Sentani, Teraspapua.com – Samdhana Institute yang bergerak pada komunitas aktivis dan praktisi menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas Perempuan dan Pengambil Keputusan kepada para perempuan di Kabupaten Jayapura.
Organisasi nirlaba ini bekerja bersama dengan masyarakat adat dan komunitas lokal guna memberikan penguatan melindungi hak atas tanah dan wilayahnya, .
Kegiatan bertajuk “Berbuat Bersama Berperan Setara” ini berlangsung di Kota Sentani yang diikuti sejumlah perempuan dari masyarakat adat, dan dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura Elisa Yarusabra, mewakili Pj Bupati Kabupaten Jayapura, Selasa (20/6/2023).
PIC kegiatan dari The Samdaha Institute Nurul Hidayah selaku Capacity Development Coordinator mengatakan fokus kegiatan ini adalah pengembangan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam tata kelola sumber daya alam dan pengembangan kepemimpinan.
“Kegiatan ini lebih kepada bagaimana memberdayakan perempuan dari masyarakat adat di Kabupaten Jayapura untuk lebih aktif berpartisipasi dalam upaya pembangunan baik di level kampung maupun distrik, salah satunya adalah pemberian peningkatan kapasitas perempuan khususnya di Kabupaten Jayapura,” ujarnya.
Dirinya bersyukur, Pemkab Jayapura saat ini sudah memberikan ruang kepada perempuan dan sudah mulai aktif walaupun memang masih perlu didorong bagaimana mereka untuk percaya diri serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan sampai pada level pengambilan keputusan.
“Pesertanya berasal dari berbagai Distrik di Kabupaten Jayapura terutama yang sudah mendapat SK Penetapan Hutan Adat, jadi mereka juga harus aktif menentukan bagaimana ke depannya untuk mengelola dan menjaga keberlanjutan hutan adatnya,” terangnya.
Sementara Kepala DPMK Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra atas nama Pemkab Jayapura menyampaikan apresiasi kepada Samdhana Institute sebagai lembaga mitra yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
“Harapan kita dengan mengikuti kegiatan ini para perempuan di Kabupaten Jayapura akan terlibat langsung dalam proses pembangunan di kampung, terutama partisipasi dalam musyawarah kampung atau musrenbang kampung, dimana mereka bisa duduk disana membicarakan programnya menyangkut masa depan ibu dan anak,” ucap Kadis DPMK Kabupaten Jayapura.
Ia menegaskan, apa yang disampaikan oleh para perempuan dalam proses pembangunan juga harus didengar oleh pemerintah kampung dalam hal ini kepala kampung, karena menyangkut pembangunan harus mengakomodir semua kalangan.
“Kalau mereka tidak ada, siapa yang akan memperjuangkan hak-hak mereka? Kebutuhan mereka seperti apa? Karena kaum bapa tidak bisa bicara haknya perempuan, harus mereka sendiri yang bicara, mereka yang merencanakan dan mereka sendiri yang menyampaikan,” tegasnya.
Elisa mengakui jika sebelumnya masih ada kekurangan dalam mengakomodir kebutuhan perempuan di kampung-kampung, namun saat ini ruang kepada perempuan dalam keterlibatan proses pembangunan di kampung sudah mulai terbuka.
“Ini yang akan kita dorong terus dan kita tingkatkan,” tutupnya.
(Yan Mofu/Ricko)
