Jayapura, Teraspapua.com – Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen (BP YPK) di tanah Papua, Joni Y. Betaubun, SH, MH menerima kunjungan Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) RI, Pendeta (Pdt) Albert Yoku, S. Th dan anggotanya.
Dalam kunjungan tersebut Ketua dan pengurus BP YPK dan anggota BP3OKP melakukan pertemuan di kantor kota emas BP YPK. Jumat ( 6/10/2023).
Dalam keterangan Pers Pdt Albert Yoku, S. Th menyebutkan, BP3OKP atau Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, kita menangani empat bidang kerja. Papua sehat, Papua cerdas, Papua produktif dan Papua di bidang polhukam.
Untuk itu , tentang Papua cerdas kita melakukan pendekatan teknokrat dan kultur yang kita utamakan sekarang di Papua ini pendekatan kultur, menyangkut budaya dan agama.
“Sehingga Yayasan-Yayasan di bawah gereja atau agama yang sudah bersejarah di Papua adalah masalah mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Papua, mulai mendapat perhatian dari BP3OKP,” sebut Yoku.
Untuk itu, kami perlu melakukan rapat koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi juga evaluasi terhadap apa yang mereka kerjakan.
Disebutkan, perintah Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin sebagai ketua BP3OKP, pergi dan dengar dari mereka , terima segala sesuatu yang mereka usulkan dan di atas itu kita akan melakukan implementasi program-program di tanah Papua.
“Itulah sebabnya hari ini kita bertemu dengan pimpinan BP YPK di Tanah Papua, Pak Jon Betaubun dan teman-teman, seraya berharap mereka menyerahkan kepada kita data dari seluruh kegiatan BP YPK,” tandasnya.
Supaya, berdasarkan data itu kita bisa mengatur program pemerintah yang bertujuan meningkatkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Agar apa yang sudah dilakukan oleh BP YPK dapat ditopang oleh pemerintah, termasuk usulan-usulan menyangkut soal guru, sarana prasarana atau hal-hal yang menyangkut dan pendidikan akan kita pelajari sesuai dengan usulan dari BP YPK.
Kebutuhan mereka yang nanti BP3OKP akan merapatkannya dengan pemerintah pusat untuk dapat dibiayai,” imbuhnya.
Ditambahkan, memang ada dua hal yang kita lakukan. Program pemerintah untuk masalah Sarpras dan guru honor itu jelas, tapi input data dari lapangan itu kadang-kadang belum sempurna kita dapatkan.
“Seperti tadi ada guru-guru yang honor misalnya di YPK informasi ini belum sampai merata kepada negara berapa banyak, kemudian sapras yang dibutuhkan untuk dibangun itu juga datanya belum valid ke kita, ini yang kita bicarakan sehingga ada satu format untuk dikerjakan dan dengan demikian data itu valid sesuai dengan kebutuhan Negara,” paparnya.
Ditempat yang sama, Ketua BP YPK Joni Y. Betaubun, SH, MH juga menghaturkan terima kasih dan apresiasi kepada Pdt Albert Yoku, S. Th selaku anggota BP3OKP bersama rombongan yang hari ini berkunjung ke kantor BP YPK di Argapura.
Tadi beliau sudah memberikan arahan bagi kami pengurus BP YPK, dan kami juga telah menyampaikan terkait dengan kebutuhan tapi juga pergumulan-pergumulan di 856 sekolah YPK yang tersebar di seluruh tanah Papua.
“Saya atas nama Ketua BP YPK di Tanah Papua, kami mohon kepada pemerintah pusat, agar pegawai, guru-guru yang honor di sekolah-sekolah YPK yang tersebar di tanah Papua, agar Negara memperhatikan dengan mengangkat mereka sebagai pegawai negeri sipil atau PNS,” kata Betaubun.
Tapi juga kami minta kepada Presiden Ri lewat wakil presiden untuk guru-guru P3K yang ada di Papua tidak boleh dipindahkan dari sekolah-sekolah yayasan, tapi juga sekolah YPK.
Karena ungkap Betaubun, sekolah YPK dan sekolah-sekolah lain, ada di Papua untuk mencerdaskan anak bangsa, jauh sebelum sekolah negeri. Disebutkan, YPK sudah ada 61 tahun yang lalu.
Untuk itu kita minta untuk guru-guru yayasan yang diangkat dengan SK yayasan diangkat menjadi PNS, tapi juga guru-guru P3K dan tersebar di seluruh tanah Papua kami minta untuk jangan dipindahkan ke sekolah negeri. Tapi mereka tetap ada di sekolah-sekolah Yayasan yaitu YPK maupun sekolah yayasan yang lain.
Terkait dengan masalah Sapras di semua sekolah YPK, Ketua PB YPK ini juga mengaku telah mengusulkan, dan kami sudah melakukan FGD di beberapa daerah, baik di Provinsi Papua Selatan, provinsi Papua, Papua Barat, dan juga kami ambil data di sekolah-sekolah yang ada di Papua Barat Daya tapi juga di pegunungan dan Papua Tengah.
“Nanti semua data itu itu, kita akan serahkan sesuai permintaan BP3OKP,” pungkas JB sapaan akrabnya.
(Har/Ricko)
