Jayapura, Teraspapua.com – Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Papua gelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di kompleks Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP)
Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, Kamis (20/2/2025).
Salah satu agenda yang dibicarakan, yaitu persiapan musyawarah luar biasa di Daerah Otonom Baru (DOB) untuk pembentukan Kwarda Gerakan Pramuka di Provinsi pemekaran.
“Rakerda kali ini merupakan rangkaian yang terakhir dalam kebersamaan kita sebagai Kwarda Papua yang meliputi 28 Kabupaten dan satu Kota,” kata Kak Kwarda Papua, Kristhina R. I. Luluporo.
Pasalnya, dengan adanya daerah otonomi baru, maka Gerakan Pramuka pun harus terbagi. DOB sudah ada, tetapi Gerakan Pramuka dengan kesepakatan yang ada berdasarkan hasil Munas, Rakernas dan juga kesepakatan teman-teman andalan daerah dan andalan cabang, kita akan membentuk Kwarda di daerah otonomi baru ketika Gubernur terpilih dilantik.
Namun kali ini kami masih bergabung, itu karena Gerakan Pramuka masih jadi satu, tetapi untuk tahun ini kami sudah melakukan satu persiapan pembentukan Kwartir Daerah yaitu di Papua Selatan dan akan mengikuti untuk persiapan pembentukan Kwartir Daerah di Papua Pegunungan dan Pegunungan Tengah.
Luluporo juga menyampaikan hasil Musyawarah Nasional (Munas) XI tahun 2023 di Banda Aceh telah memutuskan bahwa musyawarah daerah tetap menjadi kewenangan Kwartir Daerah Papua, sebagai Kwartir Daerah induk.
“Pembentukan Kwartir Daerah baru, tugas dan tanggung jawabnya Kwartir Daerah induk, yang akan membentuk setelah berkoordinasi dengan pemerintah maupun kakak-kakak andalan cabang yang ada di daerah otonomi baru,” ujarnya.
Nanti lanjut Luluporo, dalam Rakerda kali ini, kita bersepakat untuk bersama-sama dengan koordinator wilayah merencanakan tanggal dan juga tempat pelaksanaan musyawarah tersebut, dengan melibatkan semua Kuartir Cabang yang berada di wilayah masing-masing.
“Berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dalam penyediaan dana pelaksanaan. Dikatakan, pemerintah provinsi juga tidak mencampuri urusan organisasi Gerakan Pramuka. Tetapi selalu berkoordinasi dengan organisasi Gerakan Pramuka yang akan dibentuk,” jelasnya.
Ditambahkan, hasil Munas tahun 2023 di Aceh tela menetapkan bahwa pembinaan Gugus Depan juga berada di perguruan tinggi – perguruan tinggi, pembinaannya berada di Kuartir Daerah.
Untuk itu saya juga mohon bantuan para Rektor agar dapat mengaktifkan Gugus Depan yang menjadi kewenangan Kakak, biar kegiatan kepramukaan bagi para Pandega dapat terlaksana di perguruan tinggi dimaksud.
“Dalam rangka ini kita akan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2024, dengan segala kekurangan dan keterbatasan,” katanya.
Ka Kwarda Papua juga menghaturkan terima kasih kepada Bupati, Wali Kota yang telah membantu pembinaan Kuartir Cabang, sehingga tetap aktif, membina anggota-anggota Pramuka.
Luluporo juga berharap kepada Bupati dan Wali Kota yang adalah Ketua Majelis Pembimbing (Ka Mabijab) di masing-masing Kabupaten dan Kota agar dapat mendukung kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan di kabupaten dan kota masing-masing.
Kepada pimpinan Satuan Karya, Luluporo juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala dukungannya dalam membina para Penegak dan Pandega di tanah Papua, dalam upaya peningkatan kemampuan di bidangnya.
“Khusus untuk Satuan Karya. Kita punya 12 sampai 13 Satuan Karya, kemarin dua baru disahkan, saya sangat berharap pada Satuan Karya yang baru tergabung jangan semangat saat pelantikan, selesai langsung hilang,” ucapnya.
Dikatakan, untuk menyiapkan generasi muda, kita tidak bisa berharap hanya untuk gerakan Pramuka tetapi kami juga sangat membutuhkan kolaborasi dengan kakak yang lain, sehingga dalam pembinaan generasi muda kita bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk membina dan menyiapkan generasi muda, khususnya kita yang ada di Papua,”
tukasnya.
(Har/Rck)
