Jayapura,Teraspapua.com – Program rehab rumah di Papua termaksud di Kota Jayapura adalah aspirasi dari dari Partai NasDem.
Demikian hal itu disampaikan oleh Anggota DPR RI dari Partai NasDem Roberth Rouw, saat melakukan kunjungan ke Kota Jayapura dalam rangka pengawasan untuk melihat program yang sudah diperjuangkan untuk bisa turun kepada masyarakat agar betul-betul masyarakat yang membutuhkan mendapatkan manfaat.
Ia menjelaskan anggota DPR RI punya tugas mengikat, dimana dalam tugasnya, dalam sumpah jabatan adalah memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan. Selain itu, reses untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, kemudian memperjuangkan itu ke pemerintah pusat untuk memberi manfaat kesejahteraan bagi masyarakat di daerah pemilihan.
“Nah, itu yang kami lakukan selama ini dan itu kami lakukan bersama mitra kami. Mitra saya di Komisi V DPR RI adalah Kementerian PUPR, yang sekarang menjadi Kementerian PU dan Kementerian Perumahan,” kata Roberth Rouw usai pertemuan bersama perwakilan Pemprov Papua dan Pemkot Jayapura, penerima manfaat dan pendamping di Hotel Horison Kotaraja, Kamis (21/11/2024).
Selama ini, program rehab rumah ini ada di Papua khususnya di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom dan Kepulauan Yapen, melalui kader-kader Partai NasDem untuk turun ke masyarakat mengambil data aspirasi masyarakat yang betul-betul rumahnya layak untuk menerima Bantuan Sosial Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal rehab rumah.
Selanjutnya, data itu diberikan kepada Kementerian Perumahan, lalu diverifikasi apakah betul layak menerima bantuan, jika layak maka langsung diproses.
“Semua usulan itu wajib hukumnya, kami yang usul. Kenapa? Ini aspirasi. Untuk itu, hari ini kami undang Pemprov Papua dan Pemkot Jayapura, saya ingin sampaikan harusnya pemerintah daerah tanggap. Selama ini kemana begitu? Kok sekarang baru ngaku begitu. Kalau mereka bersama saya memberikan manfaat kepada masyarakat, saya kira manfaat akan lebih besar, karena dia bantu juga,” jelasnya.
Apalagi, lanjut Roberth Rouw yang juga Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, dalam program rehab rumah itu, hanya dianggarkan Rp 23,5 juta. Maka jika ditambah lagi oleh pemda, akan lebih baik lagi, karena ada rumah warga yang rusaknya memang parah dan tak layak huni.
Ia prehatin di Kota Jayapura saja masih banyak ditemukan rumah warga yang tak layak huni. Padahal, Kota Jayapura ini adalah ibu kota provinsi. Tapi, masih banyak ditemukan warga yang tinggal di rumah yang tak layak huni.
“Kenapa kami bisa lihat banyak? Karena datanya tertampung banyak dari tahun kemarin. Kami sudah masukan dan tahun ini, Kota Jayapura dapat hampir 2000 unit rumah yang direhab,” ujarnya.
Diakui, Ketua DPD Partai NasDem Kota Jayapura memberikan data warga yang tinggal di rumah tak layak huni ke pihaknya.
“Ini kota banyak orang yang membutuhkan rehab rumah. Maka boleh tanya teman-teman TPL (Tenaga Pendamping Lapangan), karena saya Ketua Fraksi Partai NasDem, maka saya pindahkan kuota rehab rumah untuk anggota DPR RI dari Partai NasDem Dapil Jawa Timur, diambil dan dialihkan 650 unit rumah. Saya kasih 100 unit di Keerom dan 500 unit rumah yang akan direhab di Kota Jayapura,” paparnya.
Dijelaskan, pada tahun 2023, bantuan BSPS atau rehab rumah itu, ada 140 ribu unit rumah di Indonesia. :Itu pertama kali kami bahas, itu keluarnya 45 ribu unit rumah. Kami tekan, naik menjadi 55 ribu unit rumah. Dan kami minta dikembalikan lagi seperti tahun 2023 sebanyak 140 ribu unit.
Saat membahas anggaran tahun 2023, diakui, pihaknya tidak mau dan meminta agar mengembalikan dulu program aspirasi itu seperti tahun 2023.
“Nah, akhirnya dikembalikan semua. Begitu dikembalikan, waktu kami tinggal beberapa bulan, tidak sampai 4 bulan. Kasihan teman-teman TPL di daerah, mereka kerja siang malam, untuk memverifikasi dan mengejar penyerapan anggaran agar jangan sampai hilang,” katanya.
“Itu kita lakukan untuk masyarakat. Kami lakukan ini bukan baru sekarang menjelang Pilkada, dari tahun-tahun kemarin sudah kami lakukan itu. Dan itu, kami kerja berjenjang melalui ketua DPD, DPW dan kader-kader yang turun ke bawah. Itulah kerja-kerjanya Partai NasDem. Kami ingin apa yang diberikan kepada partai ini, masyarakat bisa mendapat manfaat. Maka semua program itu, kita komunikasi ke daerah agar daerah bawa,” sambungnya.
Program bantuan rehab rumah ini, bukan hanya di Papua, tetapi di seluruh Indonesia. “Semua itu kami yang perjuangkan dan itu saya pimpinan fraksi dan saya bagi. Kami ada 6 orang ada di Komisi V DPR RI, tiap orang tarik 30 persen semua program untuk dibagikan semua anggota,” ungkapnya.
