Jayapura, Teraspapua.com – Ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPRP Jhon NR Gobai mengaku bangga jika saat ini ada pengusaha Orang Asli Papua yang mulai melirik usaha pertambangan rakyat.
“Hari ini saya bangga karena anak – anak Papua mulai urus Izin Tambang Rakyat, mereka harus pegang izin kemudian bisa kelola sendiri atau bersama investor dibawah izin yang dipegang anak Papua. Saya berharap Dinas terkait agar dapat ikut mempercepat izin dengan mudah dan murah untuk membantu masyarakat kita,” Tegas Gobai di ruang rapat Poksus DPR Papua, Senin, (27/02/2023).
Dikatakan Gobai, bahwa upaya mendorong lahirnya regulasi daerah tentang pertambangan rakyat sudah dilakukan sejak tahun 2014 dan tahun 2020 baru ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi).
“Sejak tahun 2014 kami berjuang adanya tambang rakyat di Papua, tahun 2017 saya mengusulkan Perda Tambang Rakyat dan sudah ditetapkan dan disahkan yaitu Perdasi Papua No 7 tahun 2020 tentang Pertambangan Rakyat,” bebernya
Lebih jauh dikatakan Gobay bahwa hadirnya Perdasi tentang Pertambangan Rakyat adalah salah bentuk komitmen Gubernur Papua Lukas Enembe di dalam memberikan proteksi kepada rakyat Papua sebagai pemilik hak ulayat wilayah pertambangan.
“Gubernur Papua Lukas Enembe sangat konsen dengan hal ini sehingga beberapa Usulan WPR diusul menanggapi permintaan kami baik di dalam sidang DPR Papua maupun melalui media massa,” ujarnya
Ditambahkan Gobai bahwa sejalan dengan Kepmen ESDM RI Nomor :90.K/MB.01/MEM.B/2022 Tanggal: 21 April 2022 Tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Provinsi Papua terdapat 12 Blok WPR di Pegunungan Bintang dan 16 Blok WPR di Yahukimo.
“Hari ini saya menerima tamu dari satu Koperasi Okmob Mandiri Abadi di Pegunungan bintang yang datang mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM RI.
Saya menyampaikan apresiasi kepada Bupati Pegunungan Bintang yang serius mendorong rakyatnya memperoleh Izin Pertambangan Rakyat. Terima kasih juga kepada Teman teman Dinas ESDM Papua yang juga sudah mendorong WPR di Papua,” tutupnya.
