Jayapura, Teraspapua.com – Panitia Khusus ( Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kota Jayapura menggelar rapat dengan perwakilan pedagang kaki lima (PKL) untuk mendengar keluhan mereka selama pemerintah meberlakukan pembatasan jam aktifitas sampai jam 8 malam.
Sementara Dewan Teknologi Informasi Komunikasi Daerah (DETIKDA) Papua hadir memenuhi uandangan Pansus, untuk memberikan solusi penjualan secara online.
Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus, Yuli Rahman didampingi Wakil Ketua, Fajar Wanggai bersama para anggota Pansus yang berlangsung di ruang rapat lantai tiga, Rabu ( 21/7/2021).
Wakil Ketua Pansus Fajar Risky Wanggai mengatakan, hari ini Pansus mengundang rekan – rekan PKL dari tiap distrik dan juga DETIKDA Provinsi Papua.
“Apabila kita melihat pemberlakuan pembatasan jam aktivitas tentu perekonomian masyarakat sangat terganggu, khususnya para pedagang kaki lima,” kata Fajar.
Untuk itu, kami mengundang beberapa PKL untuk mendengarkan langsung keluh kesah mereka seperti apa. Sehingga, kita berpikir solusi sebagai kesepakatan bersama agar perputaran perekonomian mereka tetap berjalan.
Dikatakan Wanggai, Pansus mencoba berkoordinasi untuk mencari inovasi dengan melakukan penjualan secara online.
“Sehingga dalam rapat ini, kami mengundang DETIKDA untuk mendapat saran dan masukan seperti apa pola dan skenario penjualan,” lugas politisi Nasdem itu.
Menurutnya, ada beberapa pola. Menggunakan aplikasi baru atau menggunakan aplikasi jual beli yang sudah ada.
Apalagi ujar Fajar Risky Wanggai, Pemerintah Provinsi Papua rencana di bulan Agustus melakukan Lockdown. Jadi kita harus mengantisipasi sehingga perputaran perekonomian masyarakat tetap berjalan.
“Kita tetap menghimbau kepada pelaku usaha, agar tetap memperhatikan instruksi Wali Kota nomor 8 tahun 2021, tetap melakukan perdagangan tapi memperhatikan protokol kesehatan. Baik pelaku usaha maupun para pembeli itu sendiri,” ucapnya.
Nantinya, hasil rapat ini akan dituangkan dalam satu rekomendasi untuk diserahkan kepada Wali Kota Jayapura, sehingga dapat memberikan manfaat kepada pelaku usaha,” tandas ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Jayapura itu.
Ditempat yang sama, Ketua DETIKDA Provinsi Papua, Dominucus Res Carvallo menyampaikan terima kasih, karena ikut diundang berpartisipasi memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Jayapura untuk menciptakan solusi terhadap para PKL.
“Saran konkrit kami, jika terjadi pembatasan maka langkah yang dibijaki adalah mengakomodir para PKL agar mereka bisa melakukan proses penjualan secara online,” ujar Carvallo.
Dominucus Res Carvallo mengatakan, proses penjualan online bisa saja menggunakan aplikasi yang sudah ada, atau dia menyarankan untuk membuat aplikasi berbasis kearifan lokal dengan konsep yang baru.
Namun kata dia, sebaiknya juga dibentuk dewan TIK kota Jayapura agar bisa menciptakan aplikasi baru sesuai dengan kebutuhan lokal.
“Penjualan online saat ini ini, membutuhkan sosialisasi mendalam kepada teman-teman PKL. Pasalnya masukan dari beberapa PKL, ada yang belum mahir menggunakan handphone android sehingga tidak bisa menggunakan aplikasi ini,” terangnya.
Tentu tidak menjamin pendapatan mereka dari sisi penjualan online. Otomatis tidak bisa menunjang pendapatan asli daerah kota Jayapura,” tukasnya.
(Ricko)