Diakui, Pemkot Jayapura tidak pernah menyampaikan aspirasi untuk program rehab rumah ini. “Tanya kepada mereka termasuk Balai, ada nggak? Bersama Kota tidak. Itu tidak. Masyarakat tahu, apakah orang dari pemerintah daerah ada datang ke mereka?,” katanya.
“Jangan membohongi lagi. Kalau nanti orang komplain kalau itu dana APBN, betul ini dana APBN. Tapi kenapa NasDem bawa kok kalian tidak? Kan semua bisa bawa ini, perjuangkan itu agar bisa dibawa ke sini,” ujarnya.
Apalagi, perwakilan mereka ada semua di DPR RI. Semua Partai ada perwakilan di Komisi V DPR RI. Bahkan, Roberth Rouw bisa memberikan yang tidak ada anggota Komisi V dari Partai NasDem seperti di NTT pun dapat semua, sehingga mereka mestinya bisa melakukan itu.
Menurutnya, program seperti ini bisa dilakukan baik sebagai anggota DPR provinsi, kabupaten/kota, apalagi ada pokir dan ada anggaran untuk membantu masyarakat.
“Mari jujur. Sudah buat apa di Kota ini. Apalagi, ada yang sudah pernah jadi pemimpin, apa yang dibuat di kota ini. Jadi, semua itu yang nama pesta politik, calon pemimpin harus dilihat rekam jejaknya juga, tidak bisa ujuk ujuk nanti kalau jadi saya buat ini. Terus kau sudah duduk dulu dimana dan kau buat apa selama ini?,” tandasnya.
Roberth Rouw mengungkapkan jika sejumlah program aspirasi Partai NasDem ini, tidak direspon oleh pemerintah daerah. Ia mengaku sangat susah pihaknya meminta dukungan kepada pemerintah daerah.
“Surat dukungan saja susahnya setengah mati. Padahal itu untuk rakyat. Dia tidak bikin, kita yang bikin seperti rehab rumah, lampu jalan, jalan lingkungan. Sekarang main mengklaim. Pemerintah daerah tugasmu mana? Kamu bikin apa?. APBN kamu bawa tidak, kamu komunikasi ke pusat untuk urus itu atau tidak?,” ujarnya.
Roberth mengaku senang dengan pemda di daerah Pegunungan, lantaran kepala dinasnya selalu berkomunikasi, sehingga sejumlah program aspirasi itu diserahkan ke daerah itu. Namun, ia meminta agar pemerintah daerah menambah dukungan program itu.
Padahal, kata Roberth, program aspirasi Partai NasDem ini jika berkolaborasi dengan pemerintah daerah akan semakin banyak manfaat yang didapat masyarakat, seperti di Kampung Restorasi di Arso, Keerom ada 21 rumah dari program BSPS atau rehab rumah, digabung dengan jalan lingkungan dan lampu kita pasang.
Kekurangannya ditanggung anggota dewan dari provinsi dan kabupaten atau patungan. Apalagi, jika pemda masuk lagi, akan lebih bagus lagi. Tapi, pemda tidak masuk sama sekali.
“Jika kami bersama pemda, maka akan lebih banyak lagi program ini. Hal-hal ini yang perlu menurut saya jangan saling mengklaim. Betul semua itu dana pemerintah, pemerintah punya banyak dana di pusat, bisa nggak mendatangkan itu?,” tegasnya.
Ada pos – pos yang bisa diurus ke daerah, tapi itu perlu harus komunikasi. Namun, selama ini tidak ada komunikasi, tetapi ketika ada yang datang membangun di daerahnya, ujung – ujung diklaim pemda yang membangun.
“Tanya rakyat, kenal tidak pemerintahnya. Yang datang siapa kesana. Ini saya sayangkan, kenapa dia berteriak-teriak seperti itu. Makanya saya undang mereka, saya pingin membuka ini agar ini yang diperjuangkan, kenapa tidak didukung. Tetapi kenapa hanya teriak saja, kan sayang karena rakyat tahu siapa yang semua saya lakukan,” ujarnya.
Seperti saat kunjungan di Kabupaten Jayapura, Roberth Rouw menemukan mama-mama yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.
“Hari itu juga saya telpon untuk memindahkan 5 unit rehab rumah ke sini. Pindahkan itu ke sini, bisa kami lakukan. Karena aspirasinya Partai NasDem. Kalau benar saya temukan layak mendapat bantuan dan tidak pantas mendapat perlakuan seperti ini, jika pemerintah belum hadir, saya bisa pindahkan kesini,” ujarnya.
Ia melihat banyak warga di Kota Jayapura yang tinggal di rumah tak layak huni. Itu yang menjadi pertanyaan, kok masih banyak mereka tinggal di rumah tak layak huni.
Apakah mereka yang terima ini, tidak layak menerima. Boleh dicek. Yang paling banyak menerima rehab rumah ini adalah ibu-ibu dan janda. Makanya begitu menerima rehab rumah, mereka menangis haru, karena memang mereka orang-orang tdiak mampu. Sudah tinggal sendiri, ketika hujan rumahnya becek. Bagaimana sekarang, sudah bagus pak tidak lagi bocor dan lantai sudah bagus. Nah, ini harus dilakukan. Ini ibu kota provinsi lho. Apakah tidak pernah liat mereka? Padahal, pemerintah itu punya kaki tangan dan mata, ada RT RW dan lurah, masak tidak bisa,” bebernya.
Ditambahkan, hal itu tinggal kemauan dari pemda untuk melihat rakyatnya. “Kalau lihat program ini, siapa yang bawa. Oh ini anggota dewan, datang dong cari kita supaya kita berkomunikasi untuk sama-sama, khan enak,” pungkasnya.
