Jayapura,Teraspapua.com – Situasi Papua saat ini perlu perhatian semua pihak, ada sejumlah agenda besar yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni PON XX dan Peparnas XVI. Dilain sisi Papua juga dilanda pandemi Covid-19, hingga roda pemerintahan yang tak berjalan kurang maksimal.
Menyikapi situasi tersebut, Komunitas Papua Rumah Kita (KPR-Kita) mengadakan Webinar dengan mengusung tema “Papua Kini dan Nanti”, Sabtu (14/8).
Dalam Webinar itu, menghadirkan sejumlah narasumber dan keynote speaker yang berkompeten serta dipandu oleh host atau moderator kawakan yang kaya akan pengalaman ‘mengudara’ bersama RRI kala masih aktif.
Para narasumber itu, antara lain Marinus Yaung, yang merupakan akademisi dari Universitas Cenderawasih (Uncen) mengampu program studi hubungan internasional, yang mengamati isu kekinian lokal Papua dan politik yang mendunia.
Habelino Sawaki, alumni fakultas hukum Universitas Cenderawasih (Uncen) dan merupakan salah satu tokoh muda Papua,
Lalu, ada Sofia Maipauw, tokoh perempuan Papua yang kaya pengalaman diberbagai organisasi, salah satunya di P3W GKI Tanah Papua selama 11 tahun, dan Thaha Al Hamid yang merupakan Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP).
Sementara Keynote Speaker adalah Apolo Safanpo yang merupakan putra terbaik Asmat, lulusan Universitas Sebelas Maret yang berkarir sebagai dosen di Universitas Cenderawasih sejak 2004, dan terpilih menjadi Rektor Uncen jili pertama dan beberapa hari lalu kembali terpilih atau dipercayakan kembali menjadi Rektor Uncen untuk kedua kalinya.
Sedangkan host atau moderator dipercayakan kepada Amir Hamzah Siregar, mantan angkasawan RRI.
“Untuk diketahui Webinar yang dihadiri kurang lebih 150 peserta dengan beragam latar belakang”,.
Marinus Yaung, yang mengawali perbincangan di Webinar, dikatakannya Presiden Jokowi telah menyatakan komitmennya untuk membangun Papua, terutama pengesahan Otsus untuk 20 tahun kedepan, namun sebelum menatap ke depan ada catatan untuk membenahinya terutama dalam pengelolaan dan penataan pembangunan di Papua.
“Menurutnya, keberhasilan pembangunan dan kegagalan ditentukan empat aktor, salah satunya berada di tangan pemerintah daerah sebagai aktor eksekutor. Sebagus apapun konseptor, menyusun hingga mendesign konsep pembangunan tapi kalau eksekutor tidak berkompeten maka konsep pembangunan yang bagus tidak berhasil,”.
Marinus Yaung, meminta bahwa semua pihak harus jujur dengan situasi terkini, “Kita perlu jujur, katakanlah bahwa kegagalan pembangunan di Papua atau implementasi Otsus selama 20 tahun itu karena pemerintah daerahnya tidak kompeten dalam mengelola dana tersebut,”.
Ia mencontohkan, kegagalan pembangunan di masa rezim Suharto, hampir mirip terjadi di Papua. Bagaimana Indonesa membangun konstruksi sistem politik, ekonomi dan pemerintahannya. Rill situsi terkini, adalah penumpukan kekuasaan di tangan satu orang. Di tangan Soeharto, anak-anak dan kelompoknya, dan itu kini terjadi di Papua.
“Pola yang sama ini sedang terjadi di Papua. Dimana penumpukan kekuasaan itu berada di tangan satu orang dan kelompoknya. Ini namanya pengulangan kembali kekuasaan era Orde baru, oligarki lokal di Papua yang menjadi sumber pembusukan pemerintahan, politik dan lainnya,” kata Marinus Yaung.
Sementara itu, Habelino Sawaki, dalam perbincangan hangat mengambil perspektif salah satu filsafat Jhon Patoska, yakni inti pendidikan bukan untuk gelar, bukan untuk jabatan, posisi, kekuasaan, prestise dan nama besar tapi sesunguhnya untuk merawat jiwa.
“Kalau kita letakkan konteks ini, bagaimana banyak generasi muda Papua yang intelektual-intelektual dilahirkan melalui perguruan tinggi tidak hanya cerdas tetapi juga punya hati tulus dan baik harus dipatuhi pada asas-asas pembangunan yang baik,” jelasnya.
Kondisi rill saat ini, Habel, ada semacam segregasi antara gunung dan pantai, kita mau jujur untuk mengatakan ada segregasi yang cukup kuat di pemerintah, juga diantara orang Papua itu sendiri.
“Ini ada yang salah, baik oleh para elit kita sendiri. Kita mengalami, salah satu yang anda lihat saat ini, melahirkan kekinian dalam struktur kekuasaan bukan hanya penumpukan kekuasaan, akibat semua orang berlomba-lomba mengambil kue, melanggeng dan membatasi dari orang lain. Akhiri pertentangan otsus dan kita masuk untuk mengisi dan membangun,” tandasnya.
