Jayapura,Teraspapua.com – Ketua Fraksi Gabungan Perubahan Papua Pegunungan (PAN, Gerindra, Garuda,PKN) DPR Papua Pegunungan, Timeles Yikwa menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dimana Pemerintah Provinsi setempat kini mengambil kebijakkan pemotongan terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dijelaskan Timeles, terkait pemotongan TPP sampai 75 persen. Ini bole saja, kebijakan dari pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan anggaran, tetapi perlu dijelaskan kira – kira kekurangan pembiayaan itu dimana.
“Bole – bole saja pemotongan TTP 75 pesen, tapi harus ingat ada Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 poin empat nomor 1 dan 2, dimana pemerintah daerah mengurangi kegiatan seremonial dan mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen. Ini harus diterjemahkan baik,” tegas kepada media ini, Selasa (11/2/2025).
Menurutnya sampai hari ini pemerintah daerah dalam hal ini gubernur dan sekda ada diluar daerah, mereka melakukan apa ?
“Kenapa tidak dikurangi saja kegiatan seremonial dan kurangi belanja perjalan dinas saja, jangan korbankan TTP dari ASN,” kembali tegas politisi partai PAN itu.
Disingung soal defisit APBD tahun 2025, Timeles mengatakan kalau defisit APBD ini pasti ada sebab akibanya. Kalau anggaran tahun sebelum mampu dikelola dengan baik pasti di tahun ini tidak ada defisit.
“Jadi selaku Ketua Fraksi Gabungan Perubahan Papua Pegunungan, Saya harap Pemerintah daerah harus melihat dengan baik terkait pemotongan TPP ini, harus terjemahkan baik Instruksi Presiden No 1 tahun 2025,” tandasnya.
