Jayapura, Teraspapua.com – Dana Desa (DD) tahap I bagi 12 Kampung sudah dicairkan oleh Pemerintah Kota Jayapura. Masih tinggal 2 Kampung, yaitu Holtekamp dan Skow Mabo.
Sedangkan untuk Anggaran Dana Desa (ADD) 13 Kampung sudah cair hanya tersisa Kampung Skow Mabo dan sementara di proses.
“Jadi untuk Dana Desa yang sumbernya dari APBN belum terealisasi untuk tahap I, Kampung Holtekamp dan Skouw Mabo, sedangkan ADD dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang ditransfer ke kemarin untuk tahap 1 atau 40% hanya Kampung Skow Mabo yang belum,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD), Adolf Z. D. Siahay kepada Teraspapua.com di ruang kerjanya, Kamis (27/5/2021).
Hal ini lanjut Adolf, dikarenakan APBKampung belum ada, yang masih dalam proses adalah Tobati karena permintaan baru masuk dan sementara di veripikasi.
Adolof menjelaskan, total dana yang di transfer kepada 14 Kampung tahun ini sebesar Rp104 milyar lebih. Koya Koso terbesar, disusul Yoka, Holtekamp, Tahima Soroma, Nafri, Skow Sae.
Kemudian Kampung Waena, Mosso, Enggros, Koya Tengah, Skouw Mabo, Skouw Yambe, Kayu Batu dan Kampung Tobati.
“Besaran dana yang ditransfer ke Kampung menurutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang alokasi Dana Desa, selama ini paling minimum 10% dari transfer umum,” ungkapnya.
Transfer umum lanjutnya, adalah Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah bagi hasil pajak dan SDA. Lalu minimum 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah.
Dikatakannya, kalau Dana Desa dari APBN itu memang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, penduduk miskin, luas wilayah dengan kesulitan demografisnya,” jelasnya.
Siahay juga menambahkan, dana yang diberikan oleh Pemerintah ke 14 Kampung cukup besar, sembari berharap ada perubahan di di sana.
“Sebenarnya dana yang turun ke Kampung, karena ada Badan Usaha Milik Kampung ( Bumkam ) maka harus ada pendapatan ekonomi,” ucapnya.
Tapi, selama ini hanya Kampung Yoka Distrik Heram Bumkamnya ada, tapi laporan keuangan juga belum diterimah Pemkot, sedangkan yang yang lain belum nampak.
Adolf mengakui, dengan dana besar ini masih berfokus pada pekerjaan infrastruktur tapi belum banyak pendorong pemberdayaan ekonomi.
Untukh harus ada tahapan, dimana ketika selama 3 tahun infrastrukturnya sudah selesai, maka tinggal pemeliharaan saja. Tahun berikut harus fokus pada pemberdayaan ekonomi kampung.
“Seperti Kampung Tahima Soroma yang ada budidaya ikan bubara, Yoka ikan mujair. Kampung lain juga harus seperti itu, mungkin peternakan atau pertanian,” dorongnya.
Sehinggah ada pendapatan masyarakat, yang penting bersediah menerima penyuluh untuk melakukan pendampingan baik untuk perikanan maupun peternakan dan juga pertanian,” pungkasnya.
(Let)
