Jayapura,Teraspapua.com – Guna mengantisipasi aksi-aksi yang tidak diinginkan menjelang putusan gugatan Pilkada Papua, Kepolisian Daerah Papua akan mengerahkan seluruh personelnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjelang pembacaan putusan Sela Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada Papua.
Hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom., saat ditemui di Kota Jayapura, Senin (03/02/2025) malam.
Kabid Humas mengatakan antisipasi yang dilakukan berupa, gencar melakukan berbagai pengamanan di lapangan mulai dengan patroli skala besar, razia hingga pendeteksian berbagai situasi ditengah masyarakat.
“Putusan tersebut dijadwalkan akan dibacakan pada 4 hingga 5 Februari 2025, saya menegaskan bahwa seluruh kekuatan Polda Papua akan dikerahkan guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan,” ucap Kabid Humas.
Lebih lanjut, Kabid Humas mengatakan bahwa Polda Papua tetap menghormati dan mengikuti proses hukum yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi.
Karena itu, pihaknya melakukan langkah antisipasi dengan meningkatkan patroli serta menggelar kegiatan sosialisasi kepada masyarakat melalui pendekatan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban pasca-putusan MK. Apapun hasilnya, harus kita hormati karena proses hukum yang berjalan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Ia juga mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan bijak dalam menyikapi keputusan MK. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang melakukan aksi provokasi yang dapat memicu ketegangan dan menghambat pembangunan daerah.
“Yang perlu kita pikirkan bersama adalah masa depan Provinsi Papua setelah putusan MK. Jangan sampai ada pihak yang merasa tidak puas lalu menciptakan kekacauan yang justru merugikan kita semua,” tambahnya.
Sebagai langkah tambahan, Polda Papua akan terus memantau perkembangan situasi serta berkoordinasi dengan Polres jajaran untuk memastikan keamanan tetap terjaga selama dan setelah pembacaan putusan MK.
