Jayapura,Teraspapua com – Panel Survei Indonesia (PSI) menerbitkan survei masyarakat Papua terhadap tingkat keterpilihan Calon Gubernur Provinsi Papua jelang Pilkada 2024.
Survei dan pemetaan yang dilakukan sejak 11-21 Juli itu melibatkan 1.250 responden yang mempunyai hak pilih, yaitu berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.
Direktur Eksekutive Panel Survei, Bagas Mahendra mengatakan metode yang digunakan adalah penarikan sampel multistage random sampling serta teknik pengumpulan data dengan wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner.
“Dalam simulasi pertanyaan terbuka kepada responden maka Top of Mind pilihan respoden menunjukan bakal calon gubernur Papua, Paulus Waterpauw paling tinggi dengan capaian 26,2 persen, disusul Benhur Tomi Mano 23,1 persen dan mantan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw diangka 16,6 persen,” kata Bagas pada Kamis (1/8/2024).
Sementara peringkat keempat hingga keenam diisi Constan Karma 12,3 persen, Kapolda Papua Mathius Fakhiri 7,2 persen dan William Frans Ansanay 6,2 persen. Sementara tokoh lainnya dibawah 3 persen.
Bagas menyebut, dalam simulasi dengan pertanyaan tertutup pada respoden dengan disodorkan 4 nama bakal calon gubernur, tokoh mana yang akan bapak/ibu pilih jika pemilihan gubernur digelar hari ini, maka hasil survei menunjukan mantan Kapolda Papua Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw mendapat dukungan 32,8 persen.
Diurutan kedua mantan Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano 24,6 persen dan Mathius Awoitauw 18,4 persen Kemudian Constan Karma 13,1 persen dan 11,1 persen tidak memberikan pilih.
“Sementara dalam simulasi menyodorkan 3 nama bakal Calon Gubernur Papua, hasilnya pun Paulus Waterpauw dipilih sebanyak 45,7 persen, diurutan kedua Benhur Tomi Mano 26,9 persen dan Mathius Awoitauw 19,3 persen dan tidak pilihan sebanyak 8,1 persen,” Bagas menjelaskan.
Seperti diketahui bahwa Paulus Waterpauw adalah pembuat kisah sejarah bagi masyarakat Papua, tentang karier yang dicapai orang asli Papua di negeri ini. Kariernya tidak hanya cemerlang di kepolisian, juga berkibar di pemerintahan sipil.
