Jayapura,Teraspapua.com – Pimpinan Gereja-Gereja di Papua (PGGP), gelar acara konfrensi dan seminar. Acara tersebut merupakan rentetan atau bagian dari Hari Pekabaran Injil (HPI) ke 167 tahun.
Untuk diketahui, dalam acara tersebut hadir pula Staf khusus Wakil Presiden RI, Masykuri Abdillah, membawakan materi tentang percepatan pembangunan di tanah Papua.
Pada acara ini, memang kami memintah agar Wakil Presiden hadir, karena beliau sebagai koordinator Program Percepatan Pembangunan Papua untuk menjelaskan kepada kami pemimpin agama khususnya PGGP, proses percepatan pembanguanan di Papua seperti apa.
“Karena selama ini kami dari pihak gereja hanya sebagai penonton dan tidak terlibat”, ujar Ketua PGGP, Pdt Hezkia Rollo, kepada awak media, Rabu (16/2).
Namun tadi, lanjut kata Rollo, yang hadir Staf khusus Wakil Presiden RI, Masykuri Abdillah bersama dua rekan lain sudah menjelaskan. Oleh karena itu, maka kami memintah kepada pemerinta Pusat melalui staf ahli Wapres.
“Semua keinginan yang ada ditanah Papua, segerah dimuat dalam bentuk rekomendasi dan disampaikan ke Wapres maupun Presiden. Supaya proses pembangunan ditanah Papua melibatkan tokoh agama, termasuk didalamnya rekomendasi yang akan kami lahirkan dari konfrensi dan seminar ini,” jelasnya.
Dirinya berharap, apa yang disampaikan dapat didengar, diterimah dan dilakukan, sebab kalau tidak dilalakukan seperti yang diminta dari pemimpin gereja ini, maka kami tidak tahu proses pembangunan seperti apa.
Sementara itu, Pdt Siherley F A Parinussa selaku ketua PGGP Papua Barat, menambahkan pelaksanaan momentum dan pelaksanaa konfrensi dan seminar ini, merupakan komitmen baru dari semua pemimpin gereja ditanah Papua. Walaupun ada dua provinsi tetapi perjuangan ini tidak terbagi.
“Jadi seluruh pimpinan dari 58 dedominasi gereja yang ada di Papua, kita mau satukan presepsi, satukan langkah untuk mengawal pembangunan di tanah Papua secara keseluruhan, sehingga tidak ada lagi penderitaan dan tangisan serta penindasan, penghilangan hak-hak orang Papua secara ekonomi, sosial dan pendidikan, apapun harus dihentikan”.
Dan gereja harus diberikan kesempatan untuk mengawal dan mendampinggi Pemerintah, karena gereja merupakan peletak dasar untuk pembangunan Papua yang bermartabat dan menghasilkan SDM yang luar biasa, tandasnya.
Masih ditempat yang sama, Ketua Panitia HPI ke 167 tahun Jhoni Banua Rouw, mengungkapkan dalam acara ini kami mintah Wapres meyampaikan pikiran soal percepatan pembangunan Papua, sehingga dibagian mana gereja bisa hadir mengambil bagian didalamnya untuk membangun Papua ini bersama Pemerintah.
Kita tau bersama Papua ini di buka oleh Injil dan gereja punya umat dan pelayan ada diberbagai daerah yang ada di Papua. Sehingga kalau gereja hadir dan bekerja bersama pemerintah akan mempunyai satu mainsed yang sama untuk membangun Papuan yang lebih baik,” pungkasnya.
(Vmt)
