Jayapura,Teraspapua.com – Terkait temuan oleh pihak Polri adanya dugaan penyelewengan dana anggaran otonomi khusus (Otsus) Papua. Dengan jumlah yang cukup fantastis yakni mencapai Rp1,8 triliun lebih.
Menangapi masalah tersebut, Penjabat Sekretaris Provinsi Papua Doren Wakerkwa mengatakan, pembagian dana Otsus ini sudah dibagi sesuai peraturan daerah khusus (Perdasus) nomor 25 tahun 2013. (Tentang pembagian, penerimaan, pengelolaan keuangan dana Otsus dan pembagian, penyaluran serta pembiayaan untuk program strategis lintas kabupaten/kota).
Dierah kepemimpinan gubernur Lukas Enembe dan Klemen Tinal. Mulai tahun 2013, mereka telah mengatur format dan tatacara pembagian dana Otsus yang mana pada tahun 2014 sampai hari ini, pembagian dana Otsus tersebut 80 persen ke Kabupaten/kota, dan provinsi hanya menerima 20 persen, ujar Wakerkwa didampinggi, Kepala Bappeda papua, Yohanis Walilo, Kepala Konminfo Jerry Yudianto pada acara konfrsi perss, di kantor gubernur, Senin (01/03/2021).
Lebih lanjut Wakerkwa menjelaskan, dimana pembagian dana Otsus ke Kabupaten/kota 80 persen itu, peruntukannya yakni dibidang Pendidikan 30 persen, Kesehatan 20 persen, Ekonomi 15 persen, pembidangan organisis/pembinaan Otsus meningkatkan perkonomian rakyat di daerah sebesar 5 persen.
Sedangkan 20 persen itu di Provinsi papua yang peruntukannya, Organisasi bidang keagamaan 10 persen dan
10 persen lagi dikelola oleh Dinas yang mengelola orang asli papua, katanya.
Menurutnya, pembagian dana Otsus, dibawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Lukas Enembe dan Klemen Tinal sudah jelas, dan sesuai juknis.
“Wakerkwa menegaskan, jadi kalau dibilang penyelewengan dana Otsus senilai 1,8 Triliun itu tidak mungkin”.
Dirinyaa pun menghimbau kepada pihak terkait, kalau mau menjatuhkan dan mematikan karakter pemimpin papua, jangan memakai cara-cara demikian, karena semua data pembagian dana Otsus ini ada pada data kami.
Kalaupun ada kecurigaan yang menganggap merugikan negara, maka silahkan masuk periksa secara diam-diam. Kami sebagai penyelenggara pemerintah dan bagian dari NKRI, tidak akan lari.
Oleh sebab itu dirinya berharap tidak usah membangun opini yang luas, untuk menjatuhkan dan mematikan karakter pemimpin papua, pungkasnya.
(Matu)
