangan,” kata Wakil Wali Kota Rustan Saru.
Lanjutnya, terkait usulan masyarakat perbatasan agar pemetaan tanah ada, tanah wilayat di masyarakat dipercepat dan dilakukan agar ada pemisahan antara hutan produksi, hutan lindung dan batas wilayah adat yang boleh mereka fungsikan untuk usaha dan bisnis.
“Kita minta kepada Komisi I DPR RI dan staf ahli Presiden agar tata ruang wilayah kota yang akibat dari pertambahan penduduk yang begitu banyak sehingga beberapa lahan yang tadinya merupakan lahan resapan, lahan konservasi menjadi pemukiman,” ucap Rustan.
Untuk itu perlu segera melakukan penataan ulang batas RT RW kita untuk dikonsultasikan dengan Bappenas. Karena sudah kita usulkan ke Kementerian tapi belum ada pembahasan dan penetapan,” kata Rustan Saru.
Bahkan lanjut dia, berapa masyarakat di perbatasan saat ini termarginalkan akibat perdagangan lintas negara yang tidak melibatkan masyarakat setempat secara langsung. Artinya untuk ada dorongan regulasi, agar masyarakat perbatasan bisa mereka menikmati.
Kita minta juga beberapa infrastruktur yang mandek di kota, belum tersentuh dan belum berfungsi dengan optimal seperti air bersih di perbatasan tidak terkelola dengan baik. Kemudian konstruksi pemecah gelombang di batas pantai jalan Hamadi Holtekamp.
Selain itu Pemkot minta kepada Kementrian terkait agar percepatan penanganan kehutanan dan perikanan di kota Jayapura, mengenai batas-batas areal pemanfaatan lahan industry,” ucapnya.
Yang lebih kita syukuri, Komisi 1 DPR RI dan staf ahli Kepresidenan meminta pemerintah kota untuk membuat dokumen resmi untuk dibuat renaksi untuk merekap semua persoalan yang terjadi di kota Jayapura untuk dibahas di tingkat Kementerian di kantor Kepresidenan.
“Bahkan menurut Rustan Saru, Anggota Komisi 1 DPR RI ini juga juga bakal memberikan beasiswa kepada 50 anak asli port numbay di wilayah perbatasan dari tingkat SD SMP dan SMA,” katanya.
Anggota Komisi 1 DPR RI Yan P Manendas mengatakan isu yang sangat strategis pada pertemuan hari ini tentu penanganan wilayah perbatasan.
“Ini kaitan dengan tugas saya di komisi I yang berhubungan dengan wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga di Samudra Pasifik yaitu Papua Nugini,” terang politisi Gerindra itu.
PNG kata Yan Manendas, dalam dunia dalam geopolitik dunia dan juga Asia Pasifik merupakan salah satu negara strategis menjadi partner tetap pemerintah Indonesia dalam rangka diplomasi kawasan Pasifik baik itu bilateral, sampai pada isu-isu politik terutama isu Papua.
“Memang wilayah perbatasan ini ada juga masyarakat yang perlu kita tangani dengan baik, sehingga komisi 1 DPR RI Bersama Menteri Luar Negeri memberikan perhatian untuk penanganan wilayah itu,” ujarnya.
Termasuk juga jalur lintas dan dalam waktu dekat kami akan gelar rapat kerja dengan Menlu untuk meminta agar diperketat sesuai harapan-harapan yang sudah di tentukan oleh pemerintah kota Jayapura tapi juga kepala PLBN Skouw.
Yan juga membeberkan ada kegiatan kegiatan di wilayah perbatasan yang terkait dengan illegal baik itu lintas lewat darat maupun Jalur laut.
“Ini ke depan akan kami rapat dan bicarakan dengan kepala BIN, tapi juga dengan Mabes Polri untuk meminta penertiban Jalur laut dan lintas darat sehingga tidak ada lagi ruang dan cela,” janji dia.
Dia juga mengatakan, ada pendelegasian tanggung jawab dari kota Jayapura kepada Komisi I DPR RI untuk melanjutkan kepada kementerian terkait, untuk status pasar Skouw perbatasan dan pasar Entrop yang sampai saat ini belum dibagikan kepada pemerintah kota
“Jadi untuk urusan urusan pasar ini dalam waktu dekat akan dipercepat, sehingga kita jadwalkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah kota agar status WA Sarimi gelas. Pasalnya pasar ini diakses oleh masyarakat kota Jayapura
Komisi 1 DPR RI berharap, pasar ini dalam pengawasan dan pengelolaan pemkot Jayapura karena hal ini menyangkut dengan undang-undang retribusi dan juga Perda Kota terkait dengan pungutan retribusi.
Kembali ditegaskan, status pasar baik yang ada di Skouw maupun Entrop kita dorong untuk diperjelas baik itu hibah atau status pengelolaannya.
“Ini tugas kami untuk membantu Pemkot Jayapura untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian pu PR dan Perindustrian termasuk mendorong percepatan revisi rencana tata ruang wilayah di kota Jayapura,” akuinya.
Staf Ahli Presiden Laos Deo Calvin Rumayom juga menambahkan, secara konstruktif kami telah mendengar sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kota Jayapura terutama di wilayah perbatasan RI PNG.
“Tugas kami memberikan dukungan kepada Presiden dan wakil Presiden agar semua kebijakan bisa ter deliveri sampai di daerah dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarya.
Menurutnya, ada beberapa isu strategis yang telah kami dengar yaitu pengelolaan masyarakat perbatasan tentu ada beberapa lembaga harus sinergis, baik badan perbatasan provinsi, kabupaten atau kota tetapi juga Kementerian Luar Negeri.
Dikatakannya, untuk pemberdayaan masyarakat kita di perbatasan dan tidak saja membutuhkan infrastruktur atau sebatas program. Tapi kita membutuhkan penataan ruang wilayah perbatasan dengan baik sehingga sejarah tata ruang diperbarui dengan baik dan secara regulasi terakomodasi dengan baik
Sehingga, dalam rangka mendorong program-program strategis nasional hingga daerah tentu kita bersinergis dan tidak ada masalah dan hambatan,” katanya.
(Let)
