Jayapura,Teraspapua.com – Wakil Ketua I DPR Papua, Dr .Yunus Wonda,usai memimpin rapat Badan Musyawarah (Banmus) mengatakan dalam rapat Banmus pada hari ini,ada 4 agenda yang kita bahas.
Agenda tersebut yaitu, terkait hasil LHP yang mana BPK memberikan waktu kepada DPRP untuk membuat Pansus menyikapi semua hasil yang disampaikan oleh BPK RI dalam waktu 60 hari.
Tetapi, saat dalam rapat tadi Komisi terkait yaitu Komisi III sudah menyampaikan untuk bebera hari kedepan mereka akan mengundang mitra-mitra terkait untuk mengkalrifikasikan hasil-hasil temuan tersebut “ kata Wonda di Gedung DPR Papua Rabu (22/07/2020).
Lebih lanjut dijelaskan Wonda,begitu pula tadi tadi kami minta klarifikasi dari Sekwan terkait temuan yang ada di lemabaga DPR Papua.
Penjelasan dari Sekwan terkait temuan,tidak merugikan keuangan negara tetapi terjadi dalam kontrak yang berbeda,ini hanya kesalahan administrasi “ akui Wonda.
Dikatakannya,terkait agenda yaitu menetapkan agenda sidang baik itu sidang LKPJ,LKPD dan sidang APBD perubahan,tadi kami sudah bahas dan sebenarnya hari ini kami sudah tetapkan jadwal namun ada satu materi yang belum masuk.
“ Materi tersebut, yaitu pertanggung jawaban Gubernur terhadap anggaran APBD 2019 sehingga hari ini kami belum bisa memutuskan kapan memulai sidang “tuturnya.
Tetapi hari ini kami mendapat informasi gubernur akan menandatanggani materi tersebut,sehingga sidang akan lakukan di hari Senin besok yaitu Paripurna pertanggung jawaban anggaran APBD tahun 2019.
Agenda ketiga,pembahasan soal reses anggota ,kemudian kembali dari reses baru seluruh agenda sidang akan diselesaikan sampai sidang APBD perubahan,jadi kita akan maraton sekaligus sehingga semua bisa selesai semua terangnya.
Tambah Wonda,untuk reses anggota Dewan kami sudah membuat surat kepada daerah-daerah yang sampai saat ini masih tertutup,bila anggota melakukan reses nanti apakah ada ruang,apabila masih tertutup maka kami akan lakukan reses di daerah yang masih terbuka saja.
Kenapa demikian karena saat ini kita dalam keadaan yang situasional (Covid) maka reses tidak harus di lakukan di daerah pemilihan “pungkasnya.
(Matu).
