Jayapura, Teraspapua.com – Koalisi Tuju Partai Politik (Parpol) dalam Fraksi Port Numbay Bersatu DPRD Kota Jayapura dukung penuh reposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Jayapura yang sudah final pada tanggal 10 Juni 2022 malam.
Ketuju Parpol tersebut yaitu, Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtra (PKS), Beringin Karya (Berkarya), Demokrat, dan Perindo. Awalnya Partai Serikan Indonesia (PSI) ada dalam barisan ini, namun memilih berekspansi ke kualisi lain.
Pada jumpa Pers yang digelar, Sabtu ( 11/6/2022) malam di ruang kerja Ketua DPRD Kota Jayapura, dengan tegas menyatakan mendukung reposisi AKD. Dan ini sudah sesuai aturan dan Tata Tertib Dewan (Tatib)
Ketua DPD Partai Berkarya Kota Jayapura Wali Wonda menegaskan, reposisi AKD sudah mengacu kepada undang-undang dan sangat jelas di Tatib Dewan, yaitu 2 tahun setengah, dan kami mendukung hal itu demi kepentingan banyak orang, bukan sekelompok saja.
“Kami Partai Berkarya sudah instruksikan kepada anggota Dewan kami sendiri untuk tetap ikut sesuai dengan Tatib dan aturan yang ada. Berkarya tetap mendukung AKD yang sudah berlangsung pada tanggal 10 Juni 2022 kemarin,” ujarnya.
Dijelaskan, untuk koalisi Bhinneka Tunggal Ika (BTI), bahwa Partai Berkarya sudah keluar secara resmi dan bergabung dengan Fraksi baru yaitu, Port Numbai bersatu ” tambah Wonda.
Saya pikir, legalitasnya sah dan mekanismenya kami sudah ikut dan puji Tuhan, kemarin sudah ditetapkan sebagai fraksi yang sah. Untuk itu kami tetap instruksikan kepada Dewan kami untuk mendukung program-program yang sudah ada.
Diapun menekankan, teman-teman dari Partai Hanura dan PDI Perjuangan tidak bisa mengambil keputusan yang sepihak. Karena Fraksi BTI itu secara administrasi sudah bubar.
Karena Partai Keadilan Sejehtera (PKS) dengan Berkarya sudah tidak ada. Oleh sebab itu mereka tidak lagi membawa nama BTI, seraya mengajak untuk bisa belajar sama-sama, melihat kembali aturan yang ada di Tatib,” kata Wonda.
Sementara Heri Suprayitno, Ketua DPD PKS setempat menjelaskan, sebelumnya PKS masih berkoalisi dengan BTI, dan per tanggal 31 Mei 2022, kami sudah masukkan surat kepada Sekertaris Dewan (Sekwan) untuk kemudian kita keluar dari BTI dan bergabung dengan Port Numbay Bersatu.
Sementara kata Suprayitno, AKD DPRD Kota sudah final, dan kemudian harus sepenuhnya kita mendukung. Karena kepentingan rakyat lebih penting dari pada kepentingan pribadi ataupun hanya organisasi partai politik.
” Ini adalah kepentingan orang banyak dan PKS selalu mendukung apa yang menjadi kepentingan rakyat di kota Jayapura, sebagai wakil rakyat harus taat aturan,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPD PAN Kota Jayapura, Rustan Saru melalui Sekertaris, Harhan, dimana awal Partai kami berkoalisi dengan PDI Perjuangan, setelah dua tahun setengah ini lewat, maka kami pun ingin menjajal koalisi dengan Partai lain.
“Jadi, ini bukan kemauan kami di kota ini, tapi hasil koalisi di pusat, PAN, PPP dan Golkar, sehingga secara hierarki turun sampai di daerah.
Ketua kami, Rustan Saru mengambil sikap dan bertemu dengan ketua Golkar kota, sehingga kami harus merubah posisi di DPRD Kota. Selanjutnya kami menjajal komisi-komisi lain,” tutur Harhan.
Sehingga kami menempatkan beberapa anggota kami dan berpindah dari Komisi awal ke komisi-komisi yang lain, kita rolling.
Terkait polemik AKD, kami dari PAN berharap teman-teman Partai lain dewasa dalam berpolitik.
Jangan memaksakan kehendak karena kami punya hak juga untuk menentukan di mana kami harus berkoalisi,” imbuhnya
Anggota PAN di DPRD kami sangat solid. Jadi sejati malam kami sudah mengikuti semua rangkaian pembentukan AKD dan anggota kami sudah pada posisinya masing-masing.
“Jadi, kami PAN sudah siap untuk kembali bekerja dalam tugas-tugas kedewanan untuk kemajuan pembangunan dan masyarakat di Kota Jayapura,” tandasn.
DItempat yang sama mengaku memberi dukungan terhadap
Reposisi AKD di DPRD juga mendapat dukungan dari Perindo. Masa dua tahun enam bulan ini tentu harus ada perubahan-perubahan, mengikuti keinginan masyarakat.
“Jadi, kita berkoalisi ini bukan untuk kepentingan Partai, tapi bagaimana keinginan masyarakat dan koalisi sembilan Partai ini bersatu untuk lebih mensejahterakan masyarakat kota,” papar Ketua DPC Perindo kota Jayapura, Sharir Hasan.
Sebagai Ketua Perindo tetap mendukung anggota Dewan kami di Fraksi-Fraksi untuk reposisi AKD, tentunya dengan dukungan dengan koalisi yang ada.
Harapan saya, dengan dukung yang kita berikan ini, menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan Partai itu memang berpihak kepada rakyat Kota Jayapura,’ tutup bos Hotel Said Papua itu.
(tp-01)
