Jayapura,Teraspapua.com – Sekretaris Umum Badan Pengurus Daerah (BPD), Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Papua, Julianus Imbiri, mengaku kecewa terhadap salah satu dinas di Pemkot Jayapura yang memberikan proyek pengerjaan kepada Pengusaha Asli Papua, dengan nominal yang tidak masuk akal.
“Sangat tidak masuk akal, dan kebijakan yang sangat lucu, dimana pemerintah memberikan pekerjaan kepada kontraktor kecil 2-3 orang berbagi pekerjakan satu unit rumah dengan nominal 90 juta. Ini apa, dan perhitungannya gimana ? Sudah tidak punya kebijaksanaan yang lebih baik dari itu kah, kepada pengusaha Asli Papua,” terang Imbiri kepada media, Rabu (21/6/2023).
Padahal, lanjut kata Imbiri, kami ada di Ibu Kota Provinsi yang mendapat dana infrastruktur yang sangat besar. Tetapi mereka bisa mendapatkan pekerjaan seperti begitu, ini sangat tidak masuk akal.
Kata Imbiri, kalau diberikan pekerjaan proyek jalan atau gorong-gorong 2-3 orang berbagi tidak jadi masalah.
“Oleh karena itu, kami harap Pemerintah Kota tolong perhatikan kami pengusaha Asli Papua yang berdiri di atas tanahnya sendiri,” tandasnya.
Sementara itu Ketua BPC Gapensi Kota Jayapura, Yulyanti Suli berujar kenapa paket-paket pekerjaan sedemikian rupa dibagi kepada kami pengusaha asli Papua. Padahal ada hak kami dalam Perpres nomor 17, dimana proyek pekerjaan senilai 1 Milyar ke bawah itu merupakan hak kami. Dan itu semua SKPD sudah tahu itu.
“Kenapa proyek yang bernilai cuman 90 juta, dibagi 3 orang pengusaha. Mereka mau kerja apa,” kesalnya.
Ditambahkan Yulyanti, begitu juga dinas-dinas yang ada di Provinsi Papua semua gelap gulita. Kami sebagai rekanan atau mitra baru datang daftar mereka bilang pekerjaan sudah tidak ada pekerjaan. Nanti kalau ada masalah disuruh membuat laporan berapa pengusaha Papua baru datang ke kami selaku asosiasi untuk meminta data. Padahal kalau ada pekerjaan ditutup-tutupi tidak ada yang terbuka. Ini ada apa ?
Tambah lagi yang membuat dirinya heran kenapa bisa pegawai negeri kerjakan proyek-proyek yang ada di tanah Papua sedangkan itu bukan ranahnya mereka.
“Kalau mau jadi pengusaha ya jadi pengusaha sebaliknya kalau mau jadi pegawai negeri jadi pegawai negeri jangan abal-abal. Pegawai negeri kan punya ada hak-hak yang dibayarkan oleh negara, kenapa harus merampas hak orang lain,” pungkasnya.
