Jayapura,Teraspapua.com – Solidaritas Angkutan Konvensional di Kota Jayapura lakukan aksi mogok, dan demo ke Kantor DPR Papua. Adapun salah satu aspirasi yang di minta, pemerintah segera menonaktifkan angkutan berbasis online yang tidak memiliki ijin operasional.
Demo Solidaritas angkutan Konvensional Jayapura diterima oleh, Ketua Komisi IV DPR Papua, Arnold Walilo bersama Wakil Ketua Komisi IV, Jansen Monim, di halaman Kantor DPR Papua, Senin (12/62023).
“Keluhan ini sudah disampaikan dalam pertemuan beberapa waktu lalu di hadapan Dinas Perhubungan Provinsi Papua, serta Dinas Perhubungan Kota Jayapura, namun belum mendapat kejelasan,” ujar koordinator lapangan Vinsen Hattu, kepada awak media usai melakukan audiensi.
Dirinya mengaku, tujuan kedatangan ke DPR dengan harapan bapak-bapak dewan dapat mendengar keluhan kami. Karena memang selama ini diketahui kendaraan online tarif terlalu di bawah dari tarif yang ditentukan.
“Sehingga ini menjadi bumerang bagi kami karena diluar sana dan dengan membawa kendaraan angkutan umum ini merupakan mata pencaharian kami, namun kita tidak dapat membawa apa-apa,” terangnya.
Oleh karena itu, Ia meminta agar para angkutan online dapat menunjukan legalitas untuk damai, sehati dan tanpa harus merugikan siapapun.
Sementara itu, Ketua DPC Organda Kota Jayapura Arifin Samandi menambahkan, pihaknya meminta agar pemerintah Provinsi Papua maupun Kota Jayapura untuk segera menertibkan angkutan online.
“Sekali lagi, kami minta pemerintah segera menonaktifkan angkutan berbasis online ini, kenapa? karena mereka berjalan tidak sesuai trayek,” tegas Arifin.
Arifin meminta agar DPR Papua, segera memfasilitasi pertemuan dengan instansi terkait. Agar kejelasan masalah ini bisa segera terealisasi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Jansen Monim mengatakan, pihaknya tentu saat ini masih menerima aspirasi dulu, dan akan meneruskan ke pimpinan.
” Saat ini kami belum dapat memberikan jawaban atas aspirasi yang dibawa, aspirasi ini kami terima, dan kami akan tindak lanjut. Karena ini tanggung jawab kami,” tegasnya
Menurutnya, selaku perwakilan rakyat tentu aspirasi ini akan diperjuangkan untuk di tindak lanjuti. Ia berpesan agar para sopir-sopir tidak melakukan aksi mogok karena akan berdampak bagi banyak orang.
“Kami akan laporkan ke Ketua DPR Papua, karena saat pimpinan kami sedang tidak ada di tempat, sehingga semua jelas,” pungkas Yansen.
