Jayapura,Teraspapua.com – Dewan Adat Daerah Sarmi menilai seleksi calon Anggota DPRK tidak sesuai prosedur. Oleh karena mereka mendesak agar seleksi calon Anggota DPR Kabupaten Sarmi yang tengah berjalan dibatalkan dan harus dilakukan seleksi ulang.
“Rekrutmen anggota DPRK Sarmi yang sudah berjalan oleh Ketua Tim Pansel Anggota DPRK Sarmi dan Kesbangpol Kabupaten Sarmi. Namun, di dalam perjalanan ada beberapa hal yang tidak memuaskan Dewan Adat Sarmi, lantaran tidak ada komunikasi Tim Pansel dengan Dewan Adat Sarmi,” ujar Sekretaris Dewan Adat Daerah Sarmi, Andrianus Sewanso, didampingi Sekretaris II Dewan Adat Daerah Sarmi, Andriano Wambukomo, Ketua Suku Armati, Lukas Worone dan Ketua Suku Billy F Kreew dalam pers conference di Abepura Jayapura, Senin (28/10/2024).
Padahal, lanjut kata Adrianus dari awal, Tim Pansel bersama Dewan Adat Sarmi sudah duduk bersama, namun pada saat jalannya seleksi terutama pemberkasan, tidak pernah dilibatkan lagi atau pansel tidak lagi berkomunikasi dengan Dewan Adat Sarmi dalam penetapan pada tahapan verifikasi lolos pemberkasan.
“Saya bersama Ketua Dewan Adat Sarmi, Bernard Cawem tidak tahu sama sekali. Setelah penetapan, saya tanya pak ketua apa ada komunikasi Pansel dengan Dewan Adat Sarmi, ternyata tidak ada. Apa gunanya lembaga ini ditunjuk untuk mengawal seleksi calon Anggota DPRK Sarmi ini bersama,” jelasnya.
Untuk itu, kata Andrianus Sewanso, Dewan Adat Sarmi mendesak agar Pansel Anggota DPRK Sarmi membatalkan seleksi itu dan melakukan seleksi ulang.
“Hari ini kami bicara di media, satu dua hari ke depan kami akan mendatangi MRP untuk membawa aspirasi ini. Dan itu akan dikawal oleh para kepala suku dari 5 suku besar di Kabupaten Sarmi,” tegasnya.
Sebab, lanjutnya, Pansel Anggota DPRK Sarmi tidak bekerjasama dengan Dewan Adat Sarmi sebagai lembaga kulture di Kabupaten Sarmi.
“Ketua Pansel yang ditunjuk, tidak pernah berkomunikasi dengan kami. Bahkan, tidak turun sosialisasi di Sarmi,” tandasnya.
Untuk itu, ia berharap agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat di Kabupaten Sarmi, sehingga Pansel harus membatalkan proses seleksi calon Anggota DPRK Sarmi.
“Meski sudah tes wawancara kemarin, tapi kami dari Dewan Adat Sarmi meminta untuk dibatalkan dan harus seleksi ulang, agar semua pihak agar puas dan harus membangun komunikasi yang baik dengan Dewan Adat Sarmi,” ujarnya.
Apalagi, imbuhnya, ada beberapa suku yang melakukan musyawarah dan telah menetapkan nama-nama calon di forum resmi setiap suku, namun pada saat penetapan pemberkasan itu, nama-nama calon itu tidak diakomodir.
“Yang muncul disitu, nama-nama yang bukan diputuskan dalam forum resmi itu. Justru dari luar, padahal itu hasil musyawarah di tingkat suku, artinya itu diisulkan ondoafi atau keret, kemudian nama-nama itu diserahkan ke kepala distrik, tapi kenyataannya dari 5 suku besar di Sarmi itu, Pansel diduga tidak melalui mekanisme yang ada,” pungkasnya.
Sekretaris II Dewan Adat Daerah Sarmi, Andriano Wambukomo menambahkan, jika Ketua Pansel Calon Anggota DPRK Sarmi mulai dari tahapan awal seleksi, tidak melibatkan lembaga kulture Dewan Adat Sarmi, sehingga ia sependapat agar seleksi itu dibatalkan.
“Kami takuti hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecurangan, nama lain yang sudah ditetapkan di tingkat suku, tapi tidak diakomodir di tingkat pansel. Nah, ini yang membuat masyarakat kecewa,” katanya.
Apalagi, imbuhnya, dari awal seleksi sampai tahapan wawancara calon Anggota DPRK Sarmi itu, Dewan Adat Sarmi tidak dilibatkan.
“Jadi, seolah-olah dalam seleksi ini hanya Pansel dan Kesbangpol saja yang berperan disini dan kami Dewan Adat Sarmi tidak dilibatkan sehingga tidak puas,” imbuhnya.
Plt Ketua Dewan Adat Wilayah Suku Armati mengaku dirugikan atas seleksi ini. Sebab, nama-nama yang diusulkan melalui musyawarah yang melibatkan 14 ondoafi di Suku Armati, namun tidak diakomodir.
“Dari mereka usulkan 4 nama, namun 4 nama itu tidak diakomodir sama sekali, termasuk saya. Tentu kami sangat dirugikan,” pungkasnya.
Kepala Suku Manirem Billy F Kreew sangat menyayangkan Pansel Calon Anggota DPRK Sarmi yang justru tidak mengakomodir nama-nama yang diusulkan melalui musyawarah resmi di tingkat suku.
“Kami mencurigai nama-nama yang muncul itu justru dari kepentingan kelompok tertentu,” pungkasnya
