Jayapura,Teraspapua.com – Publik Indonesia sempat terkejut dengan dideklarasikannya Negara Papua Barat oleh Benny Wenda. Deklarasi itu, terkesan main-main serta tidak gentlemen sehingga tak perlu direspon berlebih.
“Pemerintah Indonesia harus fokus bangun SDM dan infrastruktur di bumi Cenderawasih,” ujar Anthony Danar, Dir Strategi Istitute ketika menanggapi isu tersebut, Sabtu (01/01/2021).
Dikatakan Anthony, bagaimana mungkin mendeklarasikan kemerdekaan suatu Negara atau Bangsa dari wilayah yang ribuan mile jauhnya dari wilayah tempat dimana tanah yang diperjuangkan sebagai Negara dan penduduk bangsanyanya bermukim.
Ditambah lagi, deklarasi itu sendiri mendapat penolakan dari kelompok yang selama ini menganggap dirinya berjuang untuk kemerdekaan Papua Barat.
Menurutnya, jelas tercium bau permainan politik praktis yang mungkin saja mendatangkan keuntungan atau donasi dari sejumlah oknum kepada oknum lainnya.
“Nah yang mengherankan dan lagi-lagi menimbulkan tanda tanya besar selama ini, apa benar sebagian dari bumi Cendrawasih (yakni Provinsi Papua dan Papua Barat) itu dijajah oleh Indonesia,” tanya Anthony.
Persoalan ini pelik, dan dari tahun ketahun seperti ada oknum-oknum yang sengaja membiarkan bara api bernama “Kemerdekaan Papua” itu tetap terjaga,” katanya.
Lebih lanjut dijelaskan Anthony, cerita panjang masa lampau terkait diskriminasi dan pelanggaran HAM di atas Bumi Cendrawasi, seolah menjadi kipas yang dengan mudah dapat disulut untuk mengibarkan bara api itu seolah menjadi tambah panas dan siap untuk “memanggang daging” bernama dagangan politik yang diduga mendatangkan keuntungan bagi sejumlah oknum. “Dagangan” itu, seolah menjadi tambah laris dengan munculnya para “tengkulak” politik yang kerap berjualan isu baik di dalam maupun luar negeri.
Salah satunya, main-mainan deklarasi yang dilakukan oleh Benny Wenda. Benny Wenda itu kini menjadi warga negara Inggris, apa bisa dia dikatakan sebagai pejuang kemerdekaan yang pemberani,” herannya.
Padahal dia lari dan sembunyi serta mengganti kewarganegaraannya dengan warga negara lain,” sambung Anthony.
Menurutnya, jika belajar sejarah, yang namanya pejuang tidak akan menggantikan apapun dalam dirinya yang membuat dirinya berkhianat apa tanah dan rakyat yang diperjuangkannya.
Jikalau alasan fasilitas kehidupan dan piring makan mengakibatkan dirinya mengganti kewarganegaraan, perjuangannya sebagai orang yang katanya “pahlawan”, patut dipertanyakan,” lugasnya.
Belum lagi, lanjut Anthony, dalam memperoleh warga negara ada syarat-syarat yang harus dilakukan untuk menunjukan kesetiaannya keapda negara yang memberikan kewarganegaraan.
Seperti, bersumpah setia kepada negara pemberi warga negara, hormat bendera, nyanyi lagu kebangsaan, dan mendukung pemerintahan negara itu.
Nah, kalau sudah begitu apakah Benny Wenda masih bisa dibilang setia kepada Rakyat dan Tanah Papua yang katanya dia perjuangkan? di gunung dan di hutan, banyak mereka yang disebut sebagai pejuang Papua harus bertaruh hidup, dan kadang menahan lapar.
Banyak yang dari mereka pada akhirnya kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi dan bersumpah setia kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kalau pahit-pahitnya harus diakui sebagai pahlawan, bukankah mereka yang di hutan itu yang harusnya disebut sebagai pahlawan”?
Bukan malah Benny yang wara wiri ke sejumlah acara talk show dan kampus, guna bertahan hidup dengan status warga negara Inggris.
Lagipula, mendirikan suatu Negara tidak semudah membuat komunitas motor atau pencinta susu coklat.
Ada syarat dan prasyarat yang harus dipenuhi, serta harus ada kondisi serta prakondisi yang menjadi dasar berdirinya suatu Negara atau Negara Bangsa.
“Syarat berdirinya Negara seperti yang mungkin telah kita pelajari sejak di bangku Sekolah Dasar (SD), ada syarat de jure yaitu punya konstitusi atau sejenisnya, pengakuan dari negara lain, dan punya pemerintahan, ada lagi syarat de facto, yaitu ada wilayah dan punya masyarkat,” jelasnya.
Nah, ditambah lagi syarat kondisi tertentu. Apakah kondisi di Papua seperti berada di bawah penjajah? Seperti yang telah disebutkan di atas, pada masa lalu mungkin memang ada diskriminasi dan pelanggaran HAM.
Namun, satu persatu itu semua coba diperbaiki, walau memang mungkin ada oknum yang sengaja melakukan pembiaran. Tetapi kalau kita lihat hari ini, nampaknya kondisi di Papua dan Papua Barat sangat jauh berbeda dengan kondisi 25 tahunan lalu.
Ya, jikalau memang ada perlakuan yang kurang menyengkan kepada masyarakat, rasa-rasanya bukan hanya di Papua, wilayah lain ada juga yang merasakan demikian. Tetapi semua itu dalam tahap perbaikan.
Fokus pembangunan diarahkan untuk Papua dan Papua Barat, juga wilayah-wilayah yang selama ini tidak merasakan pembangunan dan perhatian dari pemerintah pusat.
Semua itu perlu proses, dan prosesnya sedang berjalan. Harap bersabar, jangan gegabah dan kata orang Papua “stop bikin Gerakan tambahan yang bikin tong susah, tapi kamorang untung yo”.
Jadi, deklarasi itu sebaiknya tidak perlu terlalu direspon berlebihan, tapi harus tetap waspada dan menggunakan jalur-jalur diplomasi untuk mengatisipasi segala kemungkinan yang ada.
Pemerintah hari ini harus lebih fokus membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Papua dan Papua Barat yang unggul, dalam ranngka membuka lebih luas lagi kesempatan bagi Putera Puteri Papua untuk menjadi subjek pembangunan di atas Tanahnya sendiri, ucapnya.
Pembangunan fisik atau insfrastruktur perlu, tetapi lebih perlu lagi membangun SDM Papua dan Papua Barat yang unggul. Itu semua, sedang diupayakan dalam rangka mendukung proses menuju Indonesia Emas 2045. “Papua Sejahtera, Indonesia Maju”, pungkasnya.
(Matu)
