Jayapura,Teraspapua.com – Setelah meninggalnya mendiang Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal. Publik Papua ramai mewacanakan pengganti, siapa figur paling tepat yang akan menjadi Wakil Gubernur Proponsi Papua, untuk 2 tahun kedepan guna memimpin rakyat Papua dalam berbagai himpitan suasana konflik kepentingan Jakarta versus Papua dan atau militer dan sipil Papua (KKB-“teroris Papua”).
Pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Firdaus Asso, Kota Jayapura Papua dan Anggota Forum Senior dan Milenial (FORSEMI) Papua, Ustadz Ismail Asso, mengatakan menurut aturan sesuai mekanisme perubahan UU Otsus Tahap II tanggal 16 Juli 2021. Bahwa kekosongan Wakil Gubernur diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) dan dipilih oleh DPRP melalui persetujuan oleh Gubernur.
“Jadi yang mengusulkan nama oleh Parpol beberapa nama akan diseleksi dan yang disetujui Gubernur hanya beberapa nama”.
Selanjutnya DPR Propinsi, akan memilih beberapa nama calon Gubernur itu melalui sistem voting di DPRP, kemudian yang mendapatkan suara mayoritas (terbanyak) ditetapkan jadi Wagub pendamping Gubernur Papua 2 tahun kedepan, terang Ismail Asso.
Lebih lanjut, Ismail Asso berpandangan bahwa Papua Butuh Pemimpin Militer, karena dalam suasana Papua dewasa ini (baca konflik) dan kedepan penuh ketidak pastian nasib hidup orang Papua. Sehingga sosok Cawagub yang sangat ideal dan yang dibutuhkan rakyat Papua untuk mendampingi Gubernur Lukas Enembe, yang sering sakit sudah pasti dan tentu apalagi mengingat keamanan Papua sepenuhnya ada ditangan militer. Maka Cawagub sosok militer Jendral Bintang Tiga Komjen Pol Paulus Watertauw adalah figur Cawagub paling ideal dari semua nama cawagub yang sudah masuk diusulkan sementara ini ada.
Menurutnya, bagaimanapun Papua diberikan Otonomi Khusus oleh Pemerintah Pusat dalam kenyataannya banyak pihak orang asli Papua tidak puas dengan Otonomi Khusus dengan berbagai alasan masuk akal (logis).
Dalam situasi rakyat Papua, demikian apalagi dengan adanya labelisasi TPNPB-OPM sebagai kelompok separatis, tentu membawa dampak lain Papua selalu tidak pernah aman, damai dan sejahtera. Maka sangat logis figur Calon Wakil Gubernur Papua adalah Kabaintelkam Komjen Pol Paulus Waterpuw. Apalagi dalam situasi Papua penuh gejolak dengan berbagai kepentingan antara Jakarta dan Papua, sebagai anti thesis maka sosok Komjend Pol Paulus Waterpauw (Jendral Bintang Tiga) adalah sintesa yang paling tepat tapi juga yang sangat dibutuhkan Papua kedepan dan saat ini.
Ismail Asso pun beralasan, walaupun Papua diberi Otonomi Khusus dengan UU No 21 tentang Pemerintahan dengan Gubernur dan Wagub Asli Papua tapi kita harus ingat ada beberapa sektor masih dibawah kendali Pemerintah Pusat dinataranya MILITER, MONETER, AGAMA dan HUBUNGAN LUAR NEGRRI.
UU Otsus tak sepenuhnya bisa dilaksanakan secara maksimal mandiri tanpa campur tangan kepentingan tertentu, jika pejabat Gubernur dari sivil seperti yang dialami Gubernur Lukas Enembe dua setengah periode ini selalu tak sejalan dengan Pusat.
Jika diamati dari sisi kebutuhan Papua maka saat ini Papua butuh sosok seperti Komjen Pol Paulus Waterpauw dilihat dari beberapa sisi berikut ini, tandasnya.
Lebih lanjut Ismail Asso membeberkan bebera poin dampak Positif ketika Komjen Pol Paulus Waterpauw menjadi Wakil Gubernur Papua.
Yang pertama, sosok Komjen Pol Paulus Waterpauw (PW) perekat dichotomi Papua Gunung dan Pesisir yang sejak Gubernur Lukas Enembe-Klemen Tinal saat ini mulai dirasakan mengemuka bisa dipulihkan kembali
Kemudian yang kedua, wawasan nusantara PW berlatar belakang militer tak dapat disangsikan lagi bahwa keutuhan Papua dalam pluralitas (gunung pesisir pendatang OAP islam Kristen dan beragam bahasa) dapat disatukan karena Militer terlatih soal wawasan nasionalisme dan itu hanya ada pada sosok PW
Hubungan Pusat dan Daerah. Sudah rahasia umum bahwa hubungan Papua-Jakarta seringkali dianggap kurang mesra selama ini (sejak Gubernur Lukas Enembe). Maka PW dapat mencairkan hubungan itu bagi kepentingan pembangunan Papua, terang Ismail Asso dalam poin ketiga.
Lanjut pada poin keempat, soal stabilitas keamanan rakyat Papua secara keseluruhan atas labelisasi TPNPB-OPM sebagai Teroris Papua. Sosok PW Jendral Bintang Tiga Kabaintelkam Mabes Polri dan mantan Kapolda Papua menguasai peta teritorial sekaligus dapat mengajak semua kelompok anak Adat Papua, duduk bersama memcari solusi kelanjutan pembangunan Papua secara menyeluruh.
Dan poin kelima, PW dapat mencegah perampokan uang rakyat Papua dan dana Otsus dikembalikan langsung ke rakyat dari praktek korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) juga Praktek Koncoisme saat ini yang sudah merajalela amat sangat gawat, tukasnya.
(trp)
