Jayapura,Teraapapua.com – Kepala Bappeda Provinsi Papua, Yohanis Walilo, menepis tanggapan dari kalangan masyarakat yang selama ini menilai Otonomi Khusus (Otsus) di Papua tidak berhasil.
“Sebenarnya bukan Otsus yang tidak berhasil. Otsus itu kan hanya program saja, orangnya yang tidak berhasil”, Artinya apa? Uangnya itu kan sudah ada sejak 2002 sampai dengan 2020 bahkan masuk 2021, kata Walilo kepada wartawan usai acara peluncuran buku implementasi otonomi khusus 2002-2020, yang berlangsung di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Provinsi Papua, Kamis (9/12).
Dijelaskan Walilo, jadi pertama hari ini kita ada acara peluncuran buku implementasi otonomi khusus 2002-2020.
Kenapa kita terbitkan buku ini, karena kita ingin menepis anggapan dari masyarakat atau pun LSM dan semua pihak bahwa otsus itu tidak berhasil.
Oleh sebab itu, hari ini kita ada peluncuran buku untuk kita mengungkap apa sih yang otsus tidak berhasil itu? Ternyata setelah kami bedah dalam buku ini.
“Bahwa sebenarnya otsus kalau jujur itu 70-80 persen itu berhasil. Hanya saja kita tidak pernah publish itu bahwa uang itu sudah terpakai. Karena apa? Uang itu contoh kalau kita bagi ke kabupaten, kota, membangun jalan. tidak pernah ditulis di atas aspal bahwa ini dana otsus, ini kan tidak ada,” jelasnya.
Jadi sebenarnya, itu dibangun dengan uang otsus yang dikasih 80 persen ke kabupaten/kota, katanya.
Walilo pun memberikan contoh soal di kabupaten, misalnya beli alat kesehatan atau makanan pasien, itu semua dari otsus yang dinikmati oleh masyarakat semua.
“Jadi tidak kelihatan memang, tapi kan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan itu sudah dipakai seluruhnya, terangnya.
Bukan hanya itu, lanjut kata Walilo, pembebasan biaya sekolah dari TK sampai perguruan tinggi dapat bantuan dari dana otsus.
Itu artinya bahwa kepentingan umum itu sudah kita lakukan selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu kita ungkap dalam buku ini. Silakan buku ini dibaca, kalau ada koreksi, kesalahan data, dan lain-lain. Silakan sampaikan ke kami, kami akan koreksi karena kami tidak sempurna, tukas Walilo.
Lebih lanjut, dijelaskan Walilo, kalau bicara otsus ke depan memang dari pengalaman ini, kalau mau bilang evaluasi, evaluasi itu kan sudah banyak oleh kita Pemprov sendiri.
Kata da, evaluasi yang dinilai oleh pemerintah pusat tingkat kesuksesan dan tingkat kegagalan. Tapi juga evaluasi oleh masyarakat, oleh stakeholder melihat otsus seperti apa.
Dan dasar itulah 20 tahun ke depan, hari ini kita dengan adanya perubahan Undang-Undang dan PP 106 dan 107, khusus PP 107 tentang pengelolaan keuangan kita harus benahi, tandasnya.
Hari ini pembagian dana otsus dan sekarang sudah terbalik. Dulu dikasih ke provinsi, kemudian provinsi bagi 20 persen ke kabupaten. Tapi sekarang tidak, nanti ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) pembagiannya dan itu sudah terjadi.
Oleh karena itu pihaknya berharap, kabupaten dan kota porsi anggarannya yang sudah dapat itu, dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Kemudian rincian penggunaannya disampaikan, sehingga yang tadinya sharing dana antar provinsi dan kabupaten kota tidak lagi. Semua dana kita serahkan ke kabupaten dan kota, Provinsi kita membiayai provinsi. Tapi kalau dalam hal-hal tertentu dan kondisi darurat, pasti kebijakan Gubernur ambil, tandasnya.
Lebih jauh Walilo, menuturkan untuk 20 tahun kedepan, kami lagi susun Bappenas itu rencana induk namanya. Rencana induk pembangunan Papua.
Di rencana induk ini kita akan menyusun semua bidang-bidang itu, apa sih yang kita mau buat 20 tahun ke depan dari pengalaman 20 tahun ke belakang ini? Supaya yang biasa bilang percepatan ketertinggalan itu kita mau lihat.
Oleh sebab itu sekarang, pemerintah ambil kembali kewenangan ini diserahkan langsung ke kabupaten, ujarnya.
Kami mau lihat nanti sama-sama antara provinsi dan kabupaten. Kalau itu baik dan berhasil, saya pikir puji Tuhan kita akan jalan sama-sama.
Tapi kalau dalam satu tahun dievaluasi, karena implementasi Undang-Undang dan PP nanti kita berlakukan 2023. 2022 ini masih dalam tahap transisi.
Jadi untuk Papua ini kami berharap ke depan semua komponen kita lihat dari pengalaman ini kita harus sama-sama saling mengingatkan bagian mana yang pemerintah kurang yang harus dievaluasi oleh swasta,” pungkasnya.
(Vmt)