Sofia Maipauw, mengatakan sangat banyak dan beragam, persoalan pembangunan di Papua. Dan itu kompleks, sehingga butuh sentuhan yang baik. Apalagi dana sebelum Otsus, tetapi apabila dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi masih jauh dari memadai dan ini membutuhkan waktu serta kearifan yang baik untuk menyelesaikannya.
Kita melihat hampir 5.000 pelajar mulai dari TK hingga pelajar tingkat atas di Papua, ada sekitar 3.000 hingga 5.000 sekolah yang perlu didukung, tapi juga ada sekitar 28ribu hingga 30 ribu orang guru yang perlu ditingkatkan kualitasnya, termasuk masih banyak kampung yang terisolir.
“Jadi bagi saya, semua ini membutuhkan perhatian yang sama dari pemerintah dalam rangka untuk memenuhi UU Otsus tentang penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Selain itu, contoh lainnya adalah untuk membuka setiap 1 KM jalan di Papua itu membutuhkan 1 miliar, belum seperti untuk peningkatanya seperti aspal bisa hingga 2 miliar, tergantung lokasi,” katanya.
Di Papua, lanjut Sofia, ada 4.000 hingga 5.000 kampung yang terisolir dan membutuhkan infrastruktur jalan yang memadai, ini butuhkan dana yang besar. “Jakarta harus melihat bahwa membangun Papua itu harus belah gunung, dan ratakan, itu tentunya butuh biaya besar. Perencanaan ini harus dilakukan baik sehingga semua bisa rasakan pembangunan,” kata Sofia.
Menyikapi isu Cawagub Papua, Thaha Alhamid menilai bahwa saat ini masyarakat di Papua sedang terbang, auto pilot. Mengapa, secara defacto Gubernur Papua sedang sakit, wakil gubernur masih kosong, sementara terjadi dualisme sekda Papua.
“Di Dok II (kantor Gubernur) itu kebingungan mau bawa surat ke Sekda yang mana. Ada sekda Ridwan Rumasukun pilihan Gubernur atau ke Sekda Yance Yulian Flassy pilihan Jakarta, dan ini belum terselesaikan sampai sekarang. Ini dulu harus dibereskan. Kenapa, karena pembangunan dan uang banyak atau sedikit membutuhkan pengelolaan yang benar,” katanya.
Menurutnya, sistem pengelolaan atau pelaksana-pelaksana pembangunan itu masih terhambat dengan hal-hal seperti itu. “Tidak tahu siapa mau tanda tangan cek, utamanya sekarang ada PON didepan kita, apalagi ada COVID-19. Musti ada kemauan politik untuk selesaikan masalah internal untuk bantu masyarakat yang terjangkit COVID-19 maupun yang hidup dalam kekuatiran. Karena setiap pagi, saya berpikir rakyat Papua punya harapan. Tapi sekarang tidak jelas macam begitu, penataan pemerintahan itu sangat penting,”
“Sehingga perlu menata partai-partai koalisi agar segera bisa membantu pak Gubernur. Jangan sorong enam nama baru suruh pak gubernur memilih, harus bantu keluar dari masalah ini. Hari ini kita perlu kerja sama, sehingga ada wakil gubernur. Sekarang ini negeri ini membutuhkan juru mudi yang pas, kapabel, kapasitas dan butuhkan sekarang yang bisa diterima semua pihak,” tandas Thaha.
Sedangkan, Apolo Safanpo mengatakan bahwa berbicara soal Papua itu sangat luas sehingga hanya fokus membahas soal pendidikan, yakni kesiapan perguruan tinggi di Papua dalam menghadapi era revolusi industri 4,0.
“Dari situ kita lihat berkaitan dengan pendidikan. Kita akan hadapi era industri, hal ini sama dengan tujuan pembangunan bangsa-bangsa untuk masyarakat sejahtera melalui pendidikan. Kita juga harus evaluasi apakah kesejahteraan makin jauh atau sudah dekat,” katanya.
Pada momentum ini, Apolo menjelaskan soal sejarah revolusi industri pada 1782 dimana James Watt menemukan mesin uap, lalu pada 1870 ditemukan assembly line dan pada 1954 penemuan elektronik kemudian pada 2000-an ditemukan sistem teknologi digital atau 4.0.
“Transformasi bisnis ke platform digital telah memicu permintaan SDM profesional dengan kompetensi yang jauh berbeda dsri sebelumnya. Disini dunia pendidikan juga harus berubah, dari sistem konvensional harus sesuaikan dengan masa kini, sesuai dunia kerja, dan ini berlaku di Indonesia terutama di Papua,” ujarnya.
Untuk Itu, pendidikan adalah senjata ampuh untuk mengubah dunia. Di Papua juga demikian. “Uncen juga sedang berupaya untuk memperbaiki peringkat perguruan tinggi agar bisa memajukan SDM di Papua.
Diberbagai tempat hampir semua calon kepala daerah, kalau kampanye pasti usung isu pendidikan, tetapi justru kurang mendapat perhatian.
Kalau kita mau mengukur suatu komunitas suatu bangsa, kita cukup generasi mudanya baik, jika kondisi kaum mudanya kurang baik, misalnya narkoba dan mabuk-mabuk, kita bisa prediksikan akan rusak,” pungkasnya.
(Vmt)
