Jayapura, Teraspapua.com – Komisi IV DPR Papua melakukan audiensi dengan pemerintah kota Jayapura terkait pemalangan pekerjaan saluran pipa air di Sborhoinyi, kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura dan Mosso, Muara Tami.
Selain Ketua dan anggota komisi IV, tampak juga kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Papua dan Direktur Teknik PT. Air Minum Jayapura.
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru menerima rombongan Komisi IV DPRP, Kadis PUPR dan Kasi Teknik PT. Air Minum Jayapura di ruang kerjanya,” Jumat (14/3/2025).
Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun atas nama Komisi IV DPR Papua memberikan apresiasi untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura yang menerima kunjungan kami.
“Khusus Wakil Wali Kota, Rustan Saru yang memberikan waktu untuk berjumpa dengan kami komisi IV DPR Papua dan juga Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua bersama perusahaan PT Air Minum Jayapura,” kata Joni.
Betaubun mengatakan, dari hasil rapat kerja komisi IV bersama PUPR, Kepala Dinas Amos Wenda menjelaskan bahwa ada sejumlah anggaran yang digunakan untuk pembangunan jaringan air bersih di kota Jayapura masih mengalami masalah pemalangan.
“Sehingga sebagian anggaran dikembalikan, Komisi IV kata Betaubun meminta audiens dengan pemerintah kota dan hari ini xWakil Wali Kota berkenan untuk menerima kami,” ujarnya.
Pada prinsipnya kata politisi PDI Perjuangan itu, kita semua tinggal di kota Jayapura dan tanggung jawab DPR Provinsi Papua yang juga bagian dari warga kota Jayapura, kita sama-sama membangun di kota Jayapura
Sehingga kata Betaubun, kami minta dukungan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk persoalan pemalangan bisa tuntas, sehingga pekerjaan jaringan bisa berjalan dan pelayanan air bersih untuk masyarakat kota Jayapura bisa terlayani dengan baik,” jelasnya.
Sementara Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru mengatakan, hari ini Pemerintah Kota menerima kunjungan Komisi IV DPR Papua bersama dinas PUPR provinsi Papua dan PT. Air Minum Jayapura.
“Jadi kunjungan ini berkaitan dengan permasalahan pembangunan jaringan air bersih, khusus di kali Sborhoinyi, kotaraja, Abepura yang telah dianggarkan Pemprov Papua sebesar Rp29 miliar untuk pemasangan pipa distribusi dan transmisi,” kata Rustan Saru.
Tapi lanjut Rustan Saru terhambat karena adanya pemalangan oleh adat di lokasi intake dan lokasi pemasangan pipa, maka hari kami ketemu untuk mencari solusi terhadap permasalahan ini.
Maka dikatakan, salah satu solusi adalah perintah kota akan memfasilitasi dengan mengundang suku-suku atau adat yang terkait dengan lokasi pemasangan pipa dan imtek.
Tapi juga pemerintah provinsi Papua dan Komisi IV DPR Papua termasuk PT. Air Minum Jayapura akan kita pertemuan untuk mencarikan solusi agar ini bisa selesai.
“Karena ini sangat bermanfaat untuk kepentingan umum pelayanan publik terutama air bersih. Di kota ini kita masih membutuhkan air untuk bisa mengalir 24 jam. Tapi kalau ini di palang terus maka menghambat kebutuhan air bersih kepada masyarakat,” kesalnya.
Untuk itu Pemkot mohon kepada masyarakat adat atau suku yang melakukan pemalangan mari membuka hatinya dan mari kita bekerja untuk kota ini.
“Saya kira Tuhan diciptakan alam untuk kita semua, dan kalau ini kita jaga dan kelola dengan baik maka apa yang kita impikan dan citacitakan saya kira Tuhan memberikan berkat yang kita gunakan untuk kepentingan bersama,” paparnya.
Sekali lagi mudah-mudahan nanti ada solusi yang terbaik antara pemerintah dan adat, sehingga pekerjaan bisa kembali berjalan dan ada manfaatnya untuk masyarakat kota Jayapura,” tandasnya.
Ditempat yang sama Kepala Dinas PUPR, Amos Wenda mengakatakan untuk proyek yang dilakukan pemalangan di Moso yaitu tahun anggaran 2023, upaya-upaya yang kita sudah
lakukan tapi tidak mencapai tujuan. Sementara untuk proyek tahun 2024 ada di kali Sborhoinyi.
“Saya sebagai kadis PUPR Provinsi Papua sangat berterima kasih atas upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Komisi IV DPR Papua dan hari ini kami berjumpa dengan Pemkot Jayapura,” tukasnya.
(arc/rck)
